Taufiq Effendi: "Kapan Kita Berhenti Bodoh?"

Artikulasi maupun retorikanya menakjubkan. Begitu pula dengan ritme maupun permainan volume suaranya yang turun naik. Inilah yang membuat ucapannya terasa ringan dan enak didengar. Begitu juga tatkala ia berceramah di hadapan para ulama dan masyarakat di Gresik, Jawa Timur, pertengahan Juli 2009 lalu.

Seperti halnya Bung Karno, ia begitu menguasai cara berbicara di depan publik. Menguasai artikulasi dan mengekspresikannya. Menggunakan kata-kata yang baik. Harap maklum, Taufiq Effendi, pemilik suara itu adalah pemain teater, orator, sekaligus komunikator ulung.

Sewaktu melanjutkan pendidikan tingginya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Taufiq aktif dalam kegiatan teater maupun aktivitas kemahasiswaan. Suasana kota yang kondusif membuat naluri seni Taufiq turut bermekaran.

Ia pun berteman dengan sejumlah seniman, seperti Arifin C. Noer. Muhammad Diponegoro, Amaroso Katamsi, Chairul Umam, dan sebagainya. Ia pun bergabung dengan Teater Muslim dan menjadi pemimpin Sanggar Antasari di Yogyakarta, dengan mementaskan drama maupun monolog Ada Waktu dan I Want To Be The Best.

Menulis skenario, puisi, maupun naskah, menyutradari, bahkan menjadi cover majalah juga sempat dilakoni Taufiq. Sebagai seniman dan budayawan, di kalangan koleganya, Taufiq dikenal pandai bermain drama dan mahir menyusun naskah sandiwara.

Tak hanya penuh retoris, setiap ucap yang terlontar menyiratkan kedalaman pemikiran dan nilai holistik yang mendalam. Begitu juga saat ia menerima Tim Matra Indonesia untuk sebuah wawancara eksklusif. Selain dikenal sebagai birokrat yang reformis, pria kelahiran Barabai, Kalimantan Selatan, 12 April 1941 ini juga tergolong religius dan memiliki pemahaman agama yang kuat.

Kepada S.S. Budi Rahardjo dan Qusyaini Hasan dari Matra Indonesia yang mengikuti perjalanannya ke Gresik, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara ini berbicara banyak, mulai dari isu terorisme yang kembali meledakkan ibukota, sikap dan mentalitas bangsa, hingga isu reformasi birokrasi yang terus digelorakannya hingga akhir masa tugasnya. Berikut kutipan lengkapnya:

Bom kembali mengoyak ibukota. Apa yang ada di pikiran Anda?

Mengapa Noordin M Top dan Dr. Azahari ngebom Bali, mengacaukan Indonesia? Oh, mungkin dia ingin menghancurkan kebatilan, karena banyak orang berbikini di Bali, ada kedzaliman di sini. Tapi bukankah di depan rumahnya sendiri, di Genting Highland, Malaysia, ada tempat perjudian. Tapi, kok ngebom negara lain, kenapa? Tidak ada yang mempersoalkan hal ini.

Ada enggak korelasinya turisme kita tidak naik-naik, sementara pariwisata di negara lain makin pesat. Ada enggak korelasinya dengan anjloknya kunjungan wisatawan, sementara di Malaysia naik. Kapan kita berhenti bodoh? Apakah ini bukan persaingan? Kenapa tiba-tiba muncul Ahmadiyah, lalu kita sibuk dengan itu. Lupa dengan Noordin M Top.

Inilah akibatnya jika Pancasila diagung-agungkan?

Kenapa Pancasila ditaruh begitu tinggi? Siapa yang menaruhnya? Akhirnya jadi sasaran tembak. Kita malu bicara Pancasila. Jadi, orang yang menaruh Pancasila tinggi-tinggi bukan tanpa maksud. Tapi untuk dihancurkan.

Lalu kenapa anak kita kecil jatuh, lalu lantai atau meja yang dipukul-pukul, terus dibilang nakal? Kenapa di bangsa lain tak ada kebiasaan ini? Kok kita punya? Ini membentuk watak kita sejak bayi untuk menyalahkan orang lain di nomor satu. Blaming.

Adakah kaitannya peristiwa ini dengan kesalahan-kesalahan kita terdahulu?

Coba selidiki, mengapa Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Kutai Kertanegara, Kalingga, Singosari, usianya pendek-pendek? Baca buku tentang Keris Empu Gandring, hancurnya kerajaan-kerajaan itu bukan karena serangan musuh, tapi karena pengkhianatan dan kebodohan bangsa ini.

Lihat kerajaan Belanda yang menjajah kita, sampai sekarang masih ada. Kerajaan Nippon juga masih ada sampai sekarang. Mengapa bangsa ini suka sekali bicara tanpa fakta dan bukti? Mengapa bangsa Jepang, yang 80% tanahnya adalah bebatuan, tidak ada hasil bumi maupun tambang, tapi menjadi negara terkaya nomor dua di dunia. Mengapa Swiss yang tak punya kebun coklat, bisa jadi Negara pengekspor coklat terbesar di dunia?

Menurut Anda, mengapa semua ini terjadi?

Kelemahan kita adalah karena kita tidak tahu peran. Ayah-ayahan, ibu-ibuan. Buktinya apa? Di sebuah pengadilan, seorang anak dihukum 8,5 tahun penjara karena narkoba. Ayah ibunya di situ menangis sejadi-jadinya karena buah hati dan belahan jantungnya divonis.

Tapi anak itu bilang, “Pak hakim, saya tidak dendam sama pak hakim. Dan saya pantas menerima hukuman ini. Saya tidak dendam sama pak jaksa. Pak jaksa telah bekerja dengan baik. Juga pada polisi yang menangkap saja hingga saya diadili sekarang ini. Tapi saya dendam kepada dua mahluk, yaitu ayah dan ibu saya. Karena mereka yang selalu bertengkar setiap hari. Mempertahankan egonya masing-masing, hanya mau menang sendiri. Yang ada piring atau pintung yang dibanting. Tidak ada salat berjamaah di rumah.”

Apakah pemikiran ini lahir karena Anda terbiasa berpikir out of the box?

Jangan berpikir yang kecil. Saya suka baca buku autobiografi. Ketika orang menegur Thomas alfa Edison, “Hei, kau seribu kali salah dalam percobaan itu.” Kata Thomas, “Saya tidak rugi, karena saya sudah tahu, seribu hal yang tidak boleh saya lakukan. Karena itu tinggal sedikit lagi saya akan mencapai keberhasilan.”

Baca Kolonel Sanders, ribuan toko ia masuki untuk tahu ayam gorengnya. JK Rowling juga sama, hampir puluhan penerbit menolak karya Harry Potter-nya. Nothing is easy. Tidak ada yang mudah. You must be sweat, harus berkeringat. Kita terlalu manja, bangsa ini tak boleh manja. Kita takut bersaing dan minta proteksi terus.

Kenapa kita tak punya siapa-siapa yang patut dibanggakan dalam sejarah?

Kenapa bangsa ini tidak punya Nelson Mandela? Tidak punya Kemal Attaturk, tidak punya Jose Sizal atau Thomas Jefferson. Tapi dulu kita punya Bung Karno, kita bikin baleho besar-besar buat dia. Kita elukan, teriakkan dan nyanyikan buatnya. Lalu, mulut ini juga yang memaki-maki Bung Karno. Tangan ini juga yang meruntuhkan balehonya. Tangan apa ini? Mulut apa ini?

Hal yang sama dialami oleh Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Megawati, mungkin juga SBY. Lalu kenapa kita tidak punya siapa-siapa? Mengapa kita menghancurkan sendiri pahlawan-pahlawan kita? Lihatlah Thomas Jefferson, hidupnya tidak bagus-bagus amat. Kenapa orang harus bersih, suci, kusuma wardhani? We are human.

Anda pernah mengatakan, bangsa ini suka bikin penjara bagi dirinya sendiri. Apa maksudnya?

Di zaman Orla, apa-apa harus Nasakom. Sekarang kita hancurkan musyawarah dan mufakat, kemudian menggantinya dengan reformasi. Kita bikin penjara yang namanya reformasi. Perilaku bangsa Indonesia yang suka bikin penjara bagi dirinya sendiri, karena tidak tahu apa yang ingin diraihnya dan hanya tahu kulitnya. Hanya orang bodoh yang suka bikin penjara bagi dirinya sendiri.

Bangsa Indonesia juga mengidap sikap ambivalen dalam bersikap dan berperilaku. Maunya demokrasi, tetapi hanya mau menang, dan tidak mau kalah. Kalau mau menerapkan demokrasi, semua orang harus tahu akan konsekuensinya, sehingga bila sistem tersebut diterapkan harus dibarengi sikap berani menang dan mau kalah. Bila sudah menetapkan menjadi negara demokrasi, menetapkan sistem otonomi, menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan menjalankan reformasi, harus tahu persis segala konsekuensinya.

Apa contoh konkretnya?

Presiden bisa mengendalikan secara baik Mendagri, namun Mendagri kesulitan mengatur gubernur, karena mereka berasal dari partai politik (parpol). Mendagri juga tidak mudah mengendalikan bupati/walikota karena mereka juga dari parpol. Bupati juga tidak mudah mengatur para kepala desa, karena kades dipilih langsung oleh rakyat. Jika ingin berhasil mencapai cita-cita harus memiliki konsep yang jelas dan bisa dilaksanakan. Jangan bikin konsep yang tidak bisa dilaksanakan. Itu namanya `dakik-dakik` (mengawang-awang, Red.)

Anda juga menyatakan, keberhasilan kita juga dihambat oleh peninggalan-peninggalan kolonial. Bisa dijelaskan?

Pola-pola korupsi yang dilakukan sama persis dengan yang dilakukan VOC. Ketika berpidato di Universitas Leiden, Belanda, saya katakana kepada para petinggi di kampus itu, Indonesia kini menjadi salah satu negara terkorup, karena belajar dari kompeni zaman penjajahan Belanda (VOC) sejak 1602.

Termasuk soal hari libur pegawai negeri yang mencapai 130 hari dalam setahun?

Contoh, dalam editorial surat kabar, ditulis hari libur pegawai negeri 130 hari. Apa yang terjadi begitu orang tahu pegawai negeri liburnya sebanyak itu? Edan. Maunya naik pangkat, gaji besar, tapi maunya libur terus.

Mohon maaf, saya tanya seorang profesor, itu kebanyakan enggak 130 hari? Kebanyakan, katanya. Dia bawa sekretaris waktu itu. Saya bilang, tulis! Sabtu dan Minggu libur. Setahun berapa minggu? 104. tambahkan libur nasional 14 hari. Cuti 12 hari. Totalnya berapa? 130 hari. Saudaraku, ini jahat. Dalam ilmu komunikasi, ini namanya insinuasi. Menghasut ini.

Anda juga menyoal tentang lima kelemahan bangsa yang perlu dibenahi. Bisa dijelaskan?

Ada lima kelemahan bangsa Indonesia yang mesti kita benahi. Pertama, kita harus tahun peranan yang harus dilakoni setiap individu. Misalnya, seorang suami, istri, guru, pejabat mesti tahu apa yang harus mereka lakukan. Kedua, kebersamaan, yang sekarang tampaknya menjadi barang langka. Kebersamaan yang saat ini sering diartikan sempit, sehingga setiap perbedaan yang muncul tidak dicoba dicarikan solusi atau penyelesaiannya, yang terjadi justru sebaliknya. Setiap perbedaan yang muncul malah dipertajam sehingga tidak jarang timbul konflik yang berkepanjangan.

Ketiga, jati diri. Kita sebagai bangsa belakangan ini seolah-olah telah kehilangan jati diri. Bangsa yang dulu dikenal sebagai bangsa yang ramah, sekarang telah berubah menjadi bangsa yang beringas, mudah marah, dan mudah melakukan perbuatan yang kadangkala melampaui akal sehat kita. Keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mestinya menjadi alat pemersatu yang menyatukan semua perbedaan yang ada menjadi suatu kekuatan membangun bangsa.

Kelima, atau yang terakhir adalah keimanan. Kalau semua persoalan dikupas dan diselesaikan dengan dasar keimanan, bekerja juga didasarkan dengan keimanan, pengabdian demikian pula; pastilah segala macam persoalan yang terjadi dan melanda bangsa ini akan dengan mudah diselesaikan tanpa menimbulkan persoalan baru.

Marzan Aziz Iskandar; "Mari Bangun Sistem Inovasi Nasional"

Inovasi kini dianggap sebagai kata kunci untuk meraih keunggulan kompetitif perusahaan. Persoalannya, bagaimana inovasi tidak hanya sekadar menghasilkan barang pajangan tetapi juga dapat diproduksi massal untuk kepentingan bisnis dan masyarakat secara luas. Inilah yang mendapat tanggapan beragam dari khalayak luas.

Menurut Kepala Badang Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Marzan Aziz Iskandar, sebuah karya digolongkan sebagai inovasi bahkan karena temuan yang sudah memiliki nilai ekonomi. Karena itu, lanjutnya, inovasi membutuhkan effort yang besar dan harus melibatkan tiga pihak, perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan, dunia industri, serta sistem pemerintahan maupun politiknya harus kondusif.

Tata kelola pemerintahan ini, lanjut pria kelahiran Pagaralam, 18 Mei 1958 ini, harus menciptakan environment yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya sistem inovasi nasional. “Inovasi merupakan produk bangsa yang dihasilkan dari interaksi dari berbagai pihak. Bukan kegiatan yang berdiri sendiri, soliter, tapi hasil dari upaya berbagai pihak yang ada di dalam bangsa itu,” katanya saat ditemui Tim Inspire di ruang kerjanya di Gedung II Lantai 2, BPPT, Jakarta.

Hubungan antara lembaga-lembaga ini, lanjutnya, tidak bisa terjadi begitu saja. Diperlukan satu lembaga lagi yang namanya intermediasi yang menghubungkan dan menggali apa yang dibutuhkan masing-masing pihak. Oleh karena itu, lanjutnya, tiga sistem ini harus bekerja sama dengan erat dalam upaya memenuhi demand atau permintaan. Berikut wawancara lengkapnya:

Inovasi sebagai keharusan. Bagaimana keniscayaan ini berkembang di negara kita?

Di negara kita inovasi sudah ada. Kita lihat potensi mahasiswa, prestasi siswa-siswa, yang menjuarai olimpiade fisika, kimia, matematika, otomotif, hingga desain grafis. Masalahnya ini adalah invensi. Bagaimana kita hubungkan dengan industri yang bisa memproduksinya secara massal. Kegiatan robotik tadi harus diramu ulang sesuai kebutuhan. Demand-nya bagaimana.

Hal ini menjadi akumulasi dari dinamika hubungan kerja ketiga lembaga tadi. Ini tentu harus didukung dengan standar maupun norma, dukungan inovasi bisnis, hak kekayaan intelektual, serta modal ventura dan perbankan. Karena inovasi seperti ini jika tidak ada yang membiayai, investor, sistem perbankan yang mendukung, susah juga.

Bagaimana inovasi yang dihasilkan tidak lagi sebatas pajangan?

Yang kita sebut inovasi kalau tidak hanya menjadi pajangan. Menjadi pajangan itu kalau belum sampai pada proses inovasi lalu terhenti. Robot misalnya. Toh, belum ada industri robot di Indonesia. Jadi, setelah menang, ya langsung disimpan, belum ada upaya kita untuk mendayagunakan hasil inovasi ini. Kita tidak perlu robot sekarang.

Tapi sistem otomatisasinya barangkali bisa dipakai untuk memperbaiki sistem produksi kelapa sawit atau pengolahan karet. Jadi, robot itu banyak sekali berkaitan dengan sistem otomatisasi. Ini bisa digunakan untuk sistem produksi. Karena itu pilihannya adalah mendayagunakan hasil inovasi ini untuk mendukung industri agro, sawit, energi, dan sebagainya yang memang ada kebutuhannya.

Apa yang merangsang berkembangnya iklim inovasi?

Permintaan pasar. Ada demand. Hanya demand itu adanya sekarang atau untuk yang akan datang. Biasanya kalau kita tahu ada demand sekarang sudah terlambat. Karena itu industri yang paling maju melakukan prediksi. Jadi, hal ini sudah lazim, memprediksi apa yang akan menjadi kebutuhan di masa datang, dan kita bekerja sekarang untuk merespon kebutuhan ini.

Namun, hal semacam ini belum menjadi suatu kebiasaan di tanah air. Biasanya kalau di perguruan tinggi melakukan kegiatan berdasarkan pertimbangan bahwa kita ingin mengejar ketertinggalan teknologi dari negara yang lebih maju. Kita mengadopsi apa yang mereka lakukan. Sementara di industri kita belum sampai pada kemampuan memprediksi kebutuhan di masa mendatang.

Lalu, apa peran dan kontribusi pemerintah, dalam hal ini BPPT, dalam membuka iklim kondusif untuk inovasi?

Yang kita lakukan mengajak industri untuk bekerja sama, apa yang Anda butuhkan, kami akan carikan solusi. Apakah kita akan gunakan teknologi sendiri, dari tempat lain yang kita carikan, kalau perlu dari mana pun di dunia ini. Kalau perlunya teknologi. Tapi juga dia butuh sebuah kebijakan, misalnya dia memutuhkan perlindungan, insentif, apakah memang mereka layak, kita akan rekomendasikan.

BPPT tidak hanya melakukan riset, tapi juga pengkajian dan pemanfatan teknologi yang diperlukan supaya industri tumbuh dan berkembang. Kita ajak industri, juga lembaga yang diperlukan. Kalau kita ajak industri energi, kita juga ajak instansi terkait. Bahwa kami sedang mempersiapkan energi, kita butuh regulasi. Kita bisa langsung bikin yang canggih dengan kapasitas besar. Kita mulai dari kecil, dan ditingkatkan. Suatu saat kita akan sampai pada kebutuhan yang diinginkan. Itu kita lakukan secara sitematis melibatkan perbankan, perguruan tinggi, dan industri.

Apa yang menjadi hambatan serius dalam berinovasi, selain kurangnya komunikasi antarlembaga?

Jadi selama ini yang jadi salah satu kendala dalam pembangunan sistem inovasi nasional adalah antarsistemnya belum terjadi komunikasi yang harmonis. Selain itu, pengertian akan sistem inovasi belum dipahami secara sama. Orang bisa saja bilang, itu urusan Anda, itu urusan saya. Urusan kita yang mana? Urusan kita sistem inovasi ini. Itu masih jarang, karrena masih kental cara kerja yang soliter. Satu institusi kerja sendiri.

Ini yang paling banyak jadi kendala dalam tumbuh kembangnya budaya inovasi. Inovasi ini tidak bisa tidak membutuhkan kolaborasi. Dia tidak bisa tumbuh dalam environment yang soliter, sendiri-sendiri. Jadi, dia harus dalam suasana kolaborasi. Ini diciptakan melalui insentif, dorongan dari pimpinan instansi dengan kesadaran bahwa ini memang diperlukan untuk tumbuh kembangnya sistem inovasi.

Di antara tiga lembaga, mana yang menjadi titik krusial?

Di lembaga penelitian dan pengembangan juga perlu ditanyakan, apakah yang mereka kerjakan sudah sesuai dengan kebutuhan. Apakah sudah begitu permintaannya. Jangan-jangan yang kita kerjakan malah tidak dibutuhkan. Atau hanya tugas sekolah, hanya ingin mengejar jabatan guru besar, peneliti, hanya untuk itu. Sebaliknya industrinya sendiri, apakah sudah punya rencana pengembangan produk, perluasan kapasitas. Apakah mereka sudah mengidentifikasi keperluan ini. Apakah sudah berkomunikasi dengan para peneliti dan akademisi.

Artinya, masih mengalami kendala semuanya. Termasuk environment yang diciptakan oleh sistem pemerintahannya. Termasuk juga budgeting, mendorong perbankan, melakukan standarisasi terhadap produk yang sesuai dengan kemampuan nasional kita. Banyak sekali pekerjaan yang harus secara simultan. Karena itu, sebaiknya ada UU yang mengatur ini, ada lembaga yang mengkoordinir untuk memotret dengan kaca mata burung. Ini yang belum, ini yang perlu ditingkatkan, dan sebagainya.

Benarkah inovasi yang terjadi hanya difokukan pada teknologi, bukan pada sistem organisasi atau praktek adminsistrasi?

Kecenderungan sekarang ini memang ada semacam salah kaprah bahwa inovasi selalu dikaitkan dengan teknologi. Padahal inovasi ini adalah suatu sistem di mana ada lembaga politiknya yang harus mendukung, ada lembaga pendidikan, pengembangan, dan penelitian, serta ada industri. Jadi sistem ini harus bekerja sama mengikuti irama koordinator. Karena itu, memang harus saling berkomunikasi satu sama lain.

Menurut Anda, apa bedanya inovasi pada perusahaan privat atau publik?

Inovasi pada perusahaan bisnis yang paling maju, mereka punya sistem sendiri secara mikro. Tetap saja ada kerja sama dengan pengambil kebijakan, teknolog, peneliti, juga bagian produksi. Hanya skala kecil, lingkup perusahaan sendiri. Seorang peneliti atau perekayasa, kalau tidak mendapatkan pekerjaan, dia tidak bisa bekerja. Diberi pekerjaan tanpa target, dia akan kerjakan semaunya. Itu membuat kegiatan tidak fokus, misalnya. Karena itu, tetap saja harus ada hubungan dengan pengambilan keputusan, ada budget, target, hasil yang dituju. Jadi tidak didasarkan pada ramalan saja. Bagian produksi juga menjamin hal ini bisa dihasilkan pada level sekian.

Sejauh mana budaya inovasi ini melembaga dalam pola pikir masarakat kita?

Menurut saya, belum melembaga. Artinya memang kita masih harus membangun dari awal. Saya setuju perlu adanya sebuah naskah akademis, mengenai sistem inovasi nasional. Naskah ini ditindaklanjuti melalui produk UU yang memungkinkan kegiatan inovasi ini dipayungi. Karena kita khawatir bahwa upaya membangun sinergi dan kolaborasi terkendala dengan kebiasaan kita bekerja secara soliter. Terutama hubungan antarlembaga yang harus kita atur. Saya setuju perlunya produk UU atau apa, yang jadi landasan hukumnya. Tapi didahului oleh studi yang komprehensif dalam bentuk naskah akademis.

Apa yang kita bisa perbuat, kita gunakan sistem inovasi untuk meningkatkan nilai tambah, kemudian kita lakukan secara Indonesia incorporation, sinergi dengan berbagai pihak. Ini memerlukan koordinator. Apakah Menristek, Menko Perekonomian, atau yang lain. Tapi, mereka harus punya pemahaman mengenai sistem inovasi yang bisa melihat mana kekurangan, sehingga dibutuhkan insentif untuk meng-encourage semua hal.

Namun, apakah inovasi sebagai keharusan sudah dipahami masyarakat kita?

Sebenarnya kita setuju bahwa inovasi memang sebuah keharusan. Bahkan kemarin dalam pidatonya di DPR, presiden menghimbau bahwa kita butuh inovasi termasuk inovasi teknologi. Hanya bangsa yang inovatif, adaptif, dan produktiflah yang bisa menjaga kelangsungan hidupnya. Di sini menonjol peranan penelitian dan pengembangan. Sudah jelas, tinggal bagaimana mengimplementasikannya.

Kewirausahaan juga penting, bagaimana pun majunya di sisi penelitian dan pengembangan, kalau industrinya tidak mendukung, tak bisa juga. Karena untuk memindahkan hasil invensi ini menjadi inovasi dan menghasilkan keuntungan, manfaat, pertumbuhan ekonomi, butuh para wirausahawan, entreprenuer, teknopreneur. Jadi, kalau kita punya wirausahawan yang dengan cepat membaca apa yang dibutuhkan, mereka merumuskan dalam bentuk rencana bisnis, inovasi pasti lancar.

Menurut Anda, apa landasan utama keberlangsungan inovasi ke depan?

Kita menyesuaikan dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kita punya. Itu yang utama dan jadi modal untuk kita tingkatkan nilai tambahnya. Tinggal bagaimana memanfaatkan ini dalam kerangka kerja sistem inovasi nasional. Jadi, kekayaaan alam kita apa, kita akan proses menjadi apa. Apa kebutuhan teknologi, sistem produksi, sistem manufacture-nya. Dan dihasilkan dari bahan baku yang kita miliki. Ini yang paling nyata. Misalnya industri buah, energi, tanaman, meubel, ini yang kita ekspor. Jadi, kita gunakan sistem inovasi ini untuk menghasilkan produk-produk yang kompetitif.

Maksud Anda, seperti tuntutan bahwa inovasi tak boleh berhenti, begitukah dengan pekerjaan ini?

Ini pekerjaan jangka panjang, tapi harus kita mulai segera. Dan, kita bisa. Modalnya ada, sumber daya alam dan manusia kita potensial. Jadi, saya sangat optimis bisa. Asalkan ada keinginan untuk merumuskan dan secara konsistem menjalankannya. Kalau kita tidak memulai segera, kita akan lebih tertinggal lagi dalam hal daya saing, kemandirian bangsa, serta kesejahteraan. Bayangkan, bagaimana caranya memberikan lapangan pekerjaan pada penduduk yang setiap tahun bertambah, kalau tidak dengan inovasi.

Kita menghasilkan puluhan ribu sarjana tiap tahun. Ke mana mereka harus bekerja. Hanya dengan sistem inovasi, muncul adanya inovasi baru, sehingga menghasilkan usaha-usaha baru. Bisa bayangkan itu. Apabila sistem inovasi nasional tidak dibangun dan bekerja dengan baik, maka potensi yang kita miliki, sumber daya alam maupun manusia kemungkinan akan diserap oleh orang luar untuk mengisi kebutuhan global. Ini merugikan kita semua. Kita memiliki, tapi yang memakai orang lain.

Biodata:

Nama lengkap : Dr. Ir. Marzan Aziz Iskandar

Tempat, tanggal lahir : Pagaralam, 18 Mei 1958

Jabatan : Kepala BPPT

Pendidikan :

• Fakultas Teknik Elektro, Institut Teknologi Bandung (ITB), 1985
• Magister Teknik Elektro, Tokai University, 1991
• Doktor Teknik Elektro, Tokai University, 1994

Riwayat Karier :

• Kepala BPPT (2008 – sekarang)
• Deputi TIEM (2005 – 2008)
• Sekretaris Utama (2002 – 2005)
• Kepala Biro Perencanaan (2000 – 2002)

Penghargaan :

• Peneliti Peduli Paten, dari Menristek/BPPT (1999)
• Satyalencana Wira Karya, dari Presiden RI (1999)
• Peneliti BPPT Paling Berprestasi, dari Menristek/BPPT (1998)
• Satylancana Karya Satya 10 Tahun, dari Presiden RI (1998)
• Saty Karya 10 Tahun, dari Menristek (1995)

M. Jusuf Kalla: "Korupsi Kebijakan Lebih Berbahaya"

Tubuhnya pendek untuk ukuran orang Indonesia. Kumisnya mengingatkan kita pada Charlie Chaplin, komedian dunia yang tersohor pada masa lalu. Orangnya amat terbuka pada kritikan yang datang dari mana pun, terlebih lagi dari para pengamat politik dan ekonomi. Gaya bicaranya ceplas ceplos. Meski begitu, Mohammad Jusuf Kalla, atau lebih dikenal dengan JK, adalah orang yang amat ramah setulus hati.

Gagasan ekonomi dan politiknya amat memukau banyak pihak. Dedikasinya bagi negeri ini sungguh tak terkirakan. Mantan Wakil Presiden kelahiran Bugis, Makassar, ini adalah orang di balik perdamaian di Poso, Maluku, Aceh dan masih tersisa adalah soal Papua. Tak heran jika ada pihak, seperti LIPI dan Universitas Tadulako, ingin memberinya gelar “Bapak Perdamaian Indonesia”.

Dalam kondisi ekonomi yang belum stabil, dunia usaha memerlukan sosok yang berani melakukan terobosan seperti yang dikenal dari seorang JK. Karena itu, Sofyan Wanandi, yang juga praktisi dunia usaha mengatakan, cuma JK yang berani bersama-sama dengan kita untuk mendobrak. “Tak ada satu pun pemimpin yang berani selain Pak JK. Kita akan berlari lebih cepat,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ini.

Sosok JK pun tanpa cela di mata wartawan senior, Rosihan Anwar. Menurutnya, JK cermat mengikuti jalannya perundingan. Dia arahkan taktik dan strategi yang harus ditempuh. “Meminjam ungkapan dunia jurnalistik, reporter harus terus berada on top of the news. JK juga senantiasa on the top of negotiations,” katanya. Bahkan, tak jarang, lanjutnya, JK memilih untuk bersikap berani dan terbuka di saat para pejabat memiliki tiarap.

Hal ini ia tampakkan saat memberikan keterangan di depan Panitia Khusus Hak Angket Pengusutan Kasus Bank Century DPR RI. Banyak anggota dewan yang melontarkan pujian kepadanya, terkait dengan kelincahan dalam mengambil keputusan yang tepat di saat-saat genting, yaitu memerintahkan Polri untuk menangkap pemegang saham pengendali Bank Century Robert Tantular, sementara Menkeu Sri Mulyani dan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono "menolak" melakukannya. Terlihat karakter dan leadership JK untuk mengambil keputusan-keputusan di saat-saat genting dan itu sangat dibutuhkan oleh bangsa ini.

Suasana pemeriksaan Pansus Hak Angket Pengusutan Kasus Bank Century DPR terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejak awal tampak santai namun tetap serius. Celetukan-celetukan pria asal Sulawesi Selatan itu menyegarkan suasana Pansus. Tak terkecuali ketika penentuan batas waktu pemeriksaan. Awalnya, pimpinan rapat Mahfud Siddiq melemparkan pertanyaan pada forum mengenai jam istirahat. Mahfud menawarkan pukul 17.00 sebagai batas waktu pemeriksaan karena dia mendapat kabar bahwa Kalla sedang dalam kondisi kurang sehat.

"Betul Pak Kalla? Kira-kira bisa sampai jam berapa?" tanya Mahfud. Yang ditanya, menjawab, "Yaaa, lebih cepat lebih baik." Kontan, celetukan cerdas itu disambut tawa para anggota Pansus dan pungunjung yang berada di balkon. Bahkan, Wakil Ketua Pansus Gayus Lumbuun yang selalu tampak serius dalam rapat pemeriksaan, kali ini bisa tertawa lepas akibat celetukan ringan Kalla.

Gayanya yang ceplas-ceplos juga begitu kental saat menerima Tim Matra Indonesia dalam berbagai kesempatan. Senyum ramahnya mengembang tanpa henti, kendati serumit apapun pertanyaan maupun jawaban yang ia sampaikan. Berikut petikan wawancaranya:

Anda tampaknya menekan DPR agar cepat selesaikan Kasus Century.

DPR harus secepatnya menyelesaikan kasus Bank Century yang saat ini tengah ditangani Pansus. Penyelesaian kasus Bank Century ini memang tergantung kinerja pansus di DPR, namun jangan terlalu lama prosesnya biar cepat selesai. Untuk mempercepat penyelesaian kasus tersebut, DPR yang didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus bekerja ekstra keras. Karena itu, KPK juga harus memberikan dukungan penuh kepada para wakil rakyat di Senayan dan wakil rakyat itu sendiri harus bertindak cepat, sehingga kasus tidak berlarut-larut.

Muncul gagasan agar keterangan Anda dikonfrontasikan dengan Sri Mulyani dan Boediono. Anda siap?

Soal rencana dipertemukan dengan Menkeu dan Wapres juga tidak masalah, namun semua itu kan tergantung DPR termasuk cepat selesai tidaknya kasus Bank Century ini. Termasuk dengan rencana Pansus memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kasus Bank Century. Yang jelas semuanya tergantung DPR. Hanya saja, masalah negara memang sudah ada yang menangani sesuai porsi masing-masing. Namun, secara umum semua persoalan dan masalah negara tetap menjadi tanggung jawab presiden.

Tapi, secara pribadi, bagaimana Anda melihat kasus Bank Century ini?

Saya heran dengan penyertaan modal sementara kepada Bank Century yang melonjak hingga 10 kali lipat dari keputusan awal Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang menetapkan bank tersebut sebagai bank gagal berdampak sistemik. Dana penyertaan modal sementara sebesar Rp 6,7 triliun dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sangat besar. Bisa buat beli tiga gedung DPR-lah. Besar sekali dana ini.

Anda mengatakan, Bank Century kolaps karena dirampok. Bisa dijelaskan?

Kolapsnya Bank Century disebabkan karena adanya perampokan oleh pemiliknya, bukan karena krisis. Kalau pendapat saya, perampokan itu merusak bank. Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 25 November 2008 melaporkan kepada dirinya bahwa Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) telah memutuskan Bank Century adalah bank gagal berdampak sistemik sehingga harus diselamatkan. Saat itu, saya sempat mempertanyakan kenapa bank tersebut diselamatkan padahal nyata-nyata bank tersebut telah dirampok oleh pemiliknya. Saya bersikukuh Bank Century tidak akan berdampak sistemik ke sistem perbankan nasional.

Saya katakan, ini orang merampok, tidak akan menimbulkan seperti itu, justru merusak negara, merusak perbankan. Setelah dirinya memberikan argumentasi tersebut, maka Menkeu pun terdiam. Saya pun langsung memerintahkan penangkapan pemilik Bank Century Robert Tantular. Sebab, jika krisis itu diibaratkan badai, maka jika ada 1.000 rumah, maka 500 rumah akan roboh terkena badai. Tapi kalau ada 1.000 rumah, hanya 1 yang roboh, itu pasti karena pondasinya.

Anda yakin, tak ada krisis waktu itu?

Pada tahun 2008 lalu memang terjadi krisis. Namun krisis tersebut tidak seberat apa yang disampaikan berbagai pihak. Ada krisis, tapi tidak sejauh itu, tidak seberat apa yang dibicarakan bahwa negara ini mau kolaps dan macam-macam. Enggak-lah. Itu bank gagal, tapi gagal karena dirampok, bukan krisis.

Kondisi pada saat penyelamatan Bank Century November 2008 lalu tidak ada kepanikan. Hal ini disebabkan karena penjaminan dana nasabah oleh LPS sudah dinaikkan dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar. Tidak ada kepanikan waktu itu. Ketika itu saya memang menolak penjaminan penuh dana nasabah. Penjaminan dana nasabah atau blanket Guarantee Rp 2 miliar sudah mencapai 99 persen dari seluruh nasabah perbankan. Rp 2 miliar itu sudah membuat ekonomi tidak panik karena 99% sudah terjamin.

Maksud Anda, alasan krisis mengada-ada?

Gembar-gembor krisis ekonomi yang selama ini dijadikan alasan untuk memberikan dana talangan pada Bank Century, memang mengada-ada. Krisis di AS memiliki efek pada pasar modal. Ini kemudian berimbas pada bank-bank yang memberikan pinjaman pada perusahaan, seperti Lehman Brother. Namun, untuk Indonesia, hal itu tidak menimbulkan dampak yang parah, karena BI tidak memberikan pinjaman pada Lehman Brother. Krisis yang dimulai di Amerika Serikat (AS) sebenarnya tidak membawa dampak serius bagi Indonesia. Sebaliknya, Bank Century gagal karena dipicu “perampokan” di internal bank.

Terjadi perdebatan soal bailout Century memakai uang Negara atau bukan. Pendapat Anda?

Dana LPS yang dikucurkan kepada Bank Century senilai Rp 6,7 triliun merupakan uang negara. Alasannya, LPS merupakan lembaga negara yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden, lalu modal awal LPS berasal dari negara, dan keuangannya diperiksa oleh BPK. Selain itu, ada uang publik juga yang berasal dari iuran perbankan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah.

Anda pun memerintahkan polisi untuk menangkap Robert Tantular. Bentuk intervensi?

Saya tidak mengintervensi penangkapan mantan pemilik Bank Century Robert Tantular. Tapi saya perintahkan polri. Perintah penangkapan Robert Tantular itu disampaikan ke Mabes Polri setelah saya mendapat laporan dari Sri Mulyani pada 25 November 2008 atau setelah diambil keputusan untuk menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik pada 21 November 2008.
Sri Mulyani secara langsung memberikan laporan bahwa Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) telah memberikan bailout ke Bank Century.

Saya tanya kenapa? Disampaikan ada masalah, kerugian, likuiditas habis, insovable dan macam-macam. Saya tanya lagi kenapa? Dijawab karena pemiliknya mempermainkan banknya, mentrasfer keluar surat berharga bodong. Kenapa bikin bailout, ini perampokan, masa perampok dibantu? Tangkap orangnya, jangan dikasihani orang begitu.

Tapi, benarkah Boediono tak mau laporkan kejahatan Bank Century?

Pernah adanya penolakan dari Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia (BI) saat itu untuk melaporkan kejahatan perbankan yang dilakukan manajemen Bank Century. Padahal, Bank Century ini kolaps karena ‘dirampok’ dan ada orang yang bertanggung jawab yaitu Robert Tantular. Saya minta Pak Boed melaporkan kepada polisi karena ini kejahatan perbankan dan tanggung jawab BI untuk melaporkan. Tapi itu tidak dilakukan. Boediono bilang tidak ada dasar hukumnya, saya bilang soal dasar hukum bukan urusan BI. Urusan dasar hukum, tangkap-menangkap itu urusan kepolisian.

Anda lantas meminta Sri Mulyani untuk minta maaf pada Anda. Untuk apa?

Jika sengaja membuat laporan penyelamatan Bank Century pada 21 November 2008, ia harus minta maaf pada saya. Pasalnya, saya mengetahui laporan secara lisan penyelamatan bailout Bank Century pada 25 November 2009. Saya sudah jelaskan kepada Sri Mulyani, agar jangan buat laporan seperti itu. Seakan-akan saya mengetahui proses penyelamatan Bank Century, padahal saya mengetahui setelah Bank Century diselamatkan. Hal tersebut pastinya terjadi kesalahan tanggal dalam laporan tersebut. Karena saya memang menerima laporan secara lisan hanya satu kali pada 25 November 2008, pasti salah tanggal itu jika benar saya mendapatkan laporan pada tanggal sebelum 25 November 2008.

Tapi, sejauh ini, bagaimana Anda melihat kinerja Pansus Century?

Saya sudah puas dengan kinerja tim pansus DPR-RI untuk mengusut tuntas kasus bank skandal Bank Century yang dianggap telah merugikan negara. Kita berharap hasilnya dapat diterima semua pihak. Rekomendasi yang dihasilkan dari pansus DPR-RI untuk Bank Century sudah sangat bagus dan memuaskan. Jadi biarkan mekanisme yang mereka jalankan untuk mengusut Bank Century, diteruskan.

***

Jusuf Kalla adalah generasi kedua pemilik perusahaan keluarga cukup beken di kota Makassar, Hadji Kalla. Anak kedua pasangan pengusaha Hadji Kalla dan Athirah ini lahir dan besar dalam keluarga saudagar. Sejak kecil, pria kelahiran Watampone, Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942, ini tergolong anak pemberani dan giat bekerja. Hal ini dapat disimak dari sederet prestasi dan jabatan yang mengantarkannya menjadi tokoh nasional terkemuka.

Ia ditunjuk menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Di masa pemerintahan Megawati, ia kembali terpilih sebagai menteri. Ia dipercaya menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pemberantasan Kemiskinan (Menko Kesra dan Taskin). Suksesnya selaku Menko Kesra dan Taskin yang patut dicatat adalah keberhasilannya mendamaikan pertikaian berbau SARA di Poso dan Maluku, lewat pertemuan Malino I dan II di Sulawesi Selatan (2002).

Ia kemudian mengundurkan diri sebagai menteri karena maju sebagai calon wakil presiden, mendampingi Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan kemenangan yang diraih oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI ke-6, secara otomatis JK juga berhasil meraih jabatan sebagai Wakil Presiden RI ke-10. Bersama-sama dengan Susilo Bambang Yudhoyono, keduanya menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama kali dipilih secara langsung oleh rakyat.

Ia menjabat sebagai ketua umum Partai Golongan Karya menggantikan Akbar Tanjung sejak Desember 2004 hingga 9 Oktober 2009. Pada 10 Januari 2007, ia melantik 185 pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan Kekaryaan Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golongan Karya di Slipi, Jakarta Barat, yang mayoritas anggotanya adalah cendekiawan, pejabat publik, pegawai negeri sipil, pensiunan jenderal, dan pengamat politik yang kebanyakan bergelar master, doktor, dan profesor.

Setelah tidak berkomitmen untuk koalisi dengan Partai Demokrat, ia ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Nasional Khusus Partai Partai Golkar sebagai Calon Presiden dalam Pemilihan Presiden 2009. Dalam perkembangan terakhir, JK memutuskan menggandeng Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sebagai cawapresnya. Namun, kali ini nasibnya kurang beruntung. Ia memilih untuk mengabdi di bidang sosial dan bermain bersama anak cucunya.

***

Anda pernah mengatakan, korupsi kebijakan lebih berbahaya dan dapat merusak satu generasi. Bisa dijelaskan?

Tindakan korupsi pada tahap kebijakan pemerintah lebih berbahaya dibanding korupsi pada tahap pelaksanaan di lapangan karena dapat merusak satu generasi. Korupsi yang mengatasnamakan kebijakan itu luar biasa berbahaya karena akibatnya merusak satu generasi.

Contohnya, korupsi kebijakan misalnya adalah munculnya peraturan atau ketentuan yang melegalkan perusahaan membabat hutan-hutan di Tanah Air. Selain itu, contoh korupsi kebijakan lainnya adalah perjanjian antarnegara yang hasilnya merugikan bangsa Indonesia. Korupsi kebijakan seperti itu akibatnya lebih hebat dari korupsi di dalam pembuatan KTP.

Apa solusi Anda guna mengantisipasi hal ini?

Saya minta pemerintah agar dalam membuat kebijakan benar-benar dirumuskan secara terbuka dan memiliki manfaat bagi seluruh bangsa. Saya meyakini bahwa bangsa Indonesia akan maju luar biasa karena potensi kita lebih besar dari China. Oleh karena itu, saya optimis, Indonesia bisa memberantas korupsi yang telah merajalela di Tanah Air.

Kini, Anda berstatus sebagai warga Negara biasa. Menurut Anda, lebih hebat mana jabatan wakil presiden dengan camat?

Banyak kekuasaan yang dimiliki camat yang tidak tidak dimiliki wakil presiden, salah satunya hak tanda tangan. Wapres tak punya hak tanda tangan. Tidak ada Keputusan Wapres. Jadi wapres kalah dari camat. Dalam beberapa hal camat justru lebih memiliki kekuasaan dibandingkan seorang wapres. Camat justru lebih kuat dari wapres. Camat punya kewenangan tanda tangan. Bupati juga lebih dari wapres. Bupati bisa tanda tangani ijin tambang, wapres tidak.

Meskipun wapres menjadi orang nomor dua di pemerintahan, kata Kalla, namun seorang wapres tidak berwenang mengeluarkan keputusan. Jadi saya tak bisa keluarkan keputusan wapres. Karena tidak bisa mengeluarkan keputusan, maka saya berpikir kreatif agar bisa mencapai sesuatu yang direncanakan. Salah satunya adalah menggelar rapat kabinet terbatas agar bisa dibuatkan keputusan rapat. Jadi sebenarnya, yang penting adalah bagaimana saya bisa efektif (memimpin), yaitu cari cara. Tujuan pemimpin itu bisa mempengaruhi orang untuk mencapai tujuan. Itu yang saya lakukan.

Karena itukah Anda mengabdi jadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI)?

PMI adalah lembaga kemanusiaan yang dihormati oleh siapa saja. Tidak ada lembaga yang paling dihormati saat perang oleh kawan dan lawan, kecuali PMI. Lembaga terhormat ini aktif memberikan jasa kemanusiaan bagi kemaslahatan orang banyak, harus menjadi institusi kemanusiaan yang kuat. Karena itu, saya berjanji bekerja sebaik-baiknya dengan saudara-saudara.

Apa misi yang Anda?

Menguatkan dan mengembangkan organisasi, meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM (pengurus, staf, PMR dan relawan), meningkatkan kualitas pelayanan kepalangmerahan, mengembangkan kegiatan kepalangmerahan yang berbasis masyarakat, meningkatkan dan mengembangkan jejaring kerjasama, menyebarluaskan, serta mengadvokasi. Saya akan melaksanakan Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah serta Hukum Perikemanusiaan Internasional (HPI), serta mengembangkan komunikasi, informasi, dan edukasi kepalangmerahan.

Apa komitmen Anda terhadap tugas-tugas kemanusiaan yang diemban PMI?

Sebagai pengurus baru di PMI, kami akan menjalan semua tugas kemanusiaan sejalan dengan tujuh prinsip pokok Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, yang tujuan umumnya untuk meningkatkan harkat manusia, menangani masalah bencana, termasuk masalah konflik. Karena itulah tugas ini sangatlah mulia, dan hanya Palang Merah yang dapat diterima oleh semua pihak yang sedang konflik. Tentu kita tidak inginkan bencana dan semua konflik itu berlarut-larut, tapi kita harus siap mengatasi semua masalah ini.

Anda ingin menempatkan PMI sebagai ujung tombak dalam setiap penanggulanan bencana?

tugas penting PMI ke depan harus siap siaga terhadap segala macam tindakan penanggulangan bencana. Pasalnya, kerusakan lingkungan yang terlanjur parah di Indonesia menjadi penyebab datangnya bencana. Relawan PMI harus siap siaga untuk penanggulangan bencana. Tanpa siap siaga, kemampuan, logistik yang cukup dan kepengurusan yang baik, bencana pasti tak tertangani dengan baik. PMI pada masa depan harus dapat bekerja sebelum bencana berlangsung. Salah satu caranya, turut berkampanye agar masyarakat memiliki kesadaran memperbaiki lingkungan.

Itukah yang mendorong Anda untuk menyumbangkan dua helikopter?

Dalam 24 jam pertama dalam bencana adalah masa paling kritis. PMI perlu meningkatkan kecepatannya dalam melakukan pertolongan. Helikopter ambulans udara nantinya juga bisa dioperasikan untuk wilayah DKI Jakarta yang dikenal rawan kemacetan. Dengan begitu, pertolongan yang diberikan PMI kepada masyarakat dapat lebih maksimal. Sedangkan kendaraan hagglunds, dipastikan mampu menerobos jalan atau daratan yang digenangi air dengan batas ketinggian tak lebih dari satu meter. Hagglunds juga dilengkapi satu perahu karet siap pakai.

Dalam pelaksanaannya PMI tidak bisa bekerja sendiri, diperlukan kerja sama dari masyarakat. Ini pertolongan berbasis masyarakat, dan PMI ikut membantu dengan menyediakan peralatannya. Untuk bisa mengurangi dampak dari bencana dibutuhkan keahlian, pengalaman, peralatan, dan keikhlasan. Untuk itu dibutuhkan pengorganisasian yang baik.

Anda mengatakan, PMI seperti arisan. Maksudnya?

Palang merah itu sama dengan kegiatan arisan. Prinsipnya, kita tidak hanya dalam posisi menerima, tapi kita juga memberi dimanapun terjadi bencana. Karena kegiatannya seperti arisan, maka PMI senantiasa bekerja sama dengan banyak pihak baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk membantu korban gempa di Haiti, kita juga mengirim relawan ke sana.

Di saat tak ada tugas utama, palang merah melatih kesiapan. Efektivitas dari kesiapan itu akan terlihat ketika terjadi bencana. Palang merah juga mesti memiliki kesiapan dana. Pada saat ada bencana, malu kita mencari-cari dana. Kita harus siap, masa ketika ada bencana, anjing-anjing juga harus didatangkan dari luar. Kesiapan itu juga harus didukung dengan peralatan yang kuat.

Namun, Anda menghimbau agar PMI tidak seperti parpol. Mengapa?

Saya mengingatkan agar PMI sebagai lembaga kemanusiaan jangan seperti parpol. Peranan PMI ini harus berbeda dengan partai politik yang hanya membantu penanganan bencana jika mendekati masa pemilihan umum ataupun pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). PMI harus siap terus menerus dan siap secara politis. Dulu saya memang pakai baju kuning, tetapi sekarang pakai baju putih.

Jika terjadi bencana akan banyak organisai yang membantu mulai dari pemerintah daerah, tentara, dan berbagai organisasi masyarakat. Jika menghadapi Pemilu akan ada banyak partai yang memasang bendera, tetapi jika tidak Pemilu dan terjadi bencana tidak ada bendera yang terpasang. Inilah yang membedakan peranan PMI. Ada Pemilu atau tidak, PMI akan datang untuk memberikan bantuan.

Glen Glenardi, Bankir Sahabat Petani

Tak banyak pelaku perbankan yang memiliki perhatian besar dan menyeluruh terhadap persoalan petani dan pertanian di Indonesia. Jika pun ada, itu pun tak seberapa. Namun, jika Anda ingin tahu sosok bankir yang concern kepada petani, maka salah satu figur yang pantas kita sebut adalah Glen Glenardi. Direktur Utama Bank Bukopin ini meneguhkan komitmennya untuk memprioritaskan pelaku usaha kecil dan menengah, salah satunya petani, sebagai panglima.

Petani, menurut pria kelahiran Cirebon, 30 Oktober 1960, ini merupakan andalan bangsa untuk mendukung kemajuan negeri. Karena itu, lanjutnya Bank Bukopin siap memandu petani agar mereka bisa hidup layak, sejahtera, dan jauh dari kemiskinan berkepanjangan. “Petani harus diberdayakan, kami siap memberikan kredit pada mereka. Bank Bukopin tidak akan mempersulit, walaupun tetap melalui mekanisme yang mudah dipahami oleh petani," kata alumni Magister Manajemen IPB ini.

Lebih lanjut, Glen, panggilan akrabnya, mengatakan senantiasa memprioritaskan penyaluran kreditnya kepada para petani di tanah air. Bank Bukopin juga secara konsisten tekun bergerak di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Meski demikian, ia tetap mengingatkan kepada jajarannya agar selalu bekerja dalam prinsip kehati-hatian. ”Kehati-hatian memang menjadi perhatian saya dalam menjalankan bisnis di Bank Bukopin,” paparnya kepada Qusyaini Hasan, Tri Aji, dan Sulistyo M. Nugroho dari majalah PADI, di kantornya di daerah Pancoran, Jakarta Selatan.

Prinsip kehati-hatiannya inilah yang mengantarkan Bank Bukopin mengalami pertumbuhan cukup pesat dari waktu ke waktu. Sampai kuartal ketiga tahun ini, aset unaudit Bank Bukopin tumbuh menjadi Rp 34 triliun. ”Itu hasil kerja keras seluruh awak Bukopin,” ujar ayah tiga anak ini, merendah. Berikut petikan wawancara selengkapnya:

***

Apa visi dan misi dalam memajukan Bank Bukopin?

Bank bukopin berdiri tahun 1970, para pendirinya adalah gerakan koperasi. Karena pendirinya koperasi, misinya adalah mengembangkan usaha koperasi dan usaha kecil menjadi maju. Koperasi itu bagian dari usaha kecil, yang di dalamnya ada unsur petani, pedagang, industri, dan sebagainya. Setelah saya pimpin, saya hanya mempertegas visi dan misi yang sudah ada, yang diwariskan para pendiri kepada kami.

Kebijakan atau program apa yang menjadi skala prioritasnya?

Pada dasarnya ada tiga sector dalam sisi kredit, korporasi, UKM, dan konsumer. Saya hanya mempertajam lagi bahwa UKM dan koperasi adalah panglima terdepan. Oleh karena itu, saya menegaskan bahwa cabang tidak boleh menggarap korporasi, tapi hanya UKM dan koperasi. Saya tekan itu, biarpun ada korporasi, biar ditangani oleh pusat. Itulah yang saya pertajam bisnis yang sudah ada sebelumnya. Itulah bentuk keberpihakan Bank Bukopin.

Bagaimana perkembangan kinerja Bank Bukopin sejauh ini?

Kinerja kami cukup baik. Secara rasio keuangan, alhamdulillah dalam konteks baik. Sampai saat ini kita masuk dalam 15 besar, ada di tengah. Bukan di atas. Sekarang bank banyak yang merger, dan kebanyakan asing. Terutama bank asing yang banyak masuk sekarang. Jadi, yang tadinya 10 besar, tergeser.

Bagaimana dengan system kompetisinya?

Dengan masuknya bank asing, posisi kita berpengaruh, meskipun kompetisinya tetap bagus. Insya Allah kita tetap bisa berkompetisi. Perlu diketahui, bahwa saat ini hampir sebagian besar bank di Indonesia dikuasai asing. Bank kecil juga sudah jadi bank asing. Paling yang masih punya local, bank agro dan bank kesejahteraan.

Anda seperti dikeroyok?

Memang seperti dikeroyok. Yang menengah tinggal Bank Bukopin. Kalau Bank Bukopin, kan bukan bank pemerintah. Hanya tinggal Bank Bukopin, di luar bank BUMN tentunya. Jadi, Bank Bukopin seperti the last mohicant, yang masih milik kita, tanpa asing. Saya bersaing dengan bank asing.

Tapi, Anda bisa pastikan bank ini tetap tumbuh?

Kita tumbuh terus, walaupun ada krisis. Memang laba tidak tumbuh. Karena situasi, bisnisnya di tahun 2008 bahkan turun dibandingkan dengan tahun 2007. Pada umumnya bank tidak tumbuh dengan baik dari sisi finansialnya. Tapi, Bank Bukopin tetap eksis. Aset kami Rp 32,7 triliun yang unaudit. Kuartal tiga, aset Rp 34 triliun yang unaudit.

Apa strategi yang dilakukan sehingga bank ini tetap sehat dan stabil?

Adapun strategi, harus ada yang namanya fokus dalam sebuah bisnis. Bank bisnisnya tiga, yaitu komersil, korporasi, dan konsumer. Bank asing itu rata-rata mainnya di korporasi dan konsumer. Tinggal dibalik, mana yang jadi panglimanya. Ada yang konsumer, ada pula yang korporasi. Bank Bukopin juga sama, menempatkan UKM sebagai basis. Baik pertanian, perindustrian, maupun perdagangan. Di tengahnya baru komersil dan konsumer. Jadi tiga segmen. Dengan pola seperti itu, cabang maupun unit bisnis menjadi fokus menangani UKM, karena korporasi hanya ditangani pusat. Dalam segmentasinya kita tetapkan seperti itu.

Soal masa distribusi, bagaimana?

Strategi berikutnya adalah masa distribusi. Kita batasi, karena yang namanya kantor cabang untuk UKM, maka titik-titik cabang itu harus banyak. Harus dikembangkan, dan membuka kantor yang lebih dekat ke pelayanan. Kemudian, yang namanya UKM, kita menggarap dari titik mikro sampai menengah. Saya mengabarkan UKM seperti kurva x, paling bawah orang yang baru memulai usaha, capacity building atau community development. Itu tak bisa kita touch. Tapi, kita berafiliasi dengan World Bank dengan menaruh dana di kelurahan.

Bagaimana dengan produk Swamitra?

Soal program simpan pinjam, saat ini kita sudah membina hampir 620 koperasi simpan pinjam. Omzetnya sudah hampir Rp 1 triliun. Itu tersebar, mulai dari nelayan, pertanian, pasar. Kita berikan teknologi, training, system, dan prosedur. Kita mengasistensi petugas kami yang sehari-hari duduk di situ. Kita membantu manakala membutuhkan kredit, kita bantu. Kita monitor. Visible, belum bankable. Manakala dia sudah visible dan bankable, dia bias lari ke Bank Bukopin. Jadi, strategi kami, kurva x itulah yang harus kita satukan. Di mana World Bank punya binaan, maka disitu ada yang namanya Swamitra.

Kalau Swamitra ada dan banyak. Saya tak menamakan Swamitra sebagai program, tapi sebuah produk. Program itu lebih cenderung dipakai pemerintah. Bank Bukopin juga ada dan berpartisipasi. Bahkan, kami berpartner dengan pemerintah dan menyalurkan kredit ketahanan pangan hingga usaha rakyat. Jadi komplet. Kita satu-satunya bank swasta nasional yang paling banyak dipakai dan dilibatkan oleh pemerintah dalam berbagai program. Pemberian kredit juga bagian dari produk.

Apa pola atau sistem yang Anda terapkan dalam penyaluran kredit?

Saya kira, sama dengan bank-bank lain. Penetapan bunga juga sama saja. Orang jualan sama di mana-mana. Yang beda, pola penyalurannya, bahwa kami melayani yang visible, tapi belum bankable, tidak secara langsung. Cuma, kelebihan kami, kami ada sistem yang untuk pengusaha kecil, visible tapi belum bankable. Bank lain mana ada? Justru tak peduli. Bayangkan saya membangun 620 koperasi simpan pinjam, mana bank yang paling banyak membina.

Tapi, kalau program, karena datang dari pemerintah, pasti ada perbedaan. Contohnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), bunganya 16% paling tinggi. Bank lain ada yang lebih tinggi. Ketahanan pangan dan padi 9%. Apakah disebut sebagai perbedaan? Silakan saja. Bank Bukopin salah satu bank yang menyalurkan kredit program.

Sektor apa yang menjadi skala prioritas penyaluran kredit?

UKM dan koperasi. Sektor ini menjadi panglima di Bank Bukopin sampai sekarang.

***

Kegigihan seorang account officer itu terbayar sudah. Bergabung dengan Bank Bukopin sejak tahun 1986, karier Glen Glenardi terus meroket tanpa aral berarti. Setelah sempat menjabat kepala bagian kredit pada 1989, ia dipercaya memimpin cabang Cirebon. Bekas tenaga pemasar di perusahaan periklanan dan properti ini naik jabatan sebagai kepala urusan koperasi pada 1992. Jabatan group head pun disandangnya sejak 1995 hingga 1999, ketika kemudian ia diberi amanat untuk menduduki kursi direktur usaha kecil dan koperasi.

Hingga, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Mei 2005 memilihnya sebagai Direktur Utama Bank Bukopin menggantikan posisi mantan Direktur Utama Bank Bukopin, Sofyan Basir, yang menjabat Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI). Ia mengaku tak pernah membayangkan menjadi orang nomor satu di perusahaan. Kiat khusus untuk mencapai karier cemerlang pun tak ada. Hanya nasihat orang tua yang menjadi bekal. “Saya ingat omongan orang tua saja. Kalau kita tekun dan kerja keras, kita akan muncul,” tuturnya.

Di bawah kepemimpinannya, Bank Bukopin terus berkiprah sesuai garis kebijakan para pendirinya. “Bank Bukopin memiliki misi untuk memberikan layanan yang terbaik bagi nasabah, berperan dalam pengembangan koperasi dan usaha kecil serta meningkatkan nilai tambah investasi pemegang saham dan kesejahteraan karyawan,” kata pria yang sempat bercita-cita jadi musisi ini, penuh keyakinan.

Sebagai seorang bankir, Glen dikenal reli­gius. Ia menjalani pekerjaannya sebagai sebuah ibadah. “Hidup itu kan ibadah. Tentu kita harus menjalankan pekerjaan kita dengan baik. Kalau sebagai bankir, ya kita tekuni profesi itu dengan baik,” ujarnya. Mensyukuri anugerah Tuhan, Glen pun berusaha mengembangkan bakatnya dengan menyanyi dan bermain musik di sela-sela kesibukannya. Sebab, katanya, “Keindahan itu bisa menyeimbangkan otak.”

Sifatnya yang lain adalah kehati-hatian dalam bicara Tapi, sikap itulah yang menjadi strategi banknya berkelit dalam kondisi ekonomi makro yang belum mengun­tungkan. Menurutnya, kehati-hatian sangat penting dalam memberi kredit. Sebab, kata suami Suri Gadih Ranti ini, “Dalam satu keranjang buah yang baik belum tentu semua baik. Dan, da­lam satu keranjang buah yang busuk belum tentu semua busuk. Jadi, pandai-pandai­lah memilih buah yang tidak busuk.”

***

Seperti apa gambaran umum kebijakan Anda di bidang pemberdayaan petani dan pertanian?

Tadi saya sampaikan, kalau bicara UKM dan koperasi, bisa pertanian, industri, atau perdagangan. Dari tiga komponen ini, sesungguhnya yang paling besar di pertanian dan perdagangan. Di pertanian, ada kredit ketahanan pangan. Ada kredit Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI). Sawit juga ada. Kalau bank swasta, masih ada di sawit, tanaman keras dan gampang. Tapi coba lihat singkong, mana ada. Kita alhamdulillah masih ada. Kredit singkong, pertanian, padi, jagung, tebu, kita ada.

Program pembiayaan pertanian juga masih ada?

Masih. Ini salah satu andalan kita. Bank lain, belum tentu ada. Kecuali bank pemerintah. Bank swasta mana? Geleng-geleng kepala mereka. Padahal bank itu makan juga kan. Oleh karena itu, kita adalah salah satu bank yang menyalurkan program pemerintah.

Berapa besaran dana yang dikucurkan untuk kredit ini?

Dana menjadi relatif. Orang kalau ngomong korporasi, bangun mall satu orang, itu bisa besar. Kalau petani, satu hektar berapa sih? Modal kerjanya cuma Rp 2,5 juta. Jadi, kalau saya ngomong dari aset kita yang Rp 34 triliun, nggak mungkin buat petani semua. Ha-ha-ha. Karena modal yang dibutuhkan petani kecil.

Tapi, kalau rata-rata kita explosure Bank Bukopin, konteks perdagangan maupun pertaniannya cukup besar juga. Kalau ngomong sebuah value produk, itu yang paling besar di perdagangan. Bikin padi, sehektar cuma Rp 2 juta, dengan jumlah produksi 4-5 ton. Per kilonya seharga Rp 2 ribu, jadi Rp 20 juta. Itu diperdagangkan lagi, sehingga lebih besar.

Untuk off farm dan on farm, bagaimana?

Kita kalau ngomong sektor pertanian, jangan bicara sekadar nanam. Harus off farm dan on farm-nya juga. Kalau bicara padi, mungkin sudah ratusan juta untuk on farm-nya. Tapi, manakala sudah jadi perdagangan beras, sudah jadi triliunan. Terbayang nggak. Saya ikut di tebu rakyat paling Rp 500 miliar. Karena per hektar cuma Rp 2,5 juta. Tapi, manakala sudah menjadi gula, omzetnya bisa mencapai Rp 2 triliun. Jadi, ini yang harus kita lihat. Kalau ditanya, berapa besarnya, ya besar. Kalau kita ngomong dalam konteks off farm dan on farm.

Jumlah dana dari tahun ke tahun, seberapa signifikan kenaikannya?

Rata-rata tahun kemarin cukup baik. Portofolio kita 40-60% itu untuk UKM, dari value change tadi. Komersil sekitar 20-30%, konsumer 10-20%. Kita jaga komposisi ini.

Program lain yang dampaknya signifikan dalam memberdayakan petani?

Kami membiayai kredit ketahanan pangan. Ada yang buat singkong, jagung, tebu, sawit. Kita main di situ. Dalam konteks pertanian, saya mendirikan lembaga Swamitra. Itu bayangkan, ide itu sederhana, untuk mereka yang visible, tapi tidak bankable. Karena, petani susah datang ke bank. Nah, mereka kita kumpulkan, ikut koperasi simpan pinjam.

Tapi, bukankah program ini juga menganut sistem bunga yang cukup memberatkan petani?

Bila berdiri, kita masuk ke situ sebagai asistensi. Kita mentraining, memberikan sistem, prosedur, teknologi, kepada lembaga ini. Ini disalurkan lagi kepada para petani. Memang kelihatannya bunganya tinggi. Tapi, namanya koperasi, begitu untung, kembali lagi ke anggota. Itulah yang kita lakukan, dengan maksimal pinjaman bisa mencapai Rp 50 juta.

Rencana dan target tahun ini?

Tahun ini, hampir semua sektor berkembang hati-hati. Memang semua lagi ada problem. Sehingga tidak terlalu banyak mematok target. Paling tidak pertumbuhan 10%-15% itu sudah bagus. Tapi, optimis, omzet kita tumbuh terus. Justru manakala krisis ini, kita harus optimis. Kembali berbuat sesuatu dengan tingkat keyakinan yang tinggi, dan staf yang valid. Yakin saja.

Sebagai bankir yang dikenal sebagai sahabat petani, apakah Anda akan meneruskan kebijakan ini?

Bisa dikatakan dari sisi kebijakan akan terus, karena Bank Bukopin merupakan bank swasta yang menyelenggarakan event-event pembinaan pada petani. Bank Bukopin dekat dengan petani, jadi saya dibawa-bawa. Alhamdulillah, kan lebih jadi sahabat daripada musuh. Petani itu unik, lucu, dan susah dipegang. Membiayai petani itu jangan dikira untung. Mereka kadang kreditnya jalan, tapi waktu pengembalian nggak mau.

Ada jaminan misi ini tetap jalan, siapapun pemimpin nasional nanti yang terpilih?

Insya Allah. Bahkan saya sudah melangkah terus. Saya lagi diskusi dan mencoba untuk membuat sebuah row model yang lebih applicable lagi. Saya ajak profesional, sebagai petugas penyuluh lapangan (PPL). Saya rekrut insinyur pertanian, saya ajarkan bisnis. Saya ajak tokoh masyarakat juga, saya biayai. Saya sudah coba. Tahun ini berjalanan hampir 20 hektar, di Jawa Barat. Row model seperti ini yang akan dikembangkan. Kalau sukses, saya masuk ke sana, saya biayai lagi. Mudah-mudahan tahun ini sukses.

Zaenal Soedjais, Pengawal Kebijakan Pupuk Nasional

Komoditas ini begitu laris manakala musim panen datang menjelang. Namun, anehnya, justru menjadi barang yang langka manakala musim tanam tiba. Tak hanya susah dicari, harga di pasaran pun melonjak tinggi. Petani dibuat gelisah karenanya. Perolehan uang hasil panen sebelumnya tak cukup lagi untuk membeli karena permainan harga di balik sulit dan langkanya komoditas ini.

Begitulah persoalan klasik di seputar pupuk di Tanah Air. Inilah ironi di tengah gencarnya pemerintah dalam menggalakkan program ketahanan pangan nasional. Target pemerintah untuk meningkatkan produksi padi dan mengurangi impor beras bisa kandas di tengah jalan. Soalan yang lebih buruk, akankah kita bisa mencapai sebuah kedaulatan pangan yang sering kali dikampanyekan?

Pesimisme publik dalam mewujudkan pangan yang berdaulat, dengan mengurai persoalan pupuk, seperti sirna dengan diresmikannya Dewan Pupuk Indonesia (DPI), Desember 2008 lalu. Seperti namanya, organisasi independen yang bersifat nirlaba ini akan berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengoptimalkan peran industri pupuk di Indonesia, dalam mendukung ketahanan pangan maupun pembangunan nasional

Lembaga ini menjadi oase di tengah kebutuhan masyarakat akan pemenuhan pupuk demi optimalisasi hasil-hasil pertanian. Karena itu, DPI, yang terdiri dari para stakeholder di bidang perpupukan nasional memainkan tugas dan kewenangan strategis sesuai visi dan misi DPI. ”Visi kami adalah menjadi salah satu institusi bagi tercapainya suatu sistem dan usaha agribisnis yang modern, efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta menjadikan Indonesia sebagai produsen utama komoditas pertanian tropis dunia,” kata Ketua Umum DPI, Zaenal Soedjais.

Lembaga yang dipimpin oleh pria kelahiran Cirebon 10 Agustus 1942 ini memang mengemban misi mulia, yaitu mensinergikan berbagai kepentingan dalam dunia perpupukan, melalui pendayagunaan berbagai potensi peluang yang tersedia, guna mewujudkan kemakmuran pelaku dan penerima manfaat perpupukan, dalam rangka tata perekonomian nasional yang berkeadilan. Karena itu, tugas-tugas lembaga meliputi pemberian saran, pendanaan, dan pendapat kepada pemerintah serta para pemangku kepentingan perpupukan, mengenai kebijakan hulu dan hilir perpupukan nasional.

Bersama tim, Soedjais tak hanya mengawal berbagai kebijakan maupun program pemerintah di bidang perpupukan, tapi juga melaksanakan pemantauan ketersediaan pupuk di tingkat petani, distribusi, maupun industri. Kegiatan pelatihan, riset, dan promosi, pemanfaatan pupuk untuk berbagai sektor. Ia juga mendorong adanya pengembangan jaringan dan hubungan kerja dengan lembaga nasional maupun internasional juga kerap dilakukan.

Ke depan, kata Mantan Direktur Utama PT Pupuk Sriwijaya (Pusri), pihaknya akan berusaha untuk mengatasi peningkatan ketahanan pangan, mengatasi kendala peningkatan produksi pupuk, mengatasi ketidaklancaraan distribusi pupuk, disparitas harga, penataan subsidi pupuk, perbaikan kesejahteraan petani, serta pengembangan pupuk organik. ”Yang paling penting adalah mengatasi kelangkaan pupuk yang sering terjadi di Indonesia,” katanya kepada Qusyaini Hasan, Safitri Agustina, dan Sulistyo M. Nugroho dari Majalah PADI, ketika ditemui di kantornya di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berikut petikannya:

***

Sebetulnya apa gagasan awal dibentuknya DPI?
DPI dengan Deptan mengadakan konsultasi di antara stakeholders yang menyangkut masalah perpupukan, seperti produsen pupuk kimia, produsen pupuk organik, distributor pupuk, asosiasi pedagang, asosiasi distributor, asosiasi pengguna, hingga perguruan tinggi. Semua sepakat bahwa masalah menyangkut perpupukan harus ada organisasi yang independen yang merepresentasikan semua pemangku kepentingan ini. Pemerintah memang punya kebijakan perpupukan nasional, tapi harus ada lembaga yang independen yang mengevaluasi kebijakan ini.

Di lapangan kita bisa menilai apakah kebijakan sudah bisa dilaksanakan dengan baik dan tepat. Kalau hasilnya tidak sesuai dengan yang dikehendaki, maka lembaga ini harus bisa mengevaluasi apa sebabnya. Saya yang mensponsori para stakeholder ini sehingga timbul gagasan untuk membuat satu deklarasi 30 April 2008, dan proses pembentukan sekaligus pelantikan oleh Menteri Pertanian (Mentan) pada 19 Desember 2008 lalu.

Lalu, apa tugas utama lembaga ini di hadapan pemerintah?
Meski dilantik Mentan, lembaga ini independen. DPI akan menjadi sparing partner startegis yang memberikan advice kepada pemerintah mengenai kebijakan perpupukan nasional baik pusat maupun daerah. Lembaga ini juga sebagai pemberi second opinion, pandangan. Bahkan, dapat berperan sebagai penyempurnaan kebijakan, perubahan kebijakan yang menyangkut perpupukan.

Mitra strategis, kata Anda. Konkretnya bagaimana?
Kebijakan perpupukan sangat menentukan sustainbility produksi pangan kita. Bangsa yang lebih dari 100 juta orang, tidak boleh ada ketergantungan pangan terhadap orang lain. Kedaulatan pangan harus ada pada suatu bangsa yang besar. Jika tidak akan terjadi seperti Rusia. Orang mengapresiasi kebebasan, lupa kerja, lupa ke sawah, akibatnya produksi gandum Rusia merosot. Akhirnya impor, bahkan sampai mengemis ke Amerika. Akhirnya Rusia menjadi apa yang Amerika pikirkan, tidak lagi menjadi bagian dari negara yang independen. Hati-hati, kita bisa aja mengalami seperti itu. Makanya, kita perlu mengontrol pangan.

Kembali soal peran, apakah DPI juga dapat menentukan kebijakan pupuk nasional?
Penentu kebijakan tetap pemerintah dong. Tapi, pemerintah harus realistis, mennetapkan kebijakan tdak bisa di atas meja. Penetapan kebijakan harus mendengar dari semua stakeholder. DPI adalah lembaga yang bisa didengar, karena kami merepresentasikan semua kepentingan. Daripada pemerintah membuat lembaga survei, ngomong sama industri, lebih baik sama kami. Karena, dalam DPI, saya tidak boleh mengeluarkan statement tanpa adanya kompromi dulu dengan kawan-kawan. Ini suatu komitmen bagi kami.

Apakah kewenangan DPI dalam melakukan evaluasi sampai pada tahap mengawasi atau mengontrol?
Kita hanya memantau saja, apalagi kita punya orang-orang yang kita pilih di semua daerah. Kita tinggal telepon, dan menanyakan seberapa jauh kebutuhan pupuk petani. Memang juga ada sikap kritis. Tapi, kita juga enggak selalu push. Kalau memang baik, ya kita dorong. Ini sifatnya patner strategis. Kalau kita melihat ada yang kurang tepat, ya kita langsung mengevaluasi. Dan, saya tidak ragu-ragu mengatakannya. Orang juga tahu saya sudah 22 tahun ngurusin pupuk kimia. Kalau saya ngomong, orang pasti mendengar. Kadang saya ngomong salah juga masih dipercaya orang. Makanya, mesti cegah jangan sampai saya ngomong salah.

Lalu, apa program kerja yang menjadi skala prioritas Anda?
Skala priotitas pertama, melakukan reevaluasi semua ketentuan yang masih berlaku menyangkut kebijakan perpupukan dan sekitarnya. Mulai dari peratuan UU, Kepmen, PP, dan sebagainya. Kebijakan lain yang ada kaitannya langsung ataupun tak langsung dengan perpupukan akan dievaluasi. Kita lihat seberapa jauh efektivitasnya, seberapa jauh memberi kontribusi pada pereonomian nasional dan kemandirian pangan.

Kedua, kita selalu mengadakan meng-appraise pelaksanaan kebijakan negara. Misalnya subsidi, jumlah sekian apa benar sampai? Kalau enggak sampai, siapa yang mendapat sisanya itu? Gagasan pemerintah kalau menetapkan subsidi Rp 1.200 akan sampai bulat, tapi nyatanya tidak. Nah, itu yang akan kita evaluasi, di mana pemerintah memberikan subsidi tapi petani tidak menerima subsidi tersebut. Pemerintah memberikan subsidi, tapi tidak sampai pada tujuannya. Tidak ke mana-mana selain ke spekulan, pedagang yang kontribusinya kecil, cuma memindahkan barang, tapi dapatnya banyak. Yang nanam justru dapatnya sedikit.

Anda juga menekankan pentingnya penyuluh pertanian yang handal. Bisa dijelaskan?
Prioritas selanjutnya, kami mencoba menyakinkan pemerintah perlunya ada penyuluh yang lebih handal. Tenaga penyuluh ini harus dibekali pengetahuan yang hebat mengenai pertanian dan perpupukan. Kemudian dibekali ilmu untuk mempengaruhi orang dan bisa diterima baik oleh orang lain. Kalau bisa dia juga dibekali laboratorium sendiri, dia punya lahan di mana dia bisa memperlihatkan kemampuan dan praktek pada lahan yang dia punya. Jika dia tidak punya lahan, dia bisa menggunakan lahan daerah yang biasa disebut tanah bengkok, lahan yang dimiliki desa.

Soal kelangkaan pupuk, misalnya, apa advice yang Anda sampaikan ke pemerintah?
Kelangkaan pupuk tentunya sangat terkait dengan suplai. Suplai memang diindikasikan banyak berkurang karena pabrik pupuk tidak mendapatkan suplai bahan baku gas alam terutama urea. Kalau bahan baku berkurang, pastinya produksi berkurang. Masalah suplai yang berkurang mesti dipenuhi, karena itu advice kita, gas harus terpenuhi, karena gas di mana-mana ada, dan buat pupuk hanya 7%. Kalau gas disuplai pemerintah, maka produksi kita sudah mendekati 7,9 juta. Itu amat berlebihan dan lebih dari cukup, mestinya tak ada keluhan. Tinggal pendistribusian.

Bagaimana dengan adanya gagasan perlunya setiap daerah mendirikan pabrik pupuk untuk mengatasi kelangkaan pupuk?
Bisa saja, tapi pupuk apa? Kalau pupuk kimia sangat tak rasional, karena bahan bakunya tak semua daerah punya. Tapi kalau pupuk organik, di semua tempat ada. Itu gagasan yang sangat bagus. Gagasan pokok, berikanlah pada petani satu policy ke arah kemandirian, termasuki kemandirian memproduksi input yaitu pupuk yang dia perlukan. Bahannya banyak, dari hijau-hijauan sampah bantuan alam, seperti kotoran manusia, kotoran hewan, bahkan jerami juga bisa menjadi pupuk kompos. Hal ini mengurangi ketergantungan petani kepada pupuk kimia.

Bagaimana dengan pola pemberian subsidi?
Tempo hari mengapa pupuk begitu susah. Harga subsidi dengan non subsidi itu beda 5 kali lipat atau 500%. Inilah yang menggoda orang untuk berspekulasi. Zaman saya masih aktif, 5-10 tahun lalu, harga subsidi pernah sama, subsidi pada semua pangan, industri, pertanian, dan sebagainya. Kemudian dibedakan 20%. Kalau sedikit begini, orang mau main-main juga berpikir beberapa kali karena risikonya dicabut. Makanya, saya sarankan, kembali disamakan atau membedakan sedikit seperti dulu. Wapres sudah setuju, tapi belum tahu kapan diterapkan.

Zaman sudah berubah, pola subsidi harus dilakukan evaluasi. Mungkin lebih baik kalau subsidi diberikan kepada petani misalnya berdasarkan luasan tanah. Subsidi diberikan kepada petani, terserah mereka mau beli pupuk yang mana. Kita juga mengusulkan agar pengelolaan subsidi diberikan pada daerah. Kalau selama ini dikelola pusat, saatnya pemda diberdayakan. Mereka diberikan kewenangan. Jika daerah merasa lebih baik melalui gapoktan atau KUD (Koperasi Unit Desa, Red.) silakan saja.

Apakah DPI juga menyarankan soal larangan impor?
Kita bukan menolak atau melarang impor, kita hanya mengingatkan. Impor merupakan suatu kepedulian pemerintah yang hebat pada pertanian. Tapi kepedulian yang hebat juga bisa merusak. Terlalu memanjakan anak, pasti juga merusak, bukan?. Kita jangan buru-buru impor kalau kita punya kemampuan. Kalau impor, kita akan mengeluarkan foreign exchange. Kedua, kita punya pabrik. Gimana perasaan orang-orang pabrik yang telah memproduksi, tapi pemerintah masih mengimpor? Mereka bisa tersinggung. Saya juga pernah merasakannya.

Ketiga, menurut saya impor itu meruntuhkan integritas suatu negara. Lihat saja Jepang, meraka mati-matian itu menggunakan produk-produk buatan sendiri. Harga beras beras mahal sekali, tapi mereka bisa kok. Jepang pernah mengalami kekeringan, sehingga pemerintahnya mencoba buat impor. Tapi, justru rakyat Jepang menolak untuk mengomsumsi beras impor. Hebat, kan? Mereka punya prinsip, lebih baik makan beras sedikit, tapi produksi sendiri daripada mengomsumsi beras orang lain. Inilah yang harus kita tiru.

***

Zaenal Soedjais memang memiliki perhatian besar terhadap pupuk sejak lama. Tak hanya mendongkrak karier profesionalnya, soal pupuk jugalah yang mengantarkan anak kelima dari sembilan bersaudara ini ke jenjang akademik yang lebih tinggi. Penelitian tentang pupuk membuatnya meraih gelar doktor dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, pada 2008 lalu. Ia dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude setelah disertasinya di bidang pengembangan pupuk organik berhasil menyakinkan para penguji.

Waktu itu Soedjais mengajukan disertasi berjudul ”Analisa Kebijakan Subsidi Pupuk Anorganik dalam Konteks Pengembangan Pertanian Organik di Indonesia”. Disertasi ini merupakan hasil penelitiannya di Kabupaten Sragen dan Bantul. Dalam disertasinya, mantan dosen di sejumlah perguruan tinggi ini menegaskan perlunya kajian ulang terhadap pemberian subsisi pada pupuk anorganik. Padahal, suami Sri Afifah ini selama tiga tahun menjadi orang nomor satu di produsen pupuk anorganik (kimia, Red). "Saya kira pemerintah harus mulai mengalihkan subsisi pupuk anorganik kepada pupuk organik," tuturnya.

Meski pernah berkecimpung di bidang produksi pupuk anorganik, pria yang kini menjadi Ketua Umum Masyarakat Pertanian Organik Indonesia (Maporina) ini mengaku prihatin dengan tingginya penggunaan pupuk ini. Akibat penggunaan pupuk anorganik secara berlebihan, saat ini lahan pertanian di Indonesia mengalami kerusakan di ambang batas. ”Sebagian besar petani Indonesia sudah mengalami ketergantungan pada pupuk anorganik. Padahal, penggunaan pupuk anorganik ini akan menghilangkan unsur hara dalam tanah yang berakibat menurunnya tingkat kesuburan tanah," tukasnya.

Komisaris di berbagai perusahaan ini juga mengkritik kebijakan pemerintah pada masa lampau yang menganjurkan penggunaan pupuk anorganik bagi petani sebagai keputusan yang tidak tepat. Karena itu, ia mengusulkan agar kebijakan ini segera direvisi. "Untuk menyelamatkan lahan pertanian di Indonesia, pemerintah harus mulai beralih ke pupuk organik," kata pria yang aktif di bergagai organisasi sosial dan profesi ini.

***

Anda sekarang tampaknya memiliki perhatian besar terhadap pertumbuhan pupuk organik. Bisa dijelaskan?
Dahulu, di era 60-an, pemerintah mengintroduksi Revolusi Hijau, melalui penggunaan bibit unggul dan pupuk kimia. Bibit unggul ini hasilnya bagus, tapi rakus hara. Pupuk kimia pada awalnya hanya sebagai penunjang atau suplemen, bukan menu utama, makanya dulu pemakaian pupuk urea hanya 60 kilo/hektar. Tapi, pemerintah justru menaikkan kebutuhan pupuk kimia. Di sinilah, pemerinah memberikan pelajaran pada petani tapi keliru. Pupuk yang awalnya menjadi suplemen menjadi menu utama. Penggunaan pupuk kimia hingga sekarang sudah berlebihan Karena itu, kita sedang menggenjot memasyarakatkan penggunaan pupuk organik, karena pengunaan pupuk kimia sudah berlebihan.

Sekadar mengikuti tren?
Pola hidup dan pola makan di zaman modern ternyata memiliki dampak yang tidak baik bagi kesehatan. Salah satu buktinya adalah proses pengolahan makanan cenderung menggunakan bahan non-organik alias kimiawi yang rentan menimbulkan penyakit. Itu sebabnya, saya dan teman-teman di Maporina menghimpun potensi sekaligus kerjasama dari berbagai pihak untuk mengembangkan potensi pertanian organik di Indonesia. Kita sebenarnya memiliki potensi luar biasa besar untuk mengembangkan pertanian organik. Potensi ini ada pada luasnya lahan pertanian tropis yang dimiliki Indonesia dengan plasma nutfah yang sangat beragam serta juga ketersediaan bahan organic yang melimpah.

Bukankah ini terkesan menafikan keberadaan pupuk kimia?
Maporina memang dari awal memperjuangkan penggunaan sistem pertanian organik. Tapi, pro organik ini bukan berarti menafikan pupuk kimia. Kita hanya ingin menyadarkan petani bahwa selama ini ada yang salah. Maporina hanya mempertegas kita jalan malu-malu untuk kembali yang benar. Apalagi, saya 22 tahun menggeluti pupuk kimia, tapi justru di akhir-akhir tahun saya justru merenungi kalau ada yang salah di negara ini. Pemakaian pupuk meningkat demi mengejar produksi. Padahal produksi yang ditargetkan juga tidak signifikan karena tanahnya yang sudah tidak subur. Sampai kapan pun kalau lahan kita dihajar terus dengan pupuk kimia, pada suatu saat tidak akan kuat lagi. Kelangsungan dan ketahanan pangan akan terganggu.

Tapi, Anda pasti tahu migrasi dari pupuk unorganik ke organik bukan hal mudah.
Dulu, waktu orang belum mengenal pupuk unorganik, pemerintah setengah mati untuk menyakinkan petani menggunakan pupuk kimia. Namun, untuk memperkenalkan pupuk kimia lebih sederhana, karena ada kecenderungan ini lebih modern dan pengaruhnya sangat instan. Dalam beberapa hari bisa terlihat hijau royo-royo. Sebaliknya, organik lebih sulit lagi, karena perkembangannya lebih lambat, efeknya baru dirasakan tiga bulan lagi. Petani sangat tidak sabar, sebab petani sudah addictive dan sangat kecanduan dengan pupuk kimia.

Anda mengatakan, pertanian organik dapat mengatasi kelangkaan pupuk. Apa sebabnya?
Sering terjadi gara-gara tidak mendapat pupuk petani gagal berproduksi, dan lahan dibiarkan terbengkalai, padahal banyak alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti pupuk. Pertanian organik merupakan sistem pertanian terpadu yang sangat selaras dengan alam. Dengan sistem pertanian terpadu, selain ketergantungan kepada pupuk yang kadang dipermainkan para distributor dapat teratasi, juga dapat mengatasai rawan pangan, karena keluarga petani dapat menghasilkan produk pangan yang dapat menunjang kebutuhan gizinya yang sangat perlu untuk meningkatkan produktivitas.

Anda ingin menegaskan, sistem pertanian organik merupakan keniscayaan?
Tidak ada kontaminasi yang dihasilkan sistem pertanian organik. Dengan organik, kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang selama ini tak terpakai, berarti barang-barang itu bisa dihemat, sekaligus bisa memanfaatkan sampah. Sampah yang selama ini jadi masalah, sekarang bisa menjadi keuntungan. Ini juga bisa dibangun di mana-mana, pertumbuhan akan tersebar. Konsep pertanian organik bisa menekan biaya produksi sangat besar, misalnya dalam menanam padi, mereka tidak menggunakan pupuk non organik, tapi menggunakan pupuk organik yang dihasilkan dari hewan ternak milik sendiri atau membuat pupuk kompos sendiri.

Dampaknya pada persoalan pangan dan lingkungan, bagaimana?
Secara umum model pertanian ini sebagai pertanian yang secara teknik tepat, secara ekonomi dapat berkembang, secara kultur dapat diterima, dan berdasarkan sains yang holistik. Sistem pertanian organik merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan pangan dan lingkungan yang kadang sering harus saling mengorbankan. Karena itu, model pertanian organik ini harus terus dikembangkan dan didukung. Sebab sistem ini telah diakui dunia sebagai pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sistem ini diharapkan dapat menjawab keprihatinan terhadap timbulnya berbagai permasalahan pada sebagian lahan pertanian.

***

Biodata Lengkap
Nama: Zaenal Soedjais Tempat, tanggal lahir: Cirebon, 10 Agustus 1942 Pendidikan Terakhir: Doktor dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Jabatan: Ketua Umum Dewan Pupuk Indonesia (DPI), Ketua Dewan Penasehat Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Ketua Umum Masyarakat Pertanian Organik Indonesia (Maporina), Ketua Umum Kagama Business Society (KBS), Sekjen PB Persatuan Golf Indonesia, Anggota Dewan Penasehat Organisasi HKTI, Anggota Dewan Penasehat Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) Riwayat Pekerjaan: Dosen di berbagai perguruan tinggi (1965-1981), Tenaga Konsultan Management Center UGM (1967 -1970), Pegawai Kantor Akuntan ”Chairul Anwar” Yogyakarta (1969), Pegawai PT Semen Gresik (1970-1981), Anggota Komisaris PT. Eternit Gresik (1975-1980), Direktur Keuangan dan Komersil PT. Semen Madura (1981-1983), Direktur Keuangan dan Komersial PT. Pupuk Kalimantan Timur (1983-1995), Presiden Komisaris PT. Kaltim Parna Industri (1994-1995), Presiden Komisaris PT. Kaltirn Methanol Industri (1992-1994), Presiden Direktur PT. Asean Aceh Fertilizer (1995-2001), Direktur Utama PT. Pusri Holding (2001-2004) Riwayat Organisasi Sosial & Profesi: Pengurus PSSI Pusat, Bidang Penegakan Disiplin, Ketua Pengda PBVSI Propinsi Kalimantan Timur, Ketua Ikatan Akuntansi Indonesia, Kompartemen I Akuntan Management, Wakil Ketua Kompartemen KADIN Indonesia Bidang Tenaga Kerja dan Lingkungan Hidup, Ketua Perhimpunan Industri Kimia, ASEAN, Bendahara Badan Dakwah Pembangunan Agama Islam (Organisasi di bawah MUI), Ketua Umum Ikatan Akuntan Indonesia (1998-2002), Ketua Perhimpunan Industri Kimia Indonesia (1996-2003), Wakil Ketua International Fertilizer Association (1998-2004), Wakil Ketua Presidium Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia-APPI (1996-2001), Anggota Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia (1999-2004), Wakil Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (2000-2004), Ketua Presidium Presidium Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia-APPI (2001-2005), Ketua Dewan Penyantun Institut Teknologi Indonesia (2001-2005).