CATATAN DARI SENAYAN (2004)

AM Fatwa Terbitkan Memori Akhir Tugas di Senayan

Judul: Catatan dari Senayan: Memori Akhir Tugas di Legislatif 1999-2004
Penulis: A.M. Fatwa
Editor: Qusyaini Hasan & Saripudin HA
Penerbit: Intrans, Jakarta
Cetakan: I, 2004
Tebal: 238 halaman

Wakil Ketua DPR Andi Mapetahang (AM) Fatwa menerbitkan buku Catatan dari Senayan sebagai memori mengakhiri tugas selama lima tahun sejak 1999 di parlemen.

Peluncuran buku dilakukan di Depok, Jawa Barat, Minggu, yang dihadiri Duta Besar Malaysia Dato Hamidhon Ali, Mensos Bachtiar Chamzah, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid, Ketua Panwas Pemilu Komaruddin Hidayat, Wakil Ketua MPR Posma L Tobing, serta sejumlah anggota Fraksi Reformasi DPR dan MPR.

Fatwa menyatakan, bersyukur dapat menyelesaikan buku tersebut sebelum masa jabatannya berakhir sekitar satu bulan lagi. Buku ini juga diselesaikan di tengah kesibukannya sebagai Wakil Ketua DPR serta kesibukannya melakukan kunjungan ke berbagai daerah dan luar negeri.

Kesibukannya juga terasa luar biasa akhir-akhir ini, mengingat posisinya sebagai salah satu ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mempersiapkan partai mengikuti Pemilu 2004.

Buku setebal 238 halaman yang diterbitkan Institue for Transformation Studies (Intrans) dengan judul lengkap Catatan dari Senayan, Memori Akhir Tugas di Legislatif 1999-2004 merupakan kelanjutan dari buku sebelumnya, Dari Cipinang ke Senayan.

Fatwa yang telah menerbitkan belasan buku termasuk tentang pengalamannya hidup di penjara mengatakan, kedua buku tersebut merupakan pertanggungjawaban politik, moral, dan operasional kepada konstituen serta kepada publik dalam melaksanakan amanat sebagai anggota parlemen.

Buku Catatan dari Senayan terdiri atas enam bab yang diawali dengan pengalaman dan kisah-kisah di balik amandemen UUD 1945, pembahasan berbagai RUU terutama RUU tentang BUMN, penyiaran, sisdiknas, ketenagalistrikan, RUU tentang panas bumi, sumber daya air (SDA) serta UU tentang Pemilu 2004.

Fatwa juga menyoroti dan mengkritisi privatisasi aset-aset negara dan belitan IMF terhadap Indonesia. Di samping itu, dia juga menyoroti Pulau Sipadan dan Ligitan yang akhirnya dimiliki Malaysia.

Bahasan lainnya mengenai penegakan hukum dan HAM, persoalan terorisme, proses pengadilan kasus Tanjung Priok, kemelut di PT DI, laporan BPK yang tidak ditindaklanjuti, dan korupsi Pertamina.(ant-78t)