Selasa, Februari 23, 2010

Taufiq Effendi: Sang Birokrat Reformis


Penulis: S.S. Budi Rahardjo dan Qusyaini Hasan

Penerbit: Ridma Publishing
Tebal: 180 halaman

Sebagai Menneg PAN, Taufiq Effendi punya dua obsesi, memberantas korupsi dan memberlakukan KTP tunggal bagi semua warga negara Indonesia. Soal korupsi, Taufiq menyangkal bilamana korupsi sebagai budaya bangsa Indonesia. “Bagi saya itu bukan budaya, saya yakin betul, itu karena kesempatan yang tebuka lebar,” kata Taufiq.

Saat menerima tongkat estafet dari pendahulunya Taufiq sadar benar akan tumpukan pekerjaan yang belum terselesaikan. Selain harus segera dituntaskan, pengerjaannya pun mesti cepat dan tepat. “Tak ada lagi istilah ‘partai tunda’,” katanya.

Ia pun menggelar program yang menekankan pada tindakan nyata. Ia ingin mengubah paradigma lama pegawai negeri yang malas, bergaji kecil, mempersulit administrasi, mencari kesempatan untuk melakukan korupsi, doyan sogok, menjadi pegawai profesional.

Walhasil, ia mampu meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan melakukan reformasi birokrasi. Menyelesaikan masalah kepegawaian, seperti tenaga honorer. Tingkat kesejahteraan pegawai negeri terus membaik seiring dengan meningkatnya penerimaan kas negara melalui pajak. Rekrutmen besar-besaran terhadap pegawai honorer terus digelar sepanjang waktu.

Yang lebih membanggakan, mantan Ketua Tim Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK ini juga menyaksikan hasil rekrutannya mampu menegakkan hukum dan menyeret pelaku korupsi ke bui. Ia mempercepat pemberantasan KKN seiring dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Capaian lainnya tentu dapat Anda simak lewat buku ini.

Penerapan GCG, Mencari Model untuk Indonesia

Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa Barat dianggap mengadopsi model corporate governance yang berbeda-beda. Model apa yang cocok diterapkan di Indonesia?

Berawal dari ambruknya sejumlah perusahaan besar di Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu, penerapan good corporate governance seperti mendapat momentum kembali. Agar kasus serupa tidak terulang, pada 2002 pemerintah federal AS menerbitkan Sarbanes-Oxley Act (SOA) yang dimaksudkan untuk memperketat kontrol dan audit terhadap perusahaan. Ketentuan SOA, seperti dikutip dari situs BPKP Indonesia, merupakan perangkat perusahaan untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang baik dan transparan. Ketentuan mengenai aturan kontrol itu menggunakan framework yang disusun oleh Comitte of Sponsoring Treadway Organization Comission (COSO).

Di Indonesia, konsep good corporate governance pun menyeruak di kalangan usaha, terutama pada badan-badan usaha milik pemerintah. Isu korupsi yang menjadi tema negatif selama bertahun-tahun dikhawatirkan bisa mengganggu performa perusahaan-perusahaan negara yang telah go public. Konsep ini pun menjelma menjadi ajimat baru bagi kesehatan dan keberlangsungan perusahaan.

Lihat saja perkembangan Telkom belakangan ini. Menurut Direktur Utama PT. Telkom Indonesia Tbk, Rinaldi Firmansyah, Telkom masih eksis dikarenakan prinsip good corporate governance telah menjadi fondasi perusahaan. ”Itu seperti pembuluh darah,” katanya. Terbukti, di tengah kompetisi industri telekomunikasi yang begitu ketat, Telkom mampu bersaing karena menerapkan kesehatan, transparansi, dan akuntabilitas perusahaan.

Jika dikaitkan dengan struktur kepemilikan dalam perusahaan, menurut H. Sri Sulistyanto, Dosen Fakultas Ekonomi yang juga peneliti dari Universitas Soegijapranata, Semarang, Jawa Tengah, penerapan prinsip good corporate governance selalu memunculkan paradoks. Teori menyatakan, untuk mengurangi masalah agensi adalah dengan “mekanisme pemegang saham besar” (large outside shareholder). ”Kenyataan yang terjadi di lapangan justru menunjukkan hal tersebut membuat akses dan kontrol pemegang saham mayoritas terhadap manajemen perusahaan menjadi tak terbatas, yang pada akhirnya hanya merugikan pemegang saham minoritasnya,” katanya.

Contoh lain yang dikemukakan Sulistyanto adalah mekanisme employ stock option program (ESOP) yang sebenarnya didesain agar terjadi kepemilikan manajerial (managerial ownership) dalam perusahaan. Kepemilihan manajerial, lanjutnya, secara konseptual diharapkan membuat terciptanya corporate of ownership. Dalam posisi ini, manajemen tidak lagi hanya sebagai bertindak pengelola perusahaan (agent), namun juga berperan sebagai pemilik perusahaan (principal). Peran ganda ini, kata Sulistyanto, diharapkan dapat membuat menajemen perusahaan mau bekerja lebih baik dan lebih keras karena perusahaan yang dipegangnya bukan lagi milik orang lain, namun juga miliknya sendiri.

Kenyataannya, ia menilai, konsep “mulai” ini ternyata justru dimanfaatkan manajer perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Seperti dalam kasus Enron yang terjadi di AS, setelah menerima ESOP, perusahaan memang meningkat kinerjanya. Tapi peningkatan kinerja tersebut ternyata merupakan hasil rekayasa untuk mendongkrak harga pasar saham perusahaan tersebut. Kemudian pada saat harga saham mencapai puncaknya (windows of opportunity), manajemen Enron mengeksekusi saham opsinya.

Namun, Komisaris Utama PT Telkom Tbk. Tanri Abeng, memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, konsep good corporate governance menjadikan sistem sebagai panglima. Semua orang termasuk pemegang saham harus tunduk kepada sistem. ”Karena itu, yang paling berkepentingan dengan tata kelola yang baik itu harusnya datang dari pemegang saham. Sebab, Kalau konsep ini berjalan sempurna, maka pemegang saham tidur saja kan. Jadi, itu suatu yang otomatis,” katanya.

Selama ini, AS menerapkan model one board system dalam membangun tata kelola usahanya. ”Dalam one board system ini, direksi dan komisaris menjadi satu, karena memang mereka bertanggung jawab bersama untuk memformulasikan rencana strategis perusahaan,” katanya. Bahkan, lanjut Tanri, sinergi ini memungkinkan terjadinya share responsibility dan ownership sebagai acuan.

Kalau diinterpretasi secara sempit, Tanri menambahkan, governance mengatur fungsi komisaris dan direksi secara berbeda. “Tapi, kalau saya mengangkat pengertian yang lebih luas, adalah kristalisasi dari jiwa one board system yang berlaku di AS,” katanya. Karena itu, lanjutnya, tugas komisaris tidak hanya menyetujui atau mengawasi, tapi juga bersama direksi melakukan sinergi positif membangun suatu kebersamaan agar badan usaha itu tumbuh dan berkembang.

Sejauh ini, penerapan model corporate governance di berbagai belahan dunia, seperti AS, Jepang, dan Eropa Barat dianggap mengadopsi model yang berbeda-beda. Menurut Sulistyanto, hal ini disebabkan oleh perbedaan tipe pasar modal dan bisnis yang berkembang. Oleh karena itu, lanjutnya, praktik bisnis setempat (practice based approach) juga mesti dijadikan pertimbangan dalam mengadopsi sebuah model. ”Perbedaan budaya, sistem perekonomian, sistem politik dan pemerintahan, dan sebagainya memang membuat business culture Indonesia berbeda dengan negara lain,” tuturnya.

Namun, lanjutnya, Indonesia sejauh ini banyak mengadopsi model dari AS, termasuk perekonomian, bisnis, pasar modal, bahkan akuntansinya. ”Maka lebih tepat jika GCG yang dipakai di Indonesia juga mengadopsi model AS,” kata Sulistyanto, menambahkan. Kendati demikian, ia menegaskan, setiap negara tetap mempunyai keunikan sendiri, yang membuat satu negara berbeda dengan negara lain, baik budaya, sistem perekonomian, sistem politik dan pemerintahan, dan sebagainya.

Perkembangan budaya, sistem perekonomian, maupun sistem politik dan pemerintahan telah mempengaruhi corporate culture perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. ”Mengingat bahwa budaya, sistem perekonomian maupun dinamika bisnis, sistem politik dan pemerintahan antara Indonesia dan AS berbeda, maka bisa dimengerti jika corporate culture dunia usahanya juga berbeda,” ujarnya. Dampaknya, penerapan good corporate governance di Indonesia memerlukan kekhasan dan tidak mungkin sama dengan model yang diterapkan di negara lain.

Unjuk Aksi, Raih Prestasi

AXIOO International Motocross Championship 2009 Round II, dihadiri para kroser internasional, Tim AXIOO membukukan prestasi gemilang.

Seri ke-2 Kejuaraan AXIOO MotoX - International Motocross Championship 2009 bertajuk “AXIOO Motocross Championship Round II”, kembali digelar di Indonesia, pada 11-12 Juli 2009 lalu. Kali ini, yang bertindak selaku tuan rumah adalah Sirkuit Argopuro, Jember, Jawa Timur. Kejuaraan kali ini memainkan beberapa kelas pertandingan, di antaranya SE 125CC Pro-light, SE 80CC, SE 65CC, SE 50CC, SE 125CC Executive, dan SE 125CC EX-Pro series.

Berbeda dengan Seri I yang dilangsungkan sebulan sebelumnya yang hanya melibatkan peserta dari beberapa negara, Seri II ini diramaikan oleh para kroser dari berbagai negara dipastikan akan ambil bagian untuk meramaikan event internasional ini. Sedikitnya 16 negara, antara lain dari Australia, Selandia Baru, Jepang, Cina, Filipina, India, Thailand, dan Hongkong, berani memastikan ambil bagian dengan mengirimkan kroser-kroser papan atas mereka, untuk berlaga di kelas bergengsi 125 cc.

Kedatangan para kroser asing ini diharapkan dapat membuat persaingan jadi lebih menantang. Apalagi kebanyakan dari mereka sudah datang lebih awal dan melakukan persiapan bersama para kroser lokal. Event yang diselenggarakan atas kerja sama Pemerintah Kabupaten Jember dan Pengurus Propinsi IMI Jatim ini juga diramaikan seluruh kroser nasional papan atas seperti Denny Orlando, Aep Dadang, Febby Ariwibowo, Alexander Wiguna, Adi Aprian Nugraha, Aldy Lazaroni, dan Hannu Malherbe.

Dua kroser, Watanaa Khanlaya dan James Robinson yang membela tim Suzuki Evalube AXIOO Racing Team, mampu memanaskan persaingan menuju yang terdepan. Selain Watanaa, Thailand juga menghadirkan Krisada Bunvatee yang dipastikan akan menambah kerasnya persaingan. Meski baru pertama kali tampil di Indonesia, Bunvatee mampu memberikan perlawanan terbaiknya untuk bisa memenangkan event perdana yang diikutinya di Indonesia ini.

Bermain di sirkuit seluas 10,500 m2, pada kejuaraan ini tim AXIOO – Evalube yang diwakili kroser Kim Ashkenazi asal Australia meraih prestasi gemilang. Untuk race pertama, Kim William Ashkenazi meraih gelar juara pertama pada kelas SE 125CC Pro-light. Sedang untuk race 2 milik pebalap Australia lainnya, Jarryd Mcneil. Sedangkan juara Seri I, pebalap nasional Aep Dadang hanya masuk finis di urutan ke-12 dengan catatan waktu 25 menit, 6,696 detik.

Pada race pertama, Kim William Ashkenazi yang juga juara Australia 1992, tampaknya belum tertandingi kroser lainnya di kelasnya. Ashkenazi menyelesaikan 18 lap dengan waktu 24 menit dan 34,172 detik, meninggalkan kroser Thailand, Wattana Kanlaya, sekitar 7,5 detik di belakangnya. Wattana berada di posisi kedua.

”Saya senang dengan sirkuit ini, selama tidak hujan. Kalau hanya debu, tidak jadi persoalan. Kalau seandainya turun hujan, saya menjadi orang pertama yang akan mengundurkan diri dari kejuaraan ini,” kata Ashkenazi yang pernah mengikuti Kejuaraan Dunia Motokros 2002.

Dalam ajang yang dikemas dalam program Bulan Berkunjung Jember (BBJ) 2009 ini, AXIOO meraih keberhasilan, baik sebagai peserta maupun sponsor utama penyelenggaraan event berkelas internasional ini. Hal ini memang menjadi komitmen AXIOO untuk memberikan layanan terbaik, baik bagi peserta lomba, para kostumer, maupun masyarakat luas.

Sebagai bukti komitmen penuh dari AXIOO sebagai sponsor utama, AXIOO yang juga mensponsori event "Jember Axioo Extreme Motocross Internasional” ini menyediakan Media Center yang memudahkan rekan-rekan media dalam meng-up date informasi yang ada. Bagi pelanggan setianya, AXIOO memberikan apresiasi yang tinggi dengan menyiapkan tempat duduk atau tenda khusus VIP.

View terbaik dan full-service akomodasi diberikan oleh AXIOO demi mengutamakan kenyamanan para pelanggannya untuk menyaksikan kejuaraan ini dari awal hingga akhir. Hal ini sesuai dengan komitmen AXIOO – Your Lifetime Partner.

Senin, Februari 22, 2010

Mengurai Jiwa Sang Pemimpin

Apa yang mendasari seorang pemimpin menjadi peragu, cepat bertindak, atau bahkan otoriter?

Kepemimpinan tak melulu soal seni dalam mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, ternyata. Ia juga melibatkan banyak hal, termasuk bakat bawaan, kompetensi, dan keterampilan untuk memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan. Bahkan, kemampuan memotivasi tak jarang menjadi kunci keberhasilan seorang pemimpin dalam menggerakkan orang lain sehingga tujuan tercapai.

Namun, soal keberhasilan, semua itu bermuara pada muatan psikologi, karakter, maupun perilaku sang pemimpin. Mau bukti? Dalam berbagai kesempatan, berbagai pengamat sempat memberikan penilaian bahwa pemimpin nasional kita cenderung peragu dan lamban dalam memutuskan sebuah kebijakan.

Benarkah demikian? Hamdi Muluk, dosen yang juga Koordinator Program Master dan Doktoral pada Fakultas Psikologi Universitas Indonesia memiliki jawabannya. Menurutnya, karakter ini dapat dilihat dari motif sosial atau afiliasi yang dimiliki sang pemimpin. “Motif atau keinginan berafiliasi, seperti hubungan personal atau pertemanan, mempengaruhi segala tindakan dan keputusan pemimpin,” katanya. Keinginan berafiliasi inilah yang membuat seorang pemimpin ingin diterima dan disenangi semua kalangan.

Memiliki motif afiliasi ini memang tak bisa disalahkan. Bahkan, seperti motif sosial lainnya, misalnya keinginan berprestasi atau berkuasa, lanjut Hamdi, keinginan ini penting dimiliki seorang pemimpin agar publik mengetahui apa yang menjadi nilai-nilai dasar dari seorang pemimpin itu. “Apakah menjadi pemimpin hanya didasari untuk berkuasa semata, ataukah lewat kekuasaan ia ingin menorehkan ssuatu prestasi dalam hidupnya, atau hanya untuk menyenang-nyenangkan orang sekeliling dia,” katanya. Dengan mengetahui motif dasar dan pandangan hidup dia yang mendasar, tuturnya, publik setidaknya tahu ia mau dibawa ke mana.

Secara umum, lanjut Hamdi, kepribadian seseorang terbentuk secara dinamis, tergantung pada faktor bawaan atau genetik maupun pola asuh dari lingkungan, khususnya lingkungan keluarga. Faktor inilah yang menentukan karakter, temperamen, kecerdasan dasar seseorang. “Kepribadian ini akan berkembang terus sepajang umur, mulai dari kecil sampai dewasa,” tutur Hamdi.

Doktor bidang psikologi ini melanjutkan, karakter-kakarakter dasar atau sifat-sifat dasar (traits) pada umumnya terbentuk karena interaksi faktor genetik dan lingkungan pada awal-awal tahun kehidupan, dan mulai stabil setelah masa remaja. Jadi, kepribadian seorang anak mulai terbentuk dan sukar berubah kalau ia sudah mendekati usia dewasa.

“Nah, dasar pembentukan kepribadian seorang pemimpin pun sama saja dengan kebanyakan orang,” ujarnya. Selanjutnya, pemahaman mengenai kepemimpinan yang dikembangkan tergantung pada paradigma teori yang lebih mereka percayai. Soal leadership, lanjutnya, ada yang menganggapnya sebagai sifat yang sudah ada dari kecil, namun ada juga yang mengatakan sebagai skill atau keterampilan yang bisa dilatih.

Konvergensi di antara pelbagai macam teori itu, menurut Hamdi, lebih menyetujui bahwa leadership mungkin saja didominasi oleh faktor bakat dari kecil, tapi juga lebih banyak ditentukan oleh faktor situasi. Menurutnya, “Apakah lingkungan mengasah dia untuk menjadi pemimpin. Belakangan juga banyak sekolah kader kepemimpinan yang intinya lebih percaya bahwa kepemimpinan adalah sebuah skill (kterampilan) yang dapat dipelajari.”

Segendang sepenarian dengan Hamdi, psikolog A. Kasandra Putranto menyatakan, pada prinsipnya teori terkini tentang leadership sejalan dengan teori terkini tentang karakter manusia. “Sebagian adalah nature genetik, sebagian adalah lingkungan belajar, sebagian lain karena mekanisme diri dalam mengambil keputusan untuk mengadopsi karakter seperti apa atau menjadi apa,” katanya.

Yang pasti, baik Hamdi maupun Kasandra juga sepakat bahwa gambaran seorang pemimpin ideal senantiasa mensyaratkan banyak hal. “Visi, kemampuan komunikasi, mengelola konflik, negosiasi dan bargaining mutlak diperlukan seorang pemimpin, Demikian juga dengan kecerdasan emosi dan sosial,” kata Hamdi. Visi, lanjutnya, justru menjadi roh utama seaorang pemimpin untuk membedakan dengan orang yang hanya jadi follower.

Seorang pemimpin tidak perlu memiliki kecerdasan akademis seperti seorang profesor atau filosof. Namun, tutur Hamdi, seorang pemimpin tidak boleh bodoh, tapi secara konseptual maupun kompleksitas intelektual memiliki kemampuan di atas rata-rata. Walaupun tidak semutlak seperti soal visi, lanjutnya, kemampun memperhitungkan risiko dan mengamibil keputusan yang tepat, kemampuan mengelola konflik dan kemampuan persuasi, negosiasi, dan diplomasi juga harus dimiliki seorang pemimpin.

Di samping kemampuan intelektual, Hamdi juga mensyaratkan perlunya kecerdasan emosional bagi seorang pemimpin. Semakin cerdas ia secara emosional, semakin stabil jalan pikiran, ucapan, dan tidakan-tindakan dia. “Sehingga keputusan-keputusan bisa lebih matang dan bijak. Dan yang terpeting ia lebih mampu menguasai diri kalau dalam keadaan tertekan,” katanya.

Kasandra memberikan pendapat yang menjadi pelengkap menyangkut syarat ideal yang harus dimiliki pemimpin. Menurutnya, leadership skill yang diperlukan jauh lebih luas dari sekadar apa yang tertera di atas. “Perlu juga melibatkan soal intuisi, kreativitas, visi, ambisi, coaching, negosiasi, management, dan sebagainya,” kata pemilik PT Kasandra Persona Prawacana ini.

Secara rinci Hamdi menyebutkan, dalam konteks perusahaan, misalnya dalam posisi manajer, kepemimpinan lebih diarahkan kepada penguasaan teknikal, plus majaerial, konseptual dan atau kemampuan teknokratik, serta sedikit visi dan kemampuan mengimplementasikan misi tertentu. “Untuk posisi direktur utama atau pemilik perusahaan, yang diutamakan kemampuan visioner jauh ke depan, kemampuan menanggung risiko, dan kemampuan untuk menyakinkan orang akan mimpi-mimpi atau visi yang ia bagun itu,” tuturnya.

Di samping itu, menurutnya, insting dan kepekaaan dalam dunia bisnis (sense of businees) juga diperlukan bagi seorang pemimpin. Hal ini justru sangat penting dalam konteks bisnis, kepekaan, instik dan intuisi, tahu kapan harus membuat keputusan di saat yang tepat, memperhitungkan risiko dengan cermat, dan berani mengambil keputusan. Ia menambahkan, keputusan yang cermat, tepat dan juga cepat sangat dibtuhkan seorang pemimpin dalam konteks bisnis.

Sama halnya dengan posisi pemimpin politik, misalnya pemimpin eksekutif atau legislative, ujar Hamdi, juga diperlukan kemampuan visioner dan kemampuan mengkomunikasikan visinya dan mempengaruhi orang untuk mengikuti "mimpi"nya tadi menjadi ruh dari pemimpin politik. “Namun, berbeda dari dari lingkungan perusahaan yang lebih terstruktur, seorang pemimpin politik dituntut punya political skills, yaitu kemampuan mengelola konflik, negosiasi, dan diplomasi,” katanya.

Biasanya, Hamdi menambahkan, perpaduan visi, kemampuan komunikasi politik, serta keterampilan bernegosiasi dan diplomasi akan berbuah kepada karisma politik. Paling tidak, tingkat penerimaan sosial di lapisan rakyat meningkat. “Inilah yang kerap juga diterjemahkan sebagai popularitas politik,” ucapnya, “Kepemimpinan ini makin efektif jika pemimpin menerjemahkan visinya ke dalam misi dan program. Setelah itu ia bisa memonitor guna memastikan program itu jalan.”

Gaya kepemimpinan seperti apa yang cocok dalam mengendalikan bisnis seperti sekarang ini? Hamdi menjawab, semua tergantung pada bisnisnya. “Sekarang dalam konteks reformasi birokrasi, orang berbicara pentingya services atau servant leadership,” katanya. Dengan kata lain, seorang pemimpin harus punya kemampuan melayani dan menangkap aspirasi masyarakat.

Soal otoriter atau demokratis ini, lanjut Hamdi, lebih terletak kepada gaya atau style bagaimana sebuah keputusan diambil. Misalnya, apakah lebih bersifat top-down, lebih otoriter, ataukah dengan melibatkan parisipatisi dari kolega atau bawahan juga sehingga bernuansa lebih demokratis. “Dalam beberapa hal keduanya kadang-kadang dimainkan tergantung situasi oleh seorang pemimpin,” katanya.

Namun, lanjutnya, ada juga hampir dalam setiap situasi seorang pemimpin memiliki kecenderungan untuk berindak otoriter atau demokratis. Kalau sudah seperti itu, Hamdi berujar, berarti otoriter atau demokratis bukan lagi soal gaya, tapi sudah menjadi trait (sifat) kepribadian dasar orang itu.

Kasandra juga berpandangan, hal ini bukan semata-mata menyangkut gaya kepemimpinan, tetapi skill. “Gaya otoriter, permisif saja sudah lama ditinggalkan karena tidak efektif,” katanya. Walaupun demikian, Hamdi memprediksikan, gaya yang lebih directif dan sedikit otoriter terasa memungkinkan dijalankan untuk industri manufaktur.

Karena itu, keduanya bersepaham bahwa gaya apapun yang diterapkan seorang pemimpin, kontrol maupun pengawaan terhadap perusahaan maupun lembaga politik tetap perlu, tergantung aturan main yang dipakai. Jika tidak, kepemimpinan diyakini akan bebas kendali dan mengarah pada kesewenang-wenangan.

Lemahnya Perlindungan terhadap Data Pribadi

Dering ponsel menyela acara makan siang Hery Artono. Wirausahawan di bidang alat mesin pertanian ini buru-buru meraih ponsel di hadapan. “Halo,” katanya, dengan nada berat. Lama ia terdiam, sambil mendengarkan suara di seberang. “Oh, tidak Mbak. Lain kali saja. Terima kasih ya,” katanya, sambil buru-buru menutup panggilan.

Kepada para relasinya, pria asal Semarang, Jawa Tengah ini lantas bercerita mengenai asal-usul panggilan tadi. Rupanya, tawaran berbagai pihak yang mengatasnamakan bank penerbit kartu kredit yang dimilikinya telah mengusik ketenangannya. Mulai dari Kredit Tanpa Agunan (KTA), asuransi, paket wisata, hingga produk komersial lainnya. “Bukan sekali ini saja, tapi berkali-kali. Ini sangat mengganggu,” ujarnya lagi.

Herry Artono tak sendirian. Nasib yang lebih tragis menimpa Beatrice Pangestu, karyawan swasta di Surabaya, Jawa Timur. Sebulan setelah aplikasi kartu kreditnya disetujui sebuah bank asing, ia mendapat telepon yang mengaku dari bank penerbit kartu kredit untuk melakukan konfirmasi atas kartu kredit yang ia terima. Tanpa curiga, Beatrice pun memberikan nomor kartu berikut expiry date-nya. “Karena saya yakin orang tersebut dari bank penerbit kartu kredit karena mengetahui identitas pribadi saya,” katanya.

Kemudian, orang tersebut mengatakan bahwa dirinya mendapatkan free 3 voucher dari Grand Hyatt Hotel. Rasa senang menyelinap bilik hati Beatrice. Namun, belum hilang rasa senang ini, ternyata di akhir pembicaraan orang tersebut menyebutkan jumlah yang harus ia bayar dan langsung didebet otomatis dari kartu kredit Beatrice, sebesar Rp 3.687.900.

“Saya sangat terkejut dan langsung menelepon card center untuk melakukan pemblokiran terhadap kartu kredit saya,” katanya. Nasi sudah menjadi bubur. Ternyata kartu kredit yang ia miliki sudah melakukan transaksi berupa debit sejumlah nominal di atas oleh pihak penelpon. Pihak penerbit pun tak dapat melakukan pembatalan transaksi tersebut. Yang lebih menyesakkan, pihak penerbit mengakui tak tahu menahu dan tak pernah melakukan kerja sama apapun dengan penelpon.

Pengalaman seperti ini boleh jadi menimpa Anda atau siapapun yang pernah melakukan transaksi atau memberikan data pribadi kepada perusahaan yang membutuhkan. Peristiwa ini menunjukkan, posisi individu di hadapan entitas bisnis seringkali tidak kuat. Sebagai contoh, seseorang yang mengajukan aplikasi kartu kredit diharuskan untuk mengisi formulir yang disediakan oleh lembaga keuangan yang mengeluarkan kartu tersebut. Nyaris seluruh data penting yang berkaitan dengan orang tersebut wajib diberikan, atau ia kehilangan kesempatan untuk memperoleh kartu kredit.

Kewajiban menyerahkan data pribadi, yang menyangkut banyak aspek kehidupan dan perjalanan hidup seseorang dan bahkan keluarganya, telah menjadikan individu tawanan sistem. Data pribadi harus diserahkan untuk kebutuhan apapun, mulai dari mengajukan kredit rumah, melamar pekerjaan, mengambil hasil undian, dan sebagainya.

Sebaliknya, seakan tidak ada kewajiban dari pihak yang menghimpun data pribadi tersebut untuk menjaga kerahasiaannya, dalam pengertian hanya menggunakannya untuk kepentingan seperti yang telah disepakati. Sering terjadi, data pribadi itu diteruskan kepada pihak lain tanpa seizin pribadi yang bersangkutan. Misalnya, bagaimana sebuah perusahaan bisa menawarkan produk atau jasanya kepada seseorang dengan mengirim surat ke alamat rumah padahal nama dan alamat yang bersangkutan tidak tercantum di buku telepon.

Menurut catatan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), belakangan ini pengaduan soal adanya telepon yang menawarkan beragam produk mulai marak. “Maraknya kejahatan melalui SMS (short message service), undian berhadiah, hingga melalui surat atau dokumen yang seolah-olah resmi, karena pelaku usaha tidak bisa mem-protect atau melindungi data-data milik konsumen,” kata Anggota Pengurus Harian YLKI, Sudaryatmo.

Secara kelembagaan, YLKI juga mengeluhkan masih lemahnya perlindungan terhadap data pribadi yang diterapkan instansi pemerintah maupun badan usaha. Kondisi ini rawan menimbulkan tindak kejahatan, di mana yang menanggung akibatnya konsumen atau masyarakat luas. Apalagi, lanjut Sudaryatmo, kasus-kasus ini akan terus terjadi selama pemerintah belum bisa memberikan perlindungan data pribadi secara optimal serta menyediakan perangkat hukum yang bisa menimbulkan efek jera terhadap pelaku maupun instansi yang ceroboh.

Merespon adanya keluhan masyarakat ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) bekerja sama dengan Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) tengah menyiapkan RUU Perlindungan Data dan Informasi Pribadi (RUU PDIP). Kendati hanya pengatur pejabat publik, RUU ini dimaksudkan agar perusahaan peminta data pribadi bertanggung jawab menyimpan kerahasiaan data pribadi masyarakat atau konsumennya.

Namun, pengamat telematika Onno W. Purbo menjelaskan, kerahasiaan data pribadi ini sudah diproteksi oleh UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 26. Pasal ini menjelaskan antara lain, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Pasal ini juga mengatur, orang yang dilanggar haknya pun dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan UU ini. “Jadi, perusahaan yang meminta data kita hanya bisa menyerahkan ke pihak lain jika ada ijin tertulis dari kita yang memiliki data. Secara etik,, perusahaan tersebut harus bertanggung jawab untuk melindungi data kita,” kata Onno, menjelaskan.

Telaah mengenai kasus ini tidak dimaksudkan untuk memperkeruh persoalan, termasuk mencari-cari kesalahan pihak manapun. Diskusi lebih diarahkan pada apa dan bagaimana seharusnya perusahaan maupun konsumen maupun masyarakat luas memperlakukan data-data pribadinya secara cermat dan tahu data apa yang bisa dipublikasikan atau tidak.

***

Onno W. Purbo

Pakar Telematika

“Manajemen Indonesia Harus Belajar Banyak”

Secara etis, data dan informasi yang diberikan oleh nasabah atau masyarakat kepada perusahaan yang meminta data pribadi hanya untuk keperluan perusahaan yang bersangkutan dan hanya untuk kepentingan tertentu seperti yang diinginkan pemberi data. Biasanya untuk authentikasi atau billing. Dan, perusahaan penerima data tidak boleh mempublikasikan atau menjual data pribadi nasabah atau konsumen ke pihak ketiga.

Kalau memakai media elektronik, ada sedikit proteksi dari UU ITE. Pasal 26 menjelaskan, (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan. (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Saya bukan orang hukum, jadi saya mungkin saja salah. Namun, kalau transaksi memakai media elektonik, maka UU ITE Pasal 26, seperti saya sebut di atas bisa dipakai. Memang data diambil oleh bank atau perusahaan telekomunikasi dan bisa saja dijual kepada siapapun atau merchant manapun. Misalnya yang sering kejadian untuk dikirimi katalog setiap bulan biar kita tertarik untuk belanja.

secara etika, kita berhak untuk meng-update data, berhak supaya data tersebut tidak dipublikasikan. Perusahaan juga tidak boleh meng-copy-kan atau menjual ke pihak ketiga tanpa seizin pemilik data. Kalau merasa terganggu kita bisa menggugat pakai UU ITE Pasal 26. Sebab, tindakan menyerahkan data kepada pihak lain itu tidak dapat ditoleransi.

Kalau mengacu ke UU ITE Pasal 26, perusahaan yang meminta data kita hanya bisa menyerahkan ke pihak lain jika ada ijin tertulis dari kita yang memiliki data. Perusahaan harus bertanggung jawab untuk tidak menyerbarluaskan data tersebut.

Tindakan maupun langkah legal yang dapat dilakukan seorang konsumen yang datanya diserahkan kepada pihak lain juga sudah diatur dalam UU ITE Pasal 38 dan 39. Apabila pemilik data merasa dirugikan dan dapat membuktikan kerugian yang dialaminya, maka ia dapat mengajukan gugatan kepada pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.

Pasal ini juga mengatur, masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dari sisi perlindungan data individu, semua data pelanggan atau individu adalah amanat. Jangan sampai perusahaan menyepelekan amanat yang diberikan masyarakat. Sebab, sering kali manajemen menganggap sepele keamanan data. Contoh yang paling sederhana, banyak orang (manajer) memberikan password ke anak buahnya supaya memudahkan pekerjaan dia. Padahal otoritas seorang manajer dengan anak buahnya berbeda, sehingga akibatnya bisa fatal sekali.

Secara prosedural, harus dibuat prosedur pengumpulan data minimal yang tidak melanggar privacy seseorang, tapi tidak melanggar hukum jangan sampai sembarangan orang data mengakses database. Kalau pun ada yang mengakses database data tersebut sebaiknya di-log atau dicatat siapa, kapan, serta apa yang diakses supaya sewaktu-waktu terjadi masalah kita dapat dengan mudah melacak

Yang mungkin juga penting, proteksi sistem pengiriman data maupun server sebaiknya mengikuti standar atau konsensus network security yang berlaku supaya tidak sembarangan orang dapat melihat data yang ada. Karena itu, manajemen di Indonesia masih harus banyak belajar prosedur proteksi data dan informasi berkaitan dengan komputer, karena ini menjadi fatal di dunia yang serba maya.

***

Sudaryatmo

Anggota Pengurus Harian YLKI

“Masuk Ranah Legal”

Banyak yang mulai terganggu dan mengeluh dengan adanya pembocoran data pribadi ini. Ada beberapa konsumen yang merasa tidak memberikan data, namun tiba-tiba ditawari produk yang sebetulnya tidak dibutuhkan mereka. Padahal, konsumen tak pernah memberi mandat pada perusahaan untuk menyebarkan data pribadi dia kepada pihak lain.

Yang jadi masalah, bank atau perusahaan penerima data pribadi menggaransi tidak akan membocorkan data. Tapi, perusahaan mengaku tidak bisa mengontrol perusahaan kurir untuk meng-copy data, walaupun hanya alamat. Dulu, data kelompok masyarakat pengguna kartu kredit itu bisa diperjualbelikan. Artinya, dari sisi nama dan alamat saja jadi ladang bisnis. Apalagi kalau sampai ke soal kinerja, track record, performance pembayaran, sehingga layak ditawari berbagai macam produk.

Dalam konteks industri, perbankan dibangun berdasarkan trust. Bank menjamin data tidak dibocorkan. Kalau nasabah tidak lagi percaya pada bank, sebetulnya bank itu sudah habis. Namun, saya yakin bahwa kalangan industri perbankan tidak akan menyalahgunakan trust konsumennya.

Kaitannya dengan rejim kerahasiaan bank, dulu memang masih ada perdebatan, sampai batas mana rahasia bank. Dengan UU baru, menjadi jelas apa yang harus di-cover bank serta mana yang data yang boleh dipublikasikan. Kalau seperti tabungan, bank tak boleh mempublikasikan. Beda kalau kewajiban, seperti hutang, boleh diumumkan, dalam rangka supaya nasabah mau menunaikan kewajibannya.

Walaupun demikian, hak sebagai pribadi setelah memberikan data untuk mendapatkan jaminan atas perlindungan kerahasiaan data. Kalau kita bisa membuktikan bahwa perusahaan yang meminta data membocorkan atau bahkan menjualbelikan data pribadi dan berdampak pada kerugian pada pemilik data, pemilik data berhak menuntut.

Tindakan menyerahkan data ke pihak ketiga sudah masuk ranah legal. Ketika kita mengisi formulir kredit pemilikan rumah, bank tak punya kewajiban untuk mengembalikan data yang diminta, tapi bukan berarti konsumen memberikan hak pada perusahaan untuk menyebarluaskan datanya.

Tuntutan ke arah legal action juga bisa dilakukan apabila terbukti pembocoran data ini merugikan nasabah. Memang kalau kita bicara dalam konteks legal, kita menggunakan acuan UU yang sifatnya umum, pidana atau perdata. Ada yang menggunakan yang sifatnya khusus, seperti UU perlindungan data pribadi. Konsumen bisa menuntut perusahaan secara perdata maupun pidana kepada pihak yang membocorkan data pribadi kepada pihak ketiga.

Mestinya perlindungan terhadap data diberikan perusahaan, sehingga bisa meyakinkan konsumen bahwa sistem yang diterapkan berlapis sehingga tak mungkin data dicuri atau dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Tapi, sistem apapun, di belakangnya kan ada orang, sehingga tak bisa dipegang. Kasus yang terungkap, seperti kloning kartu kredit, selalu melibatkan orang dalam, karena dia tahu sistemnya.

Sanksi yang dapat diberikan pada perusahaan yang memberikan data pribadi ke pihak ketiga, bisa beragam. Dalam konteks administrasi, kalau perusahaan bisa dibuktikan telah membocorkan data nasabah, otoritas bank sentral yang bisa menjatuhkan sanksi, bahwa perusahaan itu telah melanggar prinsip good corporate governance.

Dari aspek perdata, perilaku ini dapat menimbulkan kerugian karena pihak bank melakukan pelanggaran terhadap hak subyektif pemilik data. Dia telah menggunakan data, menyebarluaskan, atau menjual data tanpa ijin pemilik data. Gugatan ini bisa disampaikan ke peradilan umum dan nasabah berhak mendapatkan ganti rugi.

Kasus ini menyangkut relasi, interaksi, hubungan antara pribadi dengan lembaga bisnis, memang harus ada aturan yang spesifik. Di sini kita mendesak adanya UU Perlindungan Data Pribadi, untuk melindungi para pemilik data. Bagi pemilik data, harus ada kejelasan mengenai apa yang boleh dan tak boleh dilakukan. Sampai berapa jauh dia membuka data pribadi.

Muhamad Ismail Thalib
Direktur PT Zahir Accounting

“Posisi Konsumen Lemah”

Pihak perusahaan sebagai peminta data konsumen hendaknya hanya menggunakan data tersebut untuk keperluan kelengkapan data transaksi yang terhubung antara perusahaan tersebut dengan konsumen. Data yang dimintapun hendaknya hanya data-data yang benar-benar diperlukan dan terkait dengan transaksi.

Di samping itu, konsumen yang dimintai data mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan bahwa data-data yang diberikan hanya dipergunakan untuk keperluan pelayanan dengan perusahaan yang bersangkutan. Dengan kata lain, seharusnya pemilik data mendapatkan perlindungan bahwa data-data yang diberikan tidak dipergunakan oleh perusahaan lain, ataupun bagian lain meski satu grup usaha.

Apalagi data tersebut diperlakukan sebagai data calon target pemasaran dari perusahaan lain yang terhubung baik secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan pertama di mana konsumen menyerahkan datanya. Sebab, dari sisi etis, tindakan menyerahkan data kepada pihak lain sama sekali tidak dibenarkan.

Sejauh pemahaman kami, tidak ada Undang-Undang yang memperbolehkan perusahaan yang meminta data kita menyerahkan ke pihak lain. Lebih spesifik lagi, Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang secara khusus menjamin kerahasiaan data konsumen. Undang-Undang yang di negara lain lazim disebut UU PDP (Personal Data Protection) semestinya menjadi perhatian khusus dari pemerintah.

Karena belum ada UU yang secara khusus mengatur PDP tersebut, maka perusahaan yang menyebarkan data konsumen itu bisa lepas dari tanggungjawab. Mereka bisa saya dengan sesuka hati menyebarluaskan data pribadi, termasuk data yang sifatnya privacy sekalipun.

Padahal, dari sisi perlindungan data individu, yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan yang meminta data adalah memastikan dan menjamin bahwa data tersebut tidak disalahgunakan selian kepentingan transaksi yang berkaitan. Bahkan tidak dipergunakan untuk kepentingan marketing produk lain dari perusahaan yang sama. Perusahaan mesti punya itikad baik dalam keamanan data konsumen.

Jika penyebarluasan data pribadi ini sudah terjadi, tindakan yang dapat dilakukan seorang konsumen yang datanya diserahkan kepada pihak lain adalah meminta bantuan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Upaya hukum pastinya bisa dilakukan. Namun, posisi konsumen akan sangat lemah karena tidak adanya sanksi hukum yang jelas dan tegas yang mengikat perusahaan yang menyebarkan data tersebut.

Berkaitan dengan sistem penyimpanan data, proteksi dan keamanan data, suatu sistem yang mengatur jaminan keamanan data konsumen mesti diciptakan agar kepercayaan konsumen kepada perusahaan bisa meningkat. Dalam hal kasus pertukaran data konsumen di kalangan perusahaan kartu kredit membuat kepercayaan konsumen kepada perusahaan penyedia kartu
kredit di Indonesia akhir-akhir ini menjadi menurun.


PT Semen Gresik (Persero) Tbk: Kinerja Handal, Prestasi Maksimal

Perusahaan mencatat pertumbuhan yang luar biasa dalam setahun terakhir.

Menjadi perusahaan publik yang mampu meneguk keuntungan berlipat justru di saat sulit merupakan kebanggaan tersendiri. Begitulah dengan PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Perusahaan semen terdepan di Indonesia ini mampu mencatat kenaikan laba bersih sebesar 42,1% senilai Rp 2,5 triliun di tahun buku 2008. Laba ini melonjak secara signifkan dibanding tahun sebelumnya senilai Rp1,7 triliun. Kinerja di bidang keuangan lainnya pun mengagumkan. Earning before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) Semen Gresik mencapai Rp 3,9 triliun atau meningkat 35,8% dibanding tahun sebelumnya.

Dengan kondisi ini, keuangan Semen Gresik berada dalam posisi yang kuat, dengan cashflow yang sangat bagus dan fondasi keuangan yang begitu kuat. ”Komitmen kami terhadap prudent management, membuat Perseroan mampu mempertahankan kinerja perusahaan di saat krisis ekonomi sekaligus mempersiapkan diri untuk memenuhi potensi pertumbuhan konsumsi semen domestik ke depan,” Direktur Utama PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Dwi Soetjipto.

Capaian dalam setahun terakhir, menurut Dwi Soetjipto, Semen Gresik juga mencatat peningkatan volume penjualan sebesar 4,2% menjadi 17,7 juta ton dengan total nilai pendapatan sebesar Rp 12,2 triliun. Laba operasi juga mengalami peningkatan sebesar 41,3% menjadi Rp 3,4 triliun. Nilai harga saham dasar (Earning per Share) turut mencatat peningkatan hingga 42,4% menjadi Rp 426 per saham, melebihi target pasar yang memprediksi nilai harga saham dasar yang berkisar pada Rp 355 per saham.

Dampak krisis ekonomi global yang melanda Indonesia di pertengahan tahun 2008 sempat dirasakan Semen Gresik pada semester pertama 2009, yang mengakibatkan turunnya konsumsi semen domestik hingga minus 7%. Kendati demikian, Dwi memastikan bahwa Perseroan hanya mengalami minus 3%, dengan penurunan penjualan domestik sebesar 2,0% atau menjadi 3,78 juta ton. Lebih dari itu, Perseroan juga mampu meningkatkan kinerja dengan mencatat laba operasi sebesar Rp 704 miliar atau meningkat 23%.

Sampai saat ini, PT Semen Gresik bersama PT Semen Tonasa dan PT Semen Padang, memimpin pasar industri semen domestik dengan pangsa pasar sekitar 45%. Sinergi tiga perusahaan dan tiga merek di bawah naungan Semen Gresik Group (SGG) ini merajalela di pasar utama nusantara, mulai dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi. Dengan mensinergikan tiga merek yang kuat di bawah satu induk perusahaan, SGG menjelma menjadi produsen terbesar di industri semen domestik, dengan kapasitas mencapai 18 juta ton per tahun.

Diakui Dwi, panggilan kecil Dwi Soetjipto, sinergi tiga merek di bawah satu induk perusahaan ini memang menjadi salah satu keunggulan Perseroan. Masing-masing perusahaan memiliki basis pelanggan yang kuat dan loyal, mencakup beberapa segmen utama pasar semen domestik. ”Perseroan adalah pemain domestik yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif sehingga memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi operasi,” lanjutnya.

***

Berkah dari Inovasi Tanpa Henti

Pertumbuhan signifikan yang didapat dalam setahun terakhir tak lepas dari sinergi dan inovasi yang dilakukan perusahaan

Tidak ada yang menafikan inovasi sebagai kunci utama dalam mendulang sukses. Babakan sejarah membuktikan, isu perubahaan maupun inovasi yang senantiasa digelorakan menjadi kekuatan dalam merengkuh keberhasilan dalam menggaet pasar. Sebagai bukti nyata, keberhasilan yang diraih PT Semen Gresik (Persero) Tbk. menunjukkan bahwa inovasi dan isu perubahan mutlak diperlukan guna menyongsong keberhasilan yang diinginkan.

Setelah membukukan keuntungan laba bersih senilai Rp 2,5 triliun di tahun buku 2008, naik sebesar 42,1% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1,7 triliun, perusahaan bertekad untuk mempertahankan keberhasilan ini di masa-masa mendatang. Untuk mempertahankan pangsa pasar dan posisi Perseroan sebagai perusahaan semen terdepan di Indonesia, Semen Gresik mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu. Misalnya dengan melakukan inovasi di berbagai sektor, khususnya yang berkaitan langsung dengan konsumen.

Berkenaan dengan produk dan layanan konsumen, sejumlah upaya terus dilakukan perusahaan untuk mencapai target perusahaan. Mulai dari menjaga kualitas produksi, menjamin pasokan, menetapkan harga bersaing, hingga after sales service. Dalam menjaga kualitas produksi, perusahaan menetapkan agar produk Semen Gresik memiliki kualitas lebih baik dari pesaing.

Layanan purna jual juga terus ditingkatkan. ”Kalau dulu kita berpikir, semen begitu lepas dari tangan kita, dianggap tugas selesai, maka sekarang kami berkomitmen untuk membuka layanan selama 1x24 jam,” kata Dirut PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Dwi Soetjipto. Kalau semen yang diterima mengecewakan, perusahaan akan menggantinya dengan yang baru. Begitu juga dengan aplikasi yang menemui ada masalah. ”Kita akan cari sebabnya. Kita menyiapkan tim untuk itu semua,” ujar Dwi.

Saat ini, lanjut Dwi, perusahaan tengah memfokuskan strategi pada pengembangan perusahaan khususnya untuk mengantisipasi potensi peningkatan konsumsi semen domestik yang diperkirakan akan tumbuh sekitar 6,5% pada tahun 2011. Sebagai persiapan untuk memenuhi permintaan tersebut sekaligus untuk mempertahankan pangsa pasar, perusahaan akan meningkatkan kapasitas produksi serta efisiensi operasional secara menyeluruh.

Untuk mempertahankan pangsa pasar dan posisi perusahaan sebagai produsen semen terdepan di Indonesia, Perseroan mengalokasikan belanja modal (Capex) sekitar US$ 1,2 miliar dalam lima tahun ke depan. Anggaran ini digunakan antara lain untuk membiayai pembangunan pabrik baru di Jawa dan di Sulawesi, pembangunan pembangkit tenaga listrik di Sulawesi, serta proyek peningkatan kapasitas dari peralatan yang ada saat ini (debottlenecking project). Selain itu, anggaran tersebut juga akan dialokasikan untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan termasuk peningkatan sistem IT dan pengembangan sumber daya manusia.

”Dalam rangka pembangunan pabrik baru di Jawa dan Sulawesi, Perseroan baru saja menandatangani kesepakatan pembelian peralatan utama (main equipments) yang memiliki teknologi terkini dengan keunggulan lebih efisien dan ramah lingkungan,” kata Dwi. Peralatan ini, lanjutnya, termasuk Mesin Penggilingan Bahan Baku (Vertical Raw Mill) dengan kapasitas produksi 750 ton per jam dan Mesin Penggilingan Semen (Vertical Cement Mill), dengan kapasitas 2x250 ton per jam. Khusus untuk Vertical Cement Mill ini merupakan yang pertama digunakan di Indonesia dan teknologi terbaru di dunia.

”Pembelian peralatan tersebut membuktikan komitmen manajemen Perseroan dalam meningkatkan kapasitas produksi guna menyelesaikan pembangunan pabrik baru yang efisien dan ramah lingkungan ini tepat pada waktunya,” tutup Dwi. Dengan demikian, upaya Semen Gresik untuk mempertahankan produksi dan pangsa pasar mayoritas di domestik tinggal menunggu waktu untuk mewujudkan keberhasilannya.


Boks

Berbagai Penghargaan yang Diraih selama 2009

1. Best Managed Company Awards dari FinanceAsia

Dalam penyelenggaraan “Asia’s Best Companies Pool 2009”, FinanceAsia menobatkan PT Semen Gresik (Perseroan) Tbk. sebagai “Best Managed Company” di urutan ke-7, di bawah Astra International, Telkom Indonesia, Antam, Bank Mandiri, BCA, dan Bumi Resources. Sementara, di bawah Semen Gresik tercatat Unilever Indonesia, Adaro, dan Inco. Di tahun sebelumnya, Semen Gresik juga memperoleh penghargaan kategori “Most Committed To a Strong Devidend Policy” dari lembaga yang sama.

2. SWA 100 Indonesia’s Best Wealth Creators

Setelah mampu menempati peringkat 15 pada 2008, Majalah SWA yang bekerja sama dengan Internasional Stern Stewart & Co Konsultan Manajemen, kembali menobatkan Semen Gresik di urutan 9 dari 100 perusahaan terpilih. Semen Gresik dinilai sebagai perusahaan terbaik yang mampu memberikan peningkatan kekayaan secara berkelanjutan bagi shareholders-nya.

3. Solo Best Brand Index 2009

Survey Solo Best Brand Index 2009 yang meneliti produk terbaik berdasarkan pangsa pasar, popularitas iklan dan merek, citra produk, kepuasan konsumen dan loyalitas pada merek, menobatkan Semen Gresik di peringkat pertama. Perseroan terpilih dari survei yang dilakukan selama tiga bulan Maret – Mei 2009 dengan 17.313 responden untuk 58 kategori produk.

4. Tokoh Olahraga 2008

SIWO PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA Cabang JAWA TIMUR, menganugerahkan Semen Gresik sebagai Tokoh Olahraga 2009, pada Maret 2009.

5. Lembaga/Instansi Peduli Olahraga Jatim 2008

SIWO PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA Cabang JAWA TIMUR, juga memberikan penghargaan sebagai Lembaga/Instansi Peduli Olahraga Jatim 2008, pada Maret 2009.

***

Berjaya karena Efisiensi

Rencana dan target saja tak cukup. Diperlukan efisiensi dan fokus pada bisnis inti.

Di balik sukses pasti tersimpan rahasia. Demikian pula dengan raihan keberhasilan yang dibukukan SGG selaku induk tiga perusahaan dengan tiga merek berkualitasnya. Menurut Dwi Soetjipto, Dirut PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Setidaknya ada empat fokus manajemen yang menjadi kunci keberhasilannya selama empat tahun terakhir. Fokus ini, lanjutnya, senantiasa dilakukan secara konsisten guna memaksimal potensi dan target perusahaan.

Fokus manajemen, lanjutnya, antara lain manajemen penerimaan (revenue management), manajemen biaya (cost management), manajemen kapasitas (capacity management), dan manajemen perbaikan daya saing (improving competitive advantage). ”Dalam manajemen penerimaan, sebaran penjualan produk diutamakan pada daerah yang memberikan margin laba maksimal melalui program optimasi distribusi dan pola angkutan yang efisien,” tutur Dwi.

Di samping itu, peningkatan kapasitas produksi dilakukan secara seksama, baik dengan membangun pabrik baru maupun optimasi fasilitas produksi. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan kapasitas produksi Semen Gresik setahun terakhir yang mencapai 18 juta ton. Fokus manajemen ini, menurut Dwi, dilakukan seraya membangun sinergi antara perusahaan-perusahaan di bawah bendera SGG.

Setelah prestasi berhasil diraih, perusahaan pun bertekad untuk mempertahankan keberhasilan ini di masa-masa mendatang. Namun, di sinilah persoalannya. Mempertahankan prestasi jauh lebih mudah daripada meraihnya. Dwi juga meyakini hal itu. Karena itu, untuk mempertahankan pangsa pasar dan posisi Perseroan sebagai perusahaan semen terdepan di Indonesia, Semen Gresik mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu. Salah satunya adalah melakukan efisiensi di berbagai sektor usaha.

Harap maklum, efisiensi menjadi kata kunci dalam pencapaian prestasi adalah efisiensi yang dilakukan perusahaan. Efisiensi terbesar perusahaan plat merah ini berasal dari distribusi. Cross-backing initiative, yaitu masuk ke wilayah pasar terdekat dengan sentra produksi dinilai sebagai strategi jitu mengantisipasi mampetnya distribusi.

”Dalam manajemen cost, kita berusaha mensinergikan sistem distribusi antara unit-unit usaha,” kata Dwi. Desain distribusi yang dimaksud adalah pembagian jalur distribusi berdasarkan cakupan suplai setiap unit produksi. Misalnya, Semen Padang menjamin kebutuhan di bagian barat, Semen Gresik di bagian tengah, dan Semen Tonasa di bagian timur. ”Dengan cara ini, sepanjang 2008 Semen Gresik mampu melakukan penghematan sebesar 15% dari ongkos total operasional, sekitar Rp 21 miliar,” kata Dwi.

Terkait dengan produk dan layanan konsumen, Dwi melanjutkan, sejumlah upaya terus dilakukan perusahaan untuk mencapai target perusahaan. Mulai dari menjaga kualitas produksi, menjamin pasokan, menetapkan harga bersaing, hingga after sales service. ”Dalam menjaga kualitas produksi, kami berusaha agar Semen Gresik punya kualitas lebih baik dari pesaing,” kata Dwi.

Kaitannya dengan distribusi, lanjut Dwi, perusahaan selalu berusaha untuk mempermudah akses distribusi oleh konsumen. Soal harga, saat ini harga Semen Gresik lebih baik dari harga pesaing. ”Lebih baik di sini bukan berarti lebih murah, tapi justru lebih tinggi dan menjadi prize leader,” tuturnya.

Sederet strategi ini mempertebak keyakinan Dwi untuk senantiasa menjaga dan mempertahankan raihan yang telah dicapai. ”Prioritas kami saat ini adalah mempertahankan pertumbuhan Perseroan secara berkelanjutan guna memberi nilai tambah bagi para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya serta terus mempertahankan posisi Perseroan sebagai perusahaan semen terdepan di Indonesia,” tuturnya. Karena itu, lanjutnya, SGG dituntut untuk lebih fokus pada bisnis intinya yaitu memproduksi semen untuk mendukung pembangunan nasional.

***

Wawancara

Dirut PT Semen Gresik (Persero) Tbk.

Dwi Soetjipto: “Menjadi Terdepan di Lokal maupun Regional”

Meretas sukses seperti yang dialami Semen Gresik Group (SGG) bersama unit-unit usaha lainnya ternyata tak semudah yang dibayangkan. Direktur Utama PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Dwi Soetjipto pun merasakan kerasnya perjuangan mewujudkan target-target yang ditetapkan perusahaan. Sejak penggabungan usaha dalam satu induk pada 1995 lalu, posisi perusahaan bukannya membaik, melainkan terus terpuruk akibat belum padunya sinergi dan konsolidasi yang dilakukan.

“Ada kecurigaan di kalangan internal, bahwa Semen Gresik akan membangkrutkan Semen Padang maupun Semen Tonasa,” kata Dwi. Belum lagi tuntutan ada spin off yang disuarakan kalangan internal. Yang membuat pria kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 54 tahun lalu ini merasa tertantang, adalah merubah mindset yang berkembang di jajaran karyawan. Bagaimanapun, lanjutnya, sejarah panjang dan fanatisme kelompok telah mengakar kuat sehingga unit-unit usaha bergerak sendiri-sendiri.

Long history yang dimiliki masing-masing kelompok memang tak bisa dihapus. Tapi kita bicara kepentingan korporat, bagiamana merubah mindset-nya for the best corporate,” tutur penyandang Magister Manajemen dari Universitas Andalas, Padang, yang memimpin Semen Gresik sejak 2005 lalu ini. Karena itu, ia berusaha sekuat tenaga untuk menyadarkan serta menghilang mindset dan syak wasangka negatif di benak para karyawan.

Karena itu, Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, ini mendesain sistem, di samping membangun sinergi. Bapak empat anak ini juga merancang sistem informasi yang lebih terbuka. “Yang sangat penting dalam segala hal adalah aspek komunikasi. Sehingga yang tadinya terdikotomikan dalam kelompok, pelan-pelan bisa mencair,” tuturnya.

Walhasil, pertumbuhan kinerja perusahaan bergerak secara signifikan. Hanya dalam tempo empat tahun di bawah komandonya, Semen Gresik menjelma menjadi perusahaan publik dengan sederet prestasi membanggakan. Hal ini karena semua pihak merasakan bagaimana manfaatnya bersinergi. “Semua karyawan sekarang berpikir bahwa the only in the future is to be one company, tahapannya sudah jelas arahnya,” katanya. Berikut wawancara lengkapnya:

Kinerja dan pencapaian dalam setahun terakhir tampaknya mengembirakan. Apa pemicunya?

Alhamdulillah dengan kondisi terakhir setelah bisa konsolidasikan tiga perusahaan, kinerjanya cukup bagus. Kalau kita lihat di masa lalu, tiga perusahaan ini berjalan sendiri-sendiri, sarat dengan konflik internal, masing-masing dalam posisi mengemban persepsi berbeda mengenai holding ini. Bukannya persepsi positif membangun kinerja, bahkan saling mencurigai setiap kali policy yang mau dibangun selalu dimentahkan, dan sebagainya.

Namun, setelah semua pihak menyadari, tiga perusahaan dengan tiga merek ini merupakan sebuah keunggulan. Banyak yang bisa disinergikan, seperti fasilitas produksi, memasarkan, hingga soal strategi yang sifatnya jangka panjang. Salah satu senjata dalam bersaing di semen adalah persepsi masyarakat. Karena persepsi orang terhadap tiga perusahaan ini adalah satu perusahaan, maka orang tidak khawatir, kalau ada masalah di satu usaha, pasti akan dibantu oleh yang lain.

Perusahaan sempat terkendala karena krisis global. Apa jalan keluarnya?

Kalau merujuk pada kinerja dalam setahun terakhir, Semester I 2009, di saat krisis global, kita dihadapkan pada demand dalam negeri yang minus. Karena itu, kalau demand semen sampai zero, itu sebuah problem nasional karena menyangkut gambaran pembangunan di sektor yang lain, seperti infrastruktur, perumbahan, dan sebagainya. Tapi kalau kita bandingkan dengan kondisi di negara lain, ini masih bagus. Kita masih bisa fokus pada grand strategy yang sudah digariskan, sehingga alhamdulillah masih ada pertumbuhan laba 33%. Itu juga membuat para investor surprise. Karena itu di atas ekspektasi mereka. Dalam kondisi sulit ternyata masih bagus.

Inikah benefit lain dari sinergi yang Anda bangun?

Dampak dari upaya membangun sinergi tadi tidak hanya aspek laba saja, tapi juga dari sisi kapasitas. Awalnya 16,8 juta ton, sekarang meningkat menjadi 18 juta ton per tahun. Tahun ini kita targetkan menjadi 19 juta ton per tahun, dengan hanya bagaimana kita bisa bersinergi secara operasional. Sistem pemeliharaan kita sehingga utilisasinya menjadi naik.

Dulu, setiap usaha kalau punya suku cadang, akan simpan dan pakai sendiri, meskipun di tempat lain sedang mengalami masalah. Tapi, sekarang kita bisa koordinasikan unit lain agar membantu yang lain kalau di tempat lain lagi ada problem. Orang ahlinya langsung kita kerahkan. Jadi, kita berkonsolidasi sehingga bisa menambah kapasitas produksi menjadi naik. Saya sendiri yang tadinya harus masuk dan mencoba menggunakan konsep sinergi, juga surprise dengan pencapaian ini.

Ketiga perusahaan ini berbisnis dalam komoditi yang sama. Anda menjamin tidak akan saling “memangsa” satu sama lain?

Buat kami, persaingan itu wajar terjadi. Hanya bagaimana mereka bersaing secara sehat, tidak saling membunuh. Kalau ada kebutuhan, lalu sama-sama bersaing untuk menjual ke situ. Silakan saja masuk lalu di antara anggota ini bisa mendapatkan. Jadi, selama ini di pasar memang bersaing, sejauh kita bisa melakukan konsolidasi secara sehat. Kita nanti akan bicara dalam manajemen cost, bagaimana mensinergikan sistem distribusi. Mau disuplai untuk konsumen masa saja dan bersaing di pasar. Karena itu, siapa yang punya stok banyak, harus diberi kesempatan untuk menyalurkan ke mana-mana, sehingga mengganggu produksi.

Sekarang SGG menguasai pasar domestik sebanyak 45%. Apa resepnya?

Posisi di pasar dibangun oleh image. Pertama, tentu kita lakukan survei pasar. Image bagi semen yang dianggap sebagai komoditi yang bagus adalah kualitas. Maka, Semen Gresik mendesain kualitas produknya harus lebih baik dari pesaingnya. Jadi, kami ambil sample di pasar, lalu didesain. Survei yang dilakukan, antara lain menjadi kunci kita bertahan di sektor ini.

Kedua, sistem distribusi bagaimana masyarakat mudah dan merasa terjalin terhadap suplai. Karena itu kami memperbaiki sistem distribusinya sampai gudang. Tentu menyiapkan after sales service. Kalau dulu kita berpikir, semen begitu lepas dari tangan kita, dianggap tugas selesai, maka sekarang kami berkomitmen untuk membuka layanan selama 1x24 jam. Kalau semen yang diterima mengeras, kita akan ganti. Kalau dalam aplikasi ada masalah, kita akan cari sebabnya. Kita menyiapkan tim untuk itu semua.

Apa target perusahaan di tahun ini?

Ke depan, termasuk dimulai dari tahun ini, fokus utama perusahaan adalah capacity management. Saat ini, utilisasi peralatan produksi perusahaan sekarang sudah membaik. Kalau setelah krisis pertumbuhan naik, bisa kedodoran kalau tidak ada manajemen kapasitas yang baik. Tahun ini kami fokus menyelesaikan proyek pembangunan pabrik baru agar perusahaan dapat menjaga market yang 45%.

Kedua, membangun competitive advantage yang menjaga market share tadi. Kami menargetkan tahun ini informasi dan teknologi (IT) tuntas, sehingga perusahaan memiliki platform yang sama untuk IT. Sejalan dengan set up IT ini, kita membangun approach system untuk melanjutkan perubahaan. Problem of the company adalah mindset. Jadi, yang lalu kita lakukan pendekatan mindset dengan human. Saya targetkan integrasi sistem SDM harus selesai. Selanjutnya adalah corporate structure, pendekatan organisasi.

Apa harapan Anda pada momen ulang tahun Semen Gresik ke-52 kali ini?

Di ultah ke-52 ini, sinergi baik antargrup dan departemen harus makin kuat. Semen Gresik bukan berhadapan dengan perusahaan dalam negeri, tapi perusahaan asing, seperti Indocement, Holcim, dan sebagainya. Inilah perusahaan yang menjadi empat besar dunia. Jadi, saya berharap bahwa semangat bersaing atau fighting spirit dibangun untuk mengantarkan Semen Gresik masuk ke dalam era baru.

Semen Gresik harusnya bukan lagi industri atau pabrik semen yang hanya dikenal di Indonesia, tapi sudah bisa bermain di regional. Kita harap, ultah ini menjadi momentum bagi kita untuk menatap ke era baru. Bagaimana Semen Gresik yang leading di domestik melangkah ke level berikutnya, yaitu menjadi pemimpin regional, mungkin Asia Tenggara. Potensinya besar sekali. Saya optimis kita bisa.

KPLI, Sama Rasa Menebar Teknologi

Berawal dari minat dan ketertarikan bersama. Komunitas ini selanjutnya tak semata menyalurkan hobi, tapi juga mampu mendulang rezeki.

Kecepatan inovasi teknologi tak selamanya dibarengi dengan kemampuan mengaplikasikannya. Begitu pula gambaran mengenai perkembangan Linux di Indonesia. Pada 1998 lalu, software ini masih tergolong baru sehingga terasa asing bagi para penggunanya di Indonesia.

Terdorong untuk membantu para pengguna baru yang ingin belajar maupun melakukan riset tentang Linux, sekelompok orang mendirikan Komunitas Pengguna Linux Indonesia atau KPLI Jakarta, pada 31 Oktober 1998 lalu. Dimotori oleh Rusmanto, Made Wiryawan, Prihantoosa, serta penikmat teknologi lainnya, KPLI Jakarta lantas menjaring anggota dalam waktu cepat

“Berdirinya KPLI Jakarta diharapkan dapat membantu para pengguna baru yang ingin belajar atau pun riset tentang Linux dapat bersama-sama belajar,” kata Erick Saputra, Ketua KPLI. Dari hasil belajar tesebut atau biasa disebut dengan ngoprek, lanjutnya, akan dipublikasikan di website KPLI agar dapat dibaca sehingga bermanfaat bagi orang banyak.

Sejak berdiri, KPLI Jakarta mengemban visi dan misi mulia. Komunitas ini, lanjut Erick, bermaksud untuk menghimpun potensi berbagai pihak yang menggunakan Linux sebagai aplikasi pilihan. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kondisi yang saling melengkapi dan bersinergi dalam memanfaatkan, menyebarluaskan, meningkatkan kemampuan penggunaan Linux di Indonesia. “Kami juga memberikan support, serta mengembangkan Linux di kalangan masyarakat,” katanya.

Di samping itu, KPLI yang juga berupaya mengembangkan Linux sebagai salah satu alternatif alat pendidikan di universitas. Sebagai salah satu solusi yang murah, legal, dan bermanfaat bagi dunia bisnis, Linux juga diperkenalkan sebagai piranti yang dapat membantu kemudahan kerja. Erick menambahkan, “Kami juga turut membantu usaha-usaha dalam merubah cara manusia Indonesia dalam memandang teknologi, dari sebagai pengguna teknologi menjadi pencipta teknologi.”

Sampai saat ini, KPLI Jakarta diminati berbagai lapisan masyarakat, mulai dari profesional bidang informasi dan teknologi, trainer independen, birokrat, dosen, guru, mahasiswa, sampai end user. Namun, di antara para penggemarnya, kalangan mahasiswa paling banyak yang meminati dan ingin tahu lebih banyak tentang Linux. “Yang pasti, kami tidak membatasi anggota dari golongan manapun,” kata Erick.

Dalam perkembangannya, KPLI berperan sebagai organisasi yang mewadahi para pengguna Linux yang ingin belajar, melakukan riset, dan mengembangkan Linux untuk kemajuan dunia open source di Indonesia. “KPLI berkontribusi memberikan support terhadap siapa saja yang memiliki permasalahan tentang Linux,” tuturnya. Dalam komunitas ini pula, ia bersama rekan-rekan mencoba memecahkan berbagai persoalan terkait dengan aplikasi Linux.

Kendati komunitas ini tidak didukung oleh vendor atau pun produsen Linux tertentu, KPLI tetap bergerak maju. “KPLI berdiri secara independen, karena di sini kami tidak terbatas dengan jenis distribusi Linux tertentu,” ujar Erick. Beragam aktivitas, seperti ngoprek atau mengutak-atik Linux untuk mengetahui apa saja yang bisa dilakukan dengan Linux sering kali dilakukan.

Ngoprek tersebut meliputi Linux dalam berbagai keperluan, antara lain mengembangkan aplikasi, networking atau jaringan komputer, perkantoran, serta untuk bidang usaha lainnya. Tak ketinggalan, KPLI juga mengadakan event-event berkaitan dengan pengenalan dan pemanfaatan Linux bagi para pengguna yang masih awam. Dalam ajang ini, para senior membantu memberikan solusi bagi rekan- rekan atau anggota yang memiliki permasalahan dengan Linux.

Fasilitas untuk belajar bersama, mengikuti pelatihan linux, mendapatkan support bila mengalami kesulitan atau masalah dengan Linux, merupakan manfaat yang dapat diperoleh anggota komunitas ini. Selain itu, para anggota juga bisa ikut serta dalam project-project milik KPLI, mendapat kartu keanggotaan KPLI, dan beragam fasilitas lainnya.

Hingga saat ini, KPLI sudah ada di 23 kota besar di seluruh Indonesia. “Untuk cabang, KPLI tidak mempunyai cabang, karena pada dasarnya KPLI ada di setiap daerah di Indonesia,” kata Erick. KPLI Jakarta, lanjutnya, sebenarnya bukan pusat dari KPLI, namun karena keberadaannya di Jakarta, sering kali orang mengasumsikannya sebagai pusatnya KPLI.

Tak dipungkiri, beragam fasilitas inilah yang kerap memotivasi anggota baru untuk bergabung dengan KPLI. Misalnya, Syahroni Aben, yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal KPLI Jakarta. “Saya ingin sharing dengan sesama pencinta Linux, serta berkenalan dengan orang-orang dari berbagai kalangan,” tuturnya. Bahkan, tak jarang, dari kalangan ini pula ia bisa mendapatkan pekerjaan sampingan. “Biarpun uang yang didapatkan tidak terlalu banyak,” kata Aben, sumringah.

Pengalaman senada juga dialami Digit Oktavianto. “Sejak saya bergabung dengan KPLI, banyak manfaat yang saya peroleh, selain ilmu dan networking yang terus bertambah,” katanya. Bahkan, Digit yang sempat memimpin KPLI periode sebelumnya ini memetik pengalaman tak terduga, di antaranya mendapatkan pekerjaan, mengisi seminar, workshop, dan teman-teman baru dari beragam profesi.

Kegiatan rutin KPLI seperti ngoprek bareng, juga diikuti Digit. Dalam ajang tersebut, ia bisa berbagai dan mendapat pengetahuan baru dengan anggota KPLI lainnya. “Yang satu memberi materi, dan yang lainnya mencoba langsung, sehingga ada interaksi antar satu anggota dan lainnya,” katanya, menambahkan, “semua kegiatan sangat menyenangkan.”

Berbeda dengan Aben, selain ngoprek bareng, membuat stand pameran juga merupakan kegiatan yang menyenangkan. “Yang paling berkesan adalah saat mengisi stand di Balairung UI Depok. Di situ boleh dibilang stand KPLI yang paling ramai pengunjungnya,” katanya.

Semenjak bergabung dengan KPLI Jakarta, Erick mengaku mendapatkan banyak pengalaman, antara lain mengikuti Indonesia Linux Conference 2007, menjadi trainer Linux, serta mengisi seminar dan workshop di beberapa acara. Tak jarang, ia juga turut serta menjadi tim dalam migrasi perusahaan-perusahaan ke sistem operasi linux.

“Keuntungannya banyak sekali, mendapat teman baru, ilmu yang semakin bertambah, pengalaman, dan juga pekerjaan tentunya. Alhamdulillah, sejak menjadi anggota KPLI, saya banyak mendapat pekerjan yang berkaitan dengan Linux dan open source,” katanya.

Itulah sebabnya, kata Aben, mengapa pengguna Linux harus bergabung dengan KPLI. “Kalau orang sakit, maka harus ke dokter. Kalau motor rusak ya ke bengkal,” katanya berfilosofi. Begitu juga kalau orang ingin belajar Linux, bergabung dengan komunitas ini merupakan pilihan yang tepat. Mendapatkan ilmu secara gratis, banyak teman, dapat pekerjaan lagi.

“Setiap pengguna Linux butuh komunitas bernaung, di mana dia bisa bertanya jika ada kesulitan, memberikan pengalaman jika menemukan sesuatu yang baru,” kata Digit. Selain itu, lanjutnya, mereka bisa memperluas pengetahuan seputar Linux. Banyak hal-hal yang ternyata di luar dugaan tidak muncul di pikiran awan. Karena itu, tambahnya, biasanya hal-hal baru atau ide-ide baru tersebut justru muncul dari teman-teman sesama komunitas.

Sejauh ini, menurut Digit, peran dan kontribusi KPLI tak bisa dinafikan dalam membentuk masyarakat IT yang handal dan professional. Sebagai wadah kegiatan dan sarana untuk mencari pengetahuan dan pengalaman, KPLI bersama instansi pendidikan, lembaga kursus, dan pemerintahan untuk mengadakan seminar, kursus, maupun workshop.

Ajakan dari berbagai pihak, seperti universitas, sekolah, lembaga kursus, maupun instansi pemerintahan untuk mengadakan seminar, training, ataupun workshop membanjiri agenda KPLI. Biasanya dari pihak KPLI sebagai narasumber dan juga pembuat modul. Kegiatan ini, diakui Digit, merupakan peran aktif KPLI untuk
memperkenalkan Linux kepada masyarakat.

Untuk itu, ia berharap, komunitas ini semakin maju, banyak kegiatannya, dan terus berperan aktif dan terjun langsung ke masyarakat secara nyata. “Sehingga ilmu yang dimiliki oleh para aktivis Linux KPLI jakarta dapat ditularkan langsung kepada masyarakat,” katanya. Ia juga berharap, para anggota KPLI bisa mempraktekkan langsung apa yang mereka peroleh di dunia kerja tempat instansi mereka bernaung dan juga bisa mengabdi kepada masyarakat.

Pemerintah, melalui Departemen Riset dan Teknologi, memang senantiasa mendukung setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan maupun inovasi teknologi. Karena itu, Erick berharap, pemerintah menyerukan setiap departemen untuk tidak menggunakan sistem operasi dan software bajakan dan melakukan migrasi ke Linux.

Erick juga meneguhkan komitmen KPLI untuk terus berperan dalam mengembangkan dunia open source di Indonesia. “Saya ingin KPLI menjadi organisasi yang solid dan tangguh di bidangnya,” katanya. Karena itu, ia pun akan disibukkan dengan sederet agenda, seperti gathering dengan para anggota, diskusi dan bertukar ide dan ilmu, serta melakukan sosialisasi ke sekolah, kampus, hingga instansi pemerintah. Begitulah.

Sekretariat Komunitas Pengguna Linux Indonesia (KPLI):

Mailinglist: linuxjak@googlegroups.com

Website: http://jakarta.linux.or.id

Pembangunan Infrastruktur, Potret Bangsa yang Terus Bekerja

Jam menunjukkan pukul 11.00. Lengking sirine memecah kesunyian, sekaligus menandakan peresmian Jembatan Suramadu, Juni 2009 lalu. Impian untuk memiliki jembatan yang menghubungkan Kota Surabaya dan Pulau Madura akhirnya terujud. Indonesia kembali mengukir sejarah karya anak bangsa dengan membangun jembatan terpanjang di nusantara yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.

Jembatan sepanjang 5,4 kilometer ini dirancang cukup kuat dan sanggup bertahan sekitar 100 tahun. Dikerjakan oleh 3.500 orang dari Indonesia dan Cina, sejak pertengahan 2002, mega proyek ini menghabiskan 28 ribu ton baja, serta 600 ribu ton campuran baja, dengan total anggaran Rp 4 triliun lebih. Suramadu menjelma menjadi jembatan terpanjang di Indonesia bahkan di kawasan Asia tenggara.

“Ini menjadi tonggak sejarah pembangunan prasarana perhubungan di Indonesia. Pembangunan infrastruktur ini memacu perluasan kesempatan kerja dan mendukung persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya. Didampingi Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, serta Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Presiden juga menandatangani prasasti dan peluncuran prangko bergambar Jembatan Suramadu.

Jembatan Suramadu merupakan satu dari sekian mega proyek yang dikembangkan Indonesia. Pada 1960-an, Stadion Utama Senayan yang yang kini menjadi Stadion Gelora Bung Karno menjadi landmark Indonesia kala itu. Lalu 1980-an Indonesia membangun teknologi kedirgantaraan setelah membangun sarana komunikasi SKSD Palapa.

Di balik pembangunan Suramadu, sejatinya tersembunyi keinginan luhur “Madura akan tambah maju dengan catatan jangan sampai mengganggu karakter masyarakat Madura yang religius, dan beradat-istiadat tinggi,” kata Presiden. Ia juga berharap, sarana ini dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan potensi jembatan seluas-luasnya termasuk sektor pariwisata dan jasa.

Begitulah gambaran visi mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pembangunan infrastruktur merupakan hal penting, mengingat dalam realitas kehidupan keseharian tidak dapat terlepas dari kebutuhan tersedianya sarana yang memadai. Ketersediaan sarana ini sesungguhnya berkaitan erat dengan kebutuhan hajat hidup orang banyak.

Pembangunan sarana dan prasarana transportasi, pengadaan perumahan dan pemukiman penduduk, penyediaan fasilitas publik seperti pos dan telekomunikasi, serta ketersedian listrik maupun air merupakan salah satu contoh infrastruktur publik yang keberadaannya diperlukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Karena itu, ketersediaan sarana ini merupakan salah satu kewajiban semua negara di dunia untuk mencapai Millenium Development Goals (MDGs) seperti yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa.

Program inilah yang memicu pembangunan infrastruktur terus diintensifkan. Dalam berbagai kesempatan, intensifikasi pembangunan sarana dan prasarana di seluruh wilayan Tanah Air terus digelorakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab, pembangunan infrastruktur bukan hanya penting untuk menggerakkan ekonomi daerah dan nasional, tapi juga meningkatkan pelayanan dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat.

Secara geografis, Indonesia memiliki kondisi yang khas, meliputi delapan juta kilometer persegi dengan komposisi enam juta kilometer persegi lautan dan dua juta kilometer persegi daratan yang terdiri atas 17 ribu pulau. Dengan bentuk geografis seperti ini, Indonesia membutuhkan anggaran besar untuk membangun infrastruktur, termasuk sarana jalan dan transportasi.

Kebijakan pemerintah dalam pembangunan insfrastruktur pada tahun ini ditekankan pada peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan pedesaan meliputi penyediaan air bersih, pembangunan jalan lintas pada pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan, penanganan kawasan kumuh, serta pembangunan rumah susun sewa (rusunawa).

Pemerintah, melalui Departemen Pekerjaan Umum (PU) juga menitikberatkan pembangunan infrastruktur pada penyediaan air minum dan sanitasi bagi daerah rawan air, pembangunan infrastruktur dasar untuk pemukiman desa tertinggal, terpencil, terluar maupun kawasan perbatasan. “Melalui peningkatan pelayanan dasar ini diharapkan akan menumbuhkan perekonomian di wilayah perkampungan atau pedesaan serta melancarkan arus barang dan jasa,” kata Menteri PU, Djoko Kirmanto.

Menempatkan pembangunan infrastruktur yang sifatnya mendasar, seperti jalan dan listrik, sebagai skala prioritas dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan ekonomi antardaerah. Ketimpangan Produk Domestik Bruto (PBD) riil per kapita antarprovinsi mengharuskan pemerintah untuk memberikan prioritas dan perhatian yang lebih besar lagi terutama bagi daerah yang PDB per kapitanya rendah

”Itu diperlukan agar dapat mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya dengan melakukan pembangunan infrastruktur,” kata Ketua II Bidang Pembinaan Usaha Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Silmy Karim kepada Bisnis hari ini. Silmy menjelaskan, pembangunan infrastruktur akan berpengaruh besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Karena secara otomatis, lanjutnya, pembangunan infrastruktur akan membuka potensi ekonomi baru di daerah.

Pembangunan infrastruktur selama ini masih belum optimal karena alokasi anggaran yang masih terbatas. Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bambang Susantono mengatakan, saat ini Indonesia memiliki anggaran infrastruktur sebesar 4-5 persen dari PDB, sedangkan alokasi anggaran infrastruktur yang ideal adalah 5-6 persen dari PDB, dan. Karena itu, banyak potensi daerah yang tidak dapat dipasarkan akibat tidak tersedianya sarana dan prasaran infrastruktur yang memadai.

Kendati demikian, pemerintah bertekad untuk terus mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur dalam lima tahun ke depan. Pemerintah mengambil kebijakan dual track strategy dalam pembangunan infrastruktur. Kebijakan ini membuka pintu terwujudkan kerja sama antara pemerintah dengan swasta. “Yang harus dibiaya negara, dalam hal ini pemerintah, kita biayai. Tapi banyak infrastruktur yang lebih tepat diserahkan kepada swasta,” kata Presiden. Yang penting, lanjutnya, kerja sama itu harus dilakukan dengan baik dan bertujuan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan negara Indonesia.

Presiden mengingatkan, program pembangunan sarana dan prasarana ini dilakukan dengan dengan perencanaan matang karena rencana yang baik merupakan separuh keberhasilan. Pembangunan juga harus dilakukan dengan terkoordinasi, terintegrasi, dan dalam sinergi. “Jangan masing-masing, nanti tumpang tindih dan hasilnya tidak optimal,” katanya.

Tak sekadar terencana dan terkoordinasi, perkembangan lingkungan strategis nasional dan global belakangan ini menuntut pembangunan infrastruktur juga disesuaikan dengan arah kebijakan pengelolaan lingkungan. ”Perubahan tata lingkungan alami telah membawa dampak perubahan yang cukup luas,” terang Menteri PU, Djoko Kirmanto. Karenanya, pembangunan berwawasan lingkungan merupakan konsep yang harus dikembangkan dan diiplementasikan dengan baik.