Power, Gas, and Facilities Department, Divisi Tersibuk dalam Operasi

Departemen apa yang paling sibuk dalam kegiatan operasi dan eksploitasi? Jawabannya adalah Power, Gas, and Facilities (PGF) Department. Departemen ini memiliki tanggung jawab dalam menyiapkan efektivitas biaya, persediaan energi pembangkit (power), memproses gas, dan menyiapkan berbagai fasilitas produksi pada kostumer, khususnya Business Unit. Selain itu, departemen ini juga mendukung kelancaran dan kekuatan produksi dengan performa maupun kualitas yang prima melalui integritas aset dan pengembangan sumber daya manusia.

Departemen PGF juga bertanggung jawab atas penyediaan pembangkitan energi dan sistem distribusi untuk mendukung fasilitas produksi minyak dan manfaat lain di lokasi offshore CNOOC SES. “Kami juga harus bertanggung jawab dalam mengelola “Gas plant” di Pabelokan dan menyalurkan gas ke Gas Metering System (GMS) di Cilegon sebagai supply bahan bakar gas turbin milik PLN sesuai dengan Gas Sales Agreement (GSA) antara CNOOC dengan PLN,” kata Manajer PGF Department, Tan Gong.

Tan Gong menambahkan, departemen ini juga bertanggung jawab terhadap penyediaan maupun pembangunan platform baru, pipa penyalur, kabel bawah laut, dan fasilitas baru lainnya sesuai kebutuhan. PGF juga terlibat langsung terhadap kegiatan modifikasi kritis, perawatan, dan servis. Oleh karena itu, departemen ini memiliki peranan penting dalam setiap kegiatan operasi maupun eksplorasi. “Semua departemen juga penting. Tapi, departemen ini termasuk yang paling sibuk dalam kegiatan operasi setiap hari,” tutur Tan Gong.

Mengingat pentingnya tugas dan tanggung jawab yang diemban PGF, departemen ini senantiasa melakukan koordinasi dengan departemen lain. Departemen ini pun tergolong besar karena melibatkan sekitar 112 karyawan yang menggarap berbagai proyek di lapangan, 400 kontraktor, termasuk 150 kontraktor yang bekerja di lapangan.

Tugas lain departemen ini adalah melakukan kegiatan operasional secara efisien dan efektif. “Kita tak mungkin menghabiskan uang banyak dalam kegiatan operasional. Seperti pipa penyalur bawah laut, kabel-kabel bawah laut, begitu susah untuk dilindungi maupun merawatnya. Jadi, setiap periode tertentu, kami harus mengganti kabel-kabel ini dengan yang baru dan melakukan inspeksi pipa bawah laut secara berkala. Ini merupakan pekerjaan yang berat,” katanya.

Oleh sebab itu, PGF selalu berusaha mengoptimalkan pemakaian teknologi yang ada maupun baru di CNOOC SES. Departemen ini, menurut Tan Gong, selalu meng-up date berbagai teknologi baru berkaitan dengan kegiatan operasi perminyakan, guna mengoptimalkan fasilitas produksi. “Kita siapkan peralatan baru yang siap pakai, melakukan improvisasi terhadap berbagai fasilitas,” katanya.

Di masa mendatang, PGF memiliki program dan target lanjutan, antara lain optimalisasi pemanfaatan anggaran, penyediaan produk dan layanan yang memuaskan, serta mempersiapkan fasilitas pembangkit khususnya di daerah Utara yaitu relokasi power plant dari Widuri Tanker ke tanker yang baru.

Divisi ini juga menjadi ujung tombak, mengimplementasikan kualitas Health and Safety Environment (HSE), serta melakukan pengembangan tehadap kesadaran kualitas HSE. Improvisasi dan inovasi teknik, meneliti dan mematuhi regulasi yang berlaku, meningkatkan kompetensi karyawan, serta menjaga aturan dan tata nilai yang dikembangkan perusahaan juga terus dikembangkan. “Kami berkomitmen untuk terus beroperasi di sini,” kata Tan Gong.

Departemen PGF senantiasa meletakkan HSE sebagai prioritas utama dan menjaga peningkatan performanya secara terus menerus pada setiap departemen. Sebagai kontribusi pada CNOOC SES secara keseluruhan, departemen ini juga memprakarsai peningkatan HSE dengan baik dan diaplikasikan di seluruh perusahaan, seperti pengawasan terhadap kualitas kartu STOP, konsep L8MM (Last 8 minutes meeting), dan sebagainya.

HSE; Isu yang Menjadi Tanggung Jawab Semua Pihak

Keamanan dan keselamatan kerja merupakan isu utama yang menjadi perhatian manajemen PHE-ONWJ. Bahkan, hampir semua leadership-nya memfokuskan pada masalah ini. Dalam setiap pertemuan manajemen selalu dimulai dengan melakukan overview terhadap safety performance.

Menurut Iwan Jatmika, Koordinator Divisi Healt and Safety Environment (HSE) PHE-ONWJ, prioritas manajemen terhadap persoalan safety di lingkungan kerja merupakan modal utama yang mahal harganya. Untuk mencapai komitmen seperti ini, lanut Iwan, perusahaan lain butuh waktu lama, butuh campaign untuk memastikan bahwa top manajemen maupun manajemen lini memiliki concern terhadap safety. “Inilah yang harus dipertahankan. Kita harus memfasilitasi agar kesempatan ini harus ada,” katanya.

Benang merah dari berbagai program HSE, menurut Iwam, pada intinya mengarah pada sikap proaktif. Semua leading factor maupun sesuatu yang bisa mencegah terjadinya kecelakaan harus dilakukan. “Contohnya, kita melakukan safety observation. Melakukan safety communication, control work untuk pekerjaan, project HSE review, berhubungan dengan kontraktor, kita melakukan contractor safety management system,” lanjutnya.

Selama ini, lanjutnya, PHE-ONWJ mengelola HSE berbasis pada lini manajemen. HSE is in the line, begitu prinsipnya. Dengan kata lain, yang bertanggung jawab terhadap performa HSE adalah lini manajemen masing-masing. Kalau seseorang menjadi operation manager, maka dia sekaligus operation manager untuk HSE di situ. Begitu juga di divisi yang lain. “Ini warisan dari dulu yang kita yakini paling pas untuk perusahaan minyak dan gas,” kata Iwan.

Dengan demikian, departemen HSE yang memiliki keterbatasan personel, lebih berfungi sebagai fasilitator, advisor, expert resource, dan performance assurance. Sebab, yang bertugas untuk menyediakan atau memfasilitasi program dan performa HSE adalah lini manajemen.

“Pada dasarnya safety ada karena kegiatan. Orang beroperasi, berarti ada safety untuk beroperasi. Sehingga orang yang berkegiatan akuntabel untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan dengan aman. Ini adalah base practise yang kita punya,” katanya. Inilah brief yang diyakini sebagai cara paling baik untuk men-deliver safety performance. Inilah yang juga selalu diusahakan Iwan dan tim untuk tetap ada di mindset masing-masing manajemen.

Oleh karena itu, lanjut Iwan, pihaknya mengintegrasikan isu yang ada di departemen-departemen dan mendorong HSE di lini untuk membantu manajemen dalam mengimplementasikan. Sebab, setiap departemen memiliki program, target, dan mainframe berbeda, disuaikan dengan kebutuhan departemen yang bersangkutan.

Untuk menekankan unsur safety, semua insiden kecil mapun besar dilaporkan dan diinvestigasi, untuk kemudian di-follow up action-nya. Intinya, Iwan bersama tim melakukan sesuatu yang bisa mencegah terjadinya kecelakaan. Di samping itu, lanjutnya, manajemen HSE mengelola pro active program agar berjalan, termasuk emergency respons readiness. “Kalaupun terjadi insiden, eskalasinya bisa kita kontrol. Sebab, kalau tidak dikontrol, bisa menjalar ke mana-mana,” katanya.

Iwan mengakui, kendala utama dalam pelaksanaan program adalah memastikan semua program pro aktif berjalan, dan meyakinkan bahwa continous improvement plan tetap visible. “Kita bisa melakukan performance review, audit, maupun improvement action. Itu yang menjadi tantangan utama sekarang,” katanya.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Selama ini, Departemen HSE memiliki program dan kegiatan yang secara signifikan berhasil dilakukan dan dicapai. Marunda Warehouse dan station di offshore yakni MM, Bravo, Echo, Central, dan MK/TP telah berhasil melaksanakan Audit Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 tanpa ada temuan penting terhadap isu ketidaksesuaian.

PHE ONWJ telah berhasil melakukan pemenuhan terhadap standar control of work dengan melakukan perbaikan yang signifikan dari 38% menjadi 74%. Tantangan yang masih ada adalah bagaimana menerapkan COW secara konsisten di seluruh departemen operasional di PHE-ONWJ.

Saat ini, PHE ONWJ telah selesai melakukan identifikasi regulasi – regulasi K3LL yang perlu dipatuhi. Ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa PHE-ONWJ adalah perusahaan operasional yang menjunjung tinggi kepatuhan dalam bidang K3LL di Indonesia.

Tingkat kesiapan tanggap darurat terhadap tumpahan minyak semakin membaik dengan telah siapnya peralatan di station offshore, seperti oil boom system, dispersant, dan lain-lain. Evaluasi sistem tanggap darurat yang efektif terus dilakukan oleh tim khusus (task force) untuk evaluasi kajian risiko terbaru, rencana tanggap darurat yang sesuai, dan kesiapan sumber daya dan ketrampilan yang ditingkatkan.

Beberapa program maupun kegiatan telah berhasil dilakukan. Pada 19 Juli 2009, telah dilakukan penggantian fin fan cooler baru di Foxtrot Flow Station. Pekerjaan ini mencakup pengangkatan berat (heavy lifting) yang berisiko tinggi dan dapat diselesaikan dengan aman.

Pekerjaan turn around telah selesai dilakukan di Lima dan KLA Flow Station pada 8 Agustus 2009. Pekerjaan ini melibatkan sekitar 175 personel di lapangan, dan memakan waktu 14 hari sesuai yang direncanakan, serta dapat diselesaikan dengan aman tanpa adanya kecelakaan maupun kejadian yang berhubungan dengan K3L. Sedangkan pekerjaan pencabutan SPM-6 yang sudah tidak dipakai di ONWJ untuk dipindahkan ke Pertamina Pangkalan Susu telah selesai dengan aman pada akhir Agustus 2009.

Kegiatan lain yang dilakukan di FE&C, antara lain pipeline repair dan foxtrot finfan cooler replacement pada periode 21 Juni sampai 28 Juli 2009. Pekerjaan pipeline repair ini mencakup penggantian clamp, diving activity, dan lifting yang berisiko tinggi karena dilakukan di atas Ewis Lady barge.

Sepanjang Agustus lalu, HSE juga melakukan survey untuk pipeline replacement serta topside. Selanjutnya, tim akan melakukan survey serupa untuk deoiling activity pada September 2009.

Sementara itu, kegiatan yang dilakukan di D&C berkenaan dengan rencana pengeboran (infill drilling) 2009 yang akan segera dimulai. Beberapa kegiatan HSE yang telah dilaksanakan antara lain melakukan HSE induction kepada kru rig Ensco 51. HSE induction pertama telah dilakukan pada 26-27 Agustus 2009 di Thailand. Sedangkan HSE induction kedua untuk service contractor dilakukan pada 18 September 2009 di Jakarta.

Bridging document antara PHE-ONWJ dan Ensco sedang dalam proses mendapatkan persetujuan pihak managemen. Selanjutnya, HSE juga melakukan update pada drilling tactical response plan. Kegiatan ini sedang dalam proses mendapatkan persetujuan oleh pihak manajemen.

Di samping itu, lifting competency assessment untuk kru rig Ensco 51 juga telah dijadwalkan bekerja sama dengan PHE ONWJ lifting TA. Pada 9 September 2009, juga dilakukan kontrak dan HSE kick off meeting dengan semua service contractor.

Program selanjutnya, HSE memiliki proyek besar dengan nama Arco Arjuna tank cleaning. Proyek ini melibatkan banyak pihak, melibatkan ketinggian, serta manajemen oil spil. Karena pekerjaan besar, HSE memfokuskan pada pembuatan prejob readiness. “Kita ingin memastikan bahwa hal yang bisa menyebabkan kecelakaan bisa teridentifikasi, dibuat mitigation plan, serta implementasinya,” kata Iwan.

Demikian pula dengan kualitas observasi yang harus ditingkatkan. Hal ini beriringan dengan mekanisme evaluasi yang terus ditingkatkan performanya. Iwan berharap, semua departemen juga melakukan hal yang sama, melakukannya secara konsisten dan resisten.

Buah dari konsistensi ini sebetulnya sudah didapatkan divisi HSE. Beberapa pencapaian yang perlu menjadi catatan dan perpengaruh pada kinerja HSE PHE-ONWJ, antara lain penghargaan kategori Best Safety Performance 2,000,000 - 10,000,000 Man-Hours dari BPMIGAS untuk tahun 2008. penghargaan yang diraih pada 16 Juli 2009 ini merupakan tantangan bagi PHE-ONWJ untuk mempertahankan dan memperbaiki kinerja HSE dengan secara disiplin dalam mempertahankan keberadaan Positive Safety Culture di lingkungan kerja kita.

Positive Sfaety Culture ditandai antara lain dengan pelaksanaan CSMS, effective COW, Safety Observation (STOP/SOC), keteladanan dan kepemimpinan dalam safety dari jajaran pimpinan dan pekerja, dan kedisplinan menindak lanjuti temuan-temuan dari kajian resiko (HAZID, HAZOP, TRA, SCE, dan lain-lain), rekomendasi hasil investigasi kecelakaan, audit, dan kesiapan tanggap darurat.

Sepanjang Juli-Agustus 2009, beberapa station, yakni MM, Lima, Arco Arjuna, dan Uniform telah berhasil mencapai jam kerja operasi yang signifikan tanpa LTA (Lost Time Accident). Diharapkan, divisi ini terus meningkatkan performanya demi menunjang keberhasilan perusahaan di masa mendatang.

***

ARTIKEL BOKS

BEBERAPA INSIDEN YANG TERJADI

Sepanjang tahun 2009 sampai Agustus ini, beberapa kecelakaan masih terjadi yang secara umum menyangkut masalah tingkah laku yang tidak aman seorang pekerja dan kepemimpinan yang tidak mendukung lingkungan kerja yang aman baik dari kepatuhan terhadap prosedur COW, pentingnya kajian risiko tuntas sebelum bekerja, dan kedisiplinan mengikuti TRA yang sudah disepakati dan implementasi CSMS yang tidak sistematis.

Beberapa kejadian yang berlangsung sepanjang Juli, Agustus dan September 2009 antara lain:

1. Pada 8 Juli 2009 sekitar jam 14.45 sore, telah terjadi kecelakaan di Ewis Lady Barge dalam rangka projek perbaikan pipa bawah laut. Kecelakaan terjadi ketika petugas katering sedang memindahkan persediaan makanan dari mesin pendingin (chiller). Punggung tangan kanan terluka oleh rak stainless steel. Dokter lapangan telah melakukan tindakan pengobatan dan safety stand down setelah kejadian telah dilaksanakan di barge. Kejadian ini diklasifikasikan sebagai kasus kecelakaan kerja yang harus dicatat dan dilaporkan (medical treatment).
   

2. Pada 2 Agustus 2009, kapal security diduga menabrak kapal nelayan. Walaupun ini bukan dikategorikan korban kecelakaan kerja, dari hasil investigasi, diketahui adanya kekurangdisiplinan dalam mematuhi aturan keselamatan dalam berpatroli di laut dan keberanian untuk menghentikan pekerjaan jika dirasa kurang aman. Tim keamanan laut sudah mengevaluasi kembali tentang praktek-praktek berpatroli yang aman dan korban di pihak nelayan sudah ditolong dan disantuni keluarganya sehingga tercipta kembali hubungan yang baik antara PHE-ONWJ dan komunitas masyarakat nelayan.
   

3. Pada 15 Agustus 2009, kecelakaan yang melibatkan operasi berkendaraan PHE-ONWJ terjadi di luar kota. Pengemudi terindikasikan tidak siap ketika ada sepeda motor yang tiba-tiba jatuh di dekatnya. Berdasarkan investigasi, sopir dalam keadaan tidak fokus karena kecapaian dan terpecahnya konsentrasi. Management briefing telah dilaksanakan untuk mengevaluasi managemen risiko operasi kendaraan dan upaya perbaikan telah dan sedang berproses.
   

4. Pada 6 September 2009 jam 09:50 terjadi kasus kecelakaan kerja dengan kategori kerja terbatas pada seorang pekerja di Zulu. Jari telunjuk kiri korban terjepit pintu turbine enclosure saat sedang melakukan pengecekan terhadap kebocoran lube oil di Turbine Generator ZUJ. Diperkirakan, tertutupnya pintu dikarenakan pintu tidak diganjal dan adanya hembusan angin dan adanya exhaust blower enclosure, sehingga pintu menutup dengan sendirinya. Korban segera dievakuasi untuk mendapatkan perlakuan medis lebih lanjut, dan saat ini investigasi sedang berlangsung .
   

5. Kejadian lainnya, seseorang terplesit di NSO. Sementara di UA Platform, orang terpercik bahan kimia sehingga terbakar. Kasus ini sudah diinvestigasi dan ditangani tim HSE.

PT Pertamina Geothermal Energy, Menerangi Negeri dengan Green Energy

Pemerintah mengandalkan pembangkit listrik dari energi terbarukan pada pembangunan megaproyek 10.000 WM tahap kedua. Pertamina Geothermal Energy siap menerima tantangan.

Sebagai perusahaan energi yang mengandalkan energi terbarukan (renewable energy), PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) memiliki kontribusi berarti dalam pemenuhan kebutuhan energi tingkat nasional. Apalagi, kandungan energi yang bersumber dari panasbumi ini baik cadangan maupun sumberdaya yang dimiliki begitu potensial dengan kandungan 40% cadangan geothermal dunia, atau setara dengan kapasitas energi mencapai 27.000 GW.

Sampai saat ini, PGE memiliki hak pengelolaan atas 15 Wilayah Kerja Perusahaan (WKP) geothermal di atas lahan seluar 2250 hektar dengan total potensi 8400 MW setara dengan 4350 MMBOE. Dari 15 WKP tersebut, 10 WKP dikelola sendiri oleh PT PGE, antara lain Kamojang (200 MW), Lahendong (60 MW), Sibayak (12 MW), Ulubelu, Lumutbalai, Hululais, Kotamubagu, Sungai Penuh, Iyang Argopuro, dan Karahabodas. Tiga area di antaranya telah berproduksi dengan total kapasitas 272 MW, atau setara dengan 12.900 BOEPD.

Mengingat potensi energi yang dimiliki, PGE memiliki andil dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional. Dalam menunjang program pemerintah dalam membangun pembangkit listrik 10.000 MW tahap kedua. Dari pembangkit berkapasitas 4.733 MW, 60% di antaranya dibebankan pada PGE dengan target membangun pembangkit berkapasitas 1.342 MW pada 2014 mendatang.

Untuk mencapai target dimaksud, PGE mengalokasikan belanja modal sebesar US$3 miliar dalam kurun 2008-2014. Menurut Direktur Utama PT PGE Abadi Poernomo, dana yang berasal dari internal maupun eksternal Pertamina itu di antaranya digunakan untuk untuk mengembangkan PLTP Ulubelu (Lampung) Unit 3 dan 4 berkapasitas 2x55 Mega Watt (MW) senilai US$300 juta. PLTP Lahendong (Sulawesi Utara) Unit 5 dan 6 berkapasitas 2x20 MW senilai US$20 juta, serta PLTP Lumut Balai (Sumatera Selatan) Unit 1 sampai Unit 4 dengan kapasitas 4x55 MW senilai US$660 juta.

Untuk mencapai target tersebut, PGE lebih aktif dalam melakukan eksplorasi dan terus mengembangkannya dengan membangun unit-unit pengolahan yang baru di daerah lain. Pada 2008 lalu, PGE melakukan pengeboran sebanyak 11 sumur. Tahun ini, ditargetkan mampu mengebor 23 sumur, dan 2010 sebanyak 37 sumur. “Kita harus menunjukkan bahwa kita bisa mengembangkan energi geothermal di negeri sendiri dalam segala bentuk. Prestasi ini harus terus ditingkatkan dari tahun ke tahun untuk mencapai target membangkitkan 1.342 MW pada 2014,” kata Abadi, menjelaskan.

Ia mengakui, pengembangan geothermal selama ini terkendala oleh terbatasnya sumber daya manusia, sementara potensi panas bumi Indonesia cukup besar. Selain itu, proses perijinan dalam penggunaan lahan masih terkesan tumpang tindih dengan peraturan-peraturan daerah. Pasalnya, hampir 50% cadangan panas bumi Pertamina Geothermal berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan suaka, maupun hutan produksi yang menurut Undang-Undang hutan konservasi tidak bisa diotak-atik.

Inilah tantangan berarti yang dihadapi dalam pengembangan energi geothermal di sejumlah daerah. “Meski UU sudah mengatakan demikian, kita usulkan pada pemerintah untuk bisa bagaimana caranya kita bisa beroperasi. Itu yang harus kami atasi,” kata Abadi. Karena itu, ia berharap, kerja keras PGE ini mendapat dukungan berupa sinkronisasi peraturan-peraturan di tingkat pemerintah agar pengembangan panas bumi dapat berjalan dengan lancar.

Selama ini, kinerja PGE berada dalam posisi “Double A” dan terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Tahun ini perseroan menargetkan dapat meraup pendapatan sebesar Rp1 triliun. Nilai ini lebih rendah dari pendapatan tahun lalu yang mencapai Rp1,4 triliun. Menurut Abadi, penurunan pendapatan ini akibat terkoreksinya harga jual listrik ke PLN sebagai dampak menurunnya harga minyak mentah dunia.

Kendati demikian, kepedulian dunia dalam mengurangi emisi dan gas rumah kaca menarik minat lembaga-lembaga keuangan dunia untuk menginvestasikan dananya pada pengembangan energi geothermal. Selain bersumber dari dana internal Pertamina, kalangan eksternal seperti World Bank maupun lembaga keuangan asing tertarik untuk mengucurkan dananya demi pengembangan geothermal. “Seluruh dunia sepakat, investasi di fosil oil dikurangi, dan dialihkan ke renewable resources. Karenanya cari dananya mudah,” kata Abadi.

Begitu investasi masuk, lanjutnya, nilai keekonomian tariff listrik dari panas bumi hendaknya diperhatikan. Menurutnya, rule of time listrik dari panas bumi berkisar 8-9 sen dolar AS/kwh. Karena itu, lanjutnya, pemerintah harus konsekuen jika dilihat dari konsep yang mau disubsidi, BBM atau panas bumi. Misalnya, jika PGE menjual 8-9 sen dolar AS per kwh, ternyata dalam perjalanan daya beli PLN cuma 6 sen dolar, maka 2 sen dolar ditanggung pemerintah sebagai subsidi.

“Intinya, bagaimana kami bisa mengembalikan loan itu, namun di sisi lain kami sebagai korporat harus mendapat untung. Itulah acuan BUMN yang sehat, di mana setiap usahanya harus ada laba. Makanya harus ada sinkronisasi dengan pemerintah,” tuturnya.

Sejauh ini, PGE memantapkan diri sebagai perusahaan energi yang ramah lingkungan. Perusahaan yang menyediakan energi terbarukan, bebas polusi, dan ramah lingkungan ini memastikan bahwa pelestarian lingkungan menjadi perhatian utama. Apalagi, dampak dari pengembangan energi terbarukan ini dapat dikatakan tidak begitu signifikan bagi perubahan iklim maupun lingkungan. “Kita bisa buktikan, tanaman di sekitar wilayah kerja masih tetap green. Lingkungan tetap lestari, kita tetap menjaga hutan sesuai dengan kondisi aslinya,” katanya.

Energi yang dihasilkan juga merupakan energi terbarukan dan berkelanjutan jangka panjang, bersih, ramah lingkungan, memiliki emisi gas karbon dioksida yang sangat rendah, menjadi energi alternatif sebagai pengganti energi fosil, dan dapat dikembangkan di lahan yang sempit. Selain itu, pengembangan energi panas bumi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Saat ini, lanjut Abadi, energi panas bumi tidak sekadar dimanfaatkan untuk menghasilkan daya listrik, tetapi juga untuk pemanasan dan pengeringan pada sejumlah industri pengolahan. Energi tersebut dapat digunakan untuk pengolahan gula aren, pengeringan kopra, cengkeh, dan vanilla, sehingga pemanfaatan energi ini mampu meningkatkan penghasilan masyarakat sekitar.

Dengan kandungan energi yang besar, baik dari sisi cadangan maupun sumber daya yang menguasai 40% dari seluruh cadangan energi geothermal di dunia, PGE pantas optimistis dengan visinya untuk mewujudkan perusahaan energi geothermal berkelas dunia pada 2014. Meskipun demikian, lanjut Abadi, tahapan-tahapan ini bukanlah suatu yang mudah dicapai, namun perlu kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak.

Perkapalan Pertamina, Tulang Punggung Keamanan Distribusi Migas Dalam Negeri

Menjadi rantai bisnis yang sangat penting dan strategis dalam pengangkutan dan penyaluran Migas ke seluruh pelosok Indonesia.

Sebagai perusahaan jasa tonase untuk cargo gas dan minyak bumi, Bidang Perkapalan Pertamina memainkan peran strategis dalam menjamin ketersediaan dan keamanan stok bahan bakar minyak dan gas (Migas) di seluruh pelosok nusantara. Layanan di bidang pelayaran ini menjadikan Perkapalan Pertamina terus mengalami grafik peningkatan dari sisi bisnis maupun efisiensi yang gencar dilakukan.

Dengan misi menjadi penyedia layanan logistik yang profesional untuk produk minyak, gas, petrokimia, dan produk-produk kilang lainnya, Perkapalan Pertamina saat ini mengelola dan mengoperasikan 170 kapal dengan berbagai tipe kapal, mulai dari Bulk Lighter hingga VLCC (Very Large Crude Carrier). Tiap tahun, divisi ini mendedikasikan diri untuk mendistribusikan Migas melalui ratusan pelabuhan di segala penjuru tanah air.

Tahun ini, Divisi Perkapalan Pertamina tertantang untuk melakukan perbaikan, baik dari sisi performa kapal-kapal yang dioperasikan maupun dari sisi efisiensi biaya operasional sebesar Rp 1 triliun. “Awalnya terasa sulit dicapai. Tapi dengan semangat untuk melakukan perbaikan, kita mengumpulkan semua fungsi di perkapalan untuk melihat secara detail peluang apa saja yang bisa kita efisiensikan tanpa harus mengurangi kinerja perkapalan,” kata Suhartoko, Deputi Direktur Perkapalan Pertamina.

Oleh karena itu, fungsi Implementasi Strategi Perkapalan (ISP) diarahkan untuk mengawal inisiatif target yang diinginkan direksi. Suhartoko bersama jajaran pun berkomitmen untuk mencapai target perusahaan sembari melakukan efisiensi. Guna menunjang kinerja, performace management system pun diterapkan. Begitu juga dengan key performance indicator (KPI) untuk masing-masing fungsi dikontrol setiap bulan. Selain itu, tim memastikan adanya kesinambungan performa (sustainability) terhadap kinerja yang telah dicapai.

Menurut Suhartoko, biaya terbesar dalam operasional Perkapalan Pertamina terletak pada fungsi operasi, dengan total biaya mencapai 86%. Operasional ini terdiri dari sewa kapal serta penggunakan bunker kapal charter. Efisiensi dapat dilakukan dengan melakukan monitoring dengan ketat. Organisasi baru, bunker operation complaince (BOC) khusus untuk meneliti penggunaan bunker-bunker kapal pun diberlakukan. Setiap permintaan bunker kapal dikaji dan disesuaikan dengan kapasitas maupun performa kapal tersebut.

Diakui, penyewaan kapal memakan biaya yang cukup besar. Namun, Suhartoko dan tim tak kehabisan akal. Sewa kapal ini bisa dilakukan lebih murah lagi dengan membuka pasar seluas-luasnya dengan cara membuka tender kapal jauh-jauh hari. Dengan demikian, lanjutnya, mitra kerja yang dipilih adalah kapal terbaik dengan harga yang kompetitif.

Untuk mengoptimalkan kinerja kapal, pihaknya juga menyerahkan pengelolaan kapal pada pihak lain yang berkompeten. Dari 36 armada yang dimiliki dan dioperasikan sendiri, 11 kapal di antaranya telah dikelola oleh pihak luar, Sebab, lanjut Suhartoko, selama ini armada milik tidak menunjukkan performa yang signifikan. Pengelolaan pihak luar ini juga dimaksudkan sebagai pemicu persaingan di tingkatan internal, utamanya dalam hal peningkatan performa armada yang dimiliki.

Suhartoko juga menerapkan sistem fleksibilitas dalam penggunaan kapal. Jika suplay maupun kebutuhan Migas sedang naik, ia mengerahkan seluruh kapal yang ada untuk mendistribusikan Migas guna menjamin ketersediaan di seluruh pelosok nusantara. Sebaiknya, jika produksi maupun kebutuhan sedang menurun, ia hanya menggunakan sekitar 157 kapal.

Kendati bertekad untuk mengefisiensikan penggunaan kapal, Suhartoko tetap berupaya meningkatkan jumlah armada milik dan mengurangi kapal sewaan. Mulai 2009 hingga 2014, Perkapalan menargetkan untuk mendapatkan 47 unit kapal tambahan dari berbagai jenis, 13 unit di antaranya sudah siap dioperasikan.

Dengan mengemban misi “To Be an Outstanding, Developed and Respected Shipping Company”, Bidang Perkapalan berkomitmen untuk terus berusaha memberikan kontribusi secara konsisten pada industri pelayaran dan galangan kapal dalam negeri maupun internasional. Tekad untuk mempertahankan dan mengembangkan diri menjadi market leader dalam bisnis angkutan laut terus digelorakan.

Boks:

Reflagging: Nasionalisasi Perkapalan ala Pertamina

Semenjak diberlakukannya Azas Cabotage berdasarkan Inpres No. 5/2005 dan UU No. 17 Tahun 20008 tentang Pelayaran, Program Reflagging sebagai upaya penggantian bendera kapal dari bendera asing menjadi bendera Indonesia menggema di mana-mana. Maklum, dalam UU tersebut melarang kapal-kapal berbendera asing dilarang mengangkut penumpang atau barang antarpulau atau pelabuhan di wilayah perairan Indonesia, mulai Januari 2010.

Dengan demikian, kapal-kapal yang beroperasi di perairan Indonesia harus berbendera Indonesia, dimiliki oleh perusahaan nasional, dan diawaki oleh para pekerja nasional. Peraturan tersebut juga mengharuskan kapal charter Pertamina yang masih berbenda asing tidak diperkenankan untuk mendistribusikan BBM ke seluruh Indonesia.

Karenanya, 165 kapal yang dioperasikan Pertamina, 130 di antaranya merupakan kapal sewaan. 47 di antaranya merupakan kapal asing yang menjadi target untuk reflagging. Hingga sekarang, 47 kapal asing telah menyusut menjadi 10 buah kapal, dan 8 di antaranya tengah mengalami proses reflagging. Dengan demikian, 83 kapal yang dioperasikan Pertamina telah berbendera Indonesia.

Kondisi pasar yang sedang turun membuat reflagging mendapatkan momentum tepat untuk melakukan proses pengadaan untuk mendapatkan kapal. Dalam proses pengadaan ini, Perkapalan Pertamina bisa mendapatkan harga kapal yang lebih baik dan penurunan port charges, karena kapal sudah berbendera Indonesia. Program efisiensi yang dicanangkan pun berjalan sesuai rencana.

FO, Antara Tantangan dan Harapan

Jika dibandingkan dengan negara lain di mana Total E&P beroperasi, lapangan di Indonesia memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Sebagian besar lapangan yang ada memiliki kompleksitas pengerjaan yang besar dengan usia yang sudah tua (mature). Walaupun lapangannya besar dan dan lebih banyak, lapangan yang ada lebih terintegrasi dan tidak bisa hidup sendiri.

Persoalannya, semakin tua lapangan, potensi dan kekuatannya akan semakin berkurang. Kandungan gas dan minyak juga semakin sedikit, sehingga produksinya pun akan semakin menurun. Oleh karena itu, diperlukan tingkat operasi dengan peralatan dan instalasi yang lebih kompleks. “Kita mesti menarik minyak dengan berbagai upaya, seperti menambah kompresor, sedotan, menyuntikkan surfaktan, hingga menggunakan artificial lift,” kata VP Field Operations (FO) Hardy Pramono.

Tantangan ke depan memang terasa akan lebih berat, baik dari sisi teknis operasi, ketersediaan sumber daya manusia yang berkompeten, maupun sistem yang selalu up to date. Dengan semakin bertambahnya peralatan, menurut Pramono, FO memerlukan orang-orang baru untuk mengoperasikan dan merawat peralatan yang ada. Di sisi lain, banyak karyawan senior yang memasuki masa purna karya, sehingga Total perlu mengintegrasikan dan melakukan transfer knowledge dari karyawan senior ke yuniornya dengan cepat.

Beberapa waktu lalu, Total E&P Indonesie memang tidak melakukan rekrutmen karyawan dalam waktu yang lama. “Ini memang tantangan tambahan kita. Tidak hanya membutuhkan karyawan berkualitas, kompetensi yang kita miliki pun hilang,” tutur Pramono. Percepatan kaderisasi ini, lanjutnya, tentu saja harus dilakukan secara baik dan seksama untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Salah satu langkah untuk memkenuhi ebutuhan sumber daya manusia dengan kompetensi tinggi adalah menggelar training kompetensi. Hal ini dapat dilakukan melalui tingkatan operational capacity untuk menyesuaikan tingkat kompetensi yang dibutuhkan di masing-masing level. Training tidak lagi bersifat umum, tapi disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawabnya, supaya gap senior-yunior makin sempit.

Terobosan lain yang dilakukan adalah mempromosikan karyawan di level bawah untuk menangani sesuatu yang lebih susah, sehingga kompetensinya makin meningkat seiring berjalannya waktu. Dengan demikian, mereka dapat diberikan tanggung jawab maupun pekerjaan yang lebih tinggi lagi. Hal ini, menurut Pramono, harus dilakukan secara terus menerus di semua bidang di FO untuk menjalankan operasi yang penuh tantangan.

Di samping itu, international assignment (IA) juga diyakini sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan percaya diri karyawan. Penempatan bekerja di luar negeri ini memungkinkan karyawan belajar dan menimba pengalaman yang lebih banyak di Negara lain. Oleh sebab itu, kesempatan tersebut harus benar-benar dimanfaatkan. “IA ini bukan hadiah, tapi tantangan dan peluang seperti halnya kenaikan pangkat,” tutur Pramono menambahkan.

Kendala yang juga harus dihadapi teknis operasi maupun pengerjaan instalasi baru. Total harus memobilisasi alat sesuai kebutuhan untuk mengoperasikan lapangan. Tantangan di sisi instalasi adalah rawannya gangguan pada pipa. Untuk mengatasi hal tersebut, Total menerapkan simultaneity operation (simop), serta berkoordinasi dengan divisi lain dalam melaksanakan Total recordable injury rate (TRIR) dan Lost Time Injury Frequency (LTIF).

“Kalau pipa terganggu, produksinya bisa berhenti juga,” tegasnya. Lebih lanjut, Pramono menegaskan, muara persoalan di bidang eksplorasi maupun produksi gas dan minyak terletak pada FO. Oleh karena itu, ia berharap semua divisi dapat mendukung kegiatan operasi yang dilakukan FO.

Teknologi yang diterapkan juga begitu bervariasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan operasi. Pramono menjelaskan bahwa teknologi yang dioperasikan Total E&P Indonesie di-back up oleh grup dan pengalaman yang dimiliki. Ia berkata, “Di antara kita juga share, siapa yang pernah pengalaman apa, kita belajar juga.”

Problem lainnya terdapat pada safety concept dan operating philosophy yang diterapkan. Yang pasti, menurut Pramono, kita tak boleh lepas dari gambaran besar agar tidak kehilangan arah. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan juga harus berdasarkan skal prioritas. Sambil mengelola sumur yang telah ada, Total juga senantiasa mencari dan membuat sumur-sumber baru untuk mempertahankan permintaan produksi yang tinggi. Dengan demikian, kebutuhan operasi dari sisi logistik maupun servis peralatan akan tambah besar dan banyak.

Sumur baru yang siap dioperasikan adalah Sisi Nubi, dua buah sumur pengembangan eksplorasi gas lepas pantai milik TOTAL E&P Indonesie. Berbagai persiapan tengah dilakukan untuk mengejar target start-up akhir tahun 2007. Lapangan baru ini akan dijalankan dengan menggunakan metode MP (Medium Pressure) untuk mengalirkan gas dengan tekanan menengah. Sedangkan sumber daya manusia yang dilibatkan dalam proyek Sisi-Nubi terdiri dari satu tim start-up tersendiri yang bernama SPU PJT.

Penerapan sistem sistem Plant Information (PI) yang terintegrasi juga dilakukan dalam proses pengawasan kegiatan operasi. Sistem yang disebut juga Plant Information Real Time Data Management atau PI-RTDM, ini telah mengikuti rekomendasi yang diberikan dari grup Total. Dengan teknologi baru ini, proses pengawasan dapat dilakukan dari kantor Balikpapan secara langsung dan terus menerus melalui sistem real time online.

Di balik tantangan yang ada, tentu juga tersimpan harapan dan optimisme baru. “Yang penting ada perencanaan yang matang, sistem yang up to date, teamwork, dan koordinasi. Kita harus bermitra, tidak ada pilihan lain, ” kata Pramono. Dengan perencanaan, teamwork dan koordinasi yang matang, segala tantangan ini akan terasa lebih mudah dihadapi.