Melawan Hegemoni Kekuasaan Orba (4)

Setelah diberhentikan sebagai pegawai negeri, Fatwa memasuki babak baru dalam kehidupannya. Bukannya lantas menjadi pengangguran, hari-harinya pun disibukkan dengan berbagai aktivitas sosial. Ia segera bergabung dengan Ali Sadikin yang merintis berdirinya Kelompok Kerja (Pokja) Petisi 50. Karena ia memiliki track record sebagai Sekretaris Bang Ali sewaktu menjadi Gubernur, ia pun ditunjuk sebagai Sekretaris Pokja tersebut.

Awal kelahiran Pokja Petisi 50 dan rapat-rapat persiapannya diadakan di Gedung Granadha, Kantor Sekretariat Forum Studi dan Komunikasi Angkatan Darat (Posko AD) yang sehari-hari dipimpin oleh Mayjen TNI (Purn) Ahmad Sukendro, dengan Sekjennya Letjen TNI (Purn) HR Dharsono. Tetapi, resminya Petisi 50 berpayung pada Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi, yang didirikan oleh Bung Hatta, Jend. AH Nasution, dan para tokoh nasional pejuang demokrasi pada tahun 1978.

Sebagai Sekretaris, tentu saja siang malam kesibukan Fatwa tergolong padat. Fatwa harus mempersiapkan segala keperluan, termasuk menjalin koordinasi dengan para anggota. Apalagi dalam perkembangan, Pokja ini mengambil jalan untuk senantiasa bersikap kritis terhadap berbagai kebijakan politik penguasa Orde Baru, seperti penerapan asas tunggal Pancasila, keberpihakan ABRI terhadap Golkar dalam Pemilu, serta berbagai kebijakan lainnya.

Petisi 50 pun dianggap “musuh utama” pemerintah Soeharto. Sebagai imbasnya, ruang gerak Pokja maupun para tokohnya pun menjalani hidup yang sulit. Setelah dilarang mengadakan rapat-rapat di Granadha (kini Balai Sarbini), maka Bang Ali menyediakan rumah kediamannya di Jalan Borobudur 2 Jakarta Pusat untuk kegiatan rapat Petisi 50, dan juga menyediakan suatu ruangan kantor di gedung Ratu Plaza lantai 30 Jalan Jend. Sudirman Jakarta, yang sehari-hari sekretariatnya dikelola oleh Fatwa bersama Chris Siner Key Timu.

Para aktivisnya, termasuk Fatwa, diawasai intel. Setiap hari, baik berangkat maupun pulang kerja, mobil Fatwa selalu dibuntuti dua motor Intel. Karena ia tak memedulikan hal tersebut, Intel beralih membuntuti mobil Bang Ali. Tentu saja Bang Ali jengkel lalu dibelokannya mobilnya ke halaman rumah Laksamana Sudomo. Hari berikutnya dua Intel yang membuntutinya dipanggil masuk ke rumahnya. Setelah disuguhi jamuan makan sampai puas, para intel tersebut dinasehati agar tidak lagi membuntutinya.

Kesibukan Pokja membuat lalu lintas penggunaan telepon yang sangat padat. Inilah yang memicu intelijen untuk menyadapnya. Maka pesawat telepon di rumah dimatikan oleh Telkom tanpa alasan yang jelas. Bang Ali mengirim surat kepada Dirut PT Telkom yang mengancam bahwa pemiliknya akan memperkarakan karena pesawat telepon ditutup tanpa alasan. Terpaksalah pihak Telkom secara berbisik menjelaskan bahwa pihaknya terpaksa melakukan itu atas perintah Laksusda Jaya dengan alasan pesawat telepon tersebut selalu dipakai untuk pembicaraan politik.

Macam-macam saja ulah para intel ini. Tidak hanya Fatwa dan para aktivis Pokja, pegawai kantor Bang Ali sekaligus Sekretariat Petisi 50 di gedung Ratu Plaza, bernama Mansur juga “dikerjain” dengan cara mengikat kaki dan tangannya bersama meja serta mulutnya disumpal kain pada saat pagi-pagi dia membersihkan kantor. Pada hari lainnya Mansur diciduk saat meninggalkan kantor sore hari, kemudian dibuang di sawah dipinggiran kota. Demikian halnya pengawal pribadi Fatwa bernama Udin juga diculik untuk beberapa hari baru kemudian dilepaskan. Karena itu, Bang Ali menyediakan pengawal pribadi untuk Fatwa karena demikian gencarnya teror-teror yang saya hadapi sehingga sulit saya bekerja sebagai Sekretaris Petisi 50.

Pada Idul Fitri dan Idul Adha 1980, berturut-turut Fatwa ditahan dan disiksa oleh aparat intelijen Laksus Kopkamtibda Jaya hingga mengalami gegar otak. Bang Ali tampil membela dan menyembunyikan Fatwa di rumahnya. Bang Ali juga membawa Fatwa melapor ke rumah Pangkopkamtib Laksamana Sudomo karena Fatwa diancam akan diculik dari RS Islam, sehingga Dirut RS Islam dr Sugiat pada tengah malam membawa lari Fatwa keluar dari Rumah Sakit.

Bang Ali juga mengirim surat protes kepada Pangkopkamtib Laksamana Soedomo, sehingga Pangkopkamtib melakukan teguran tertulis kepada Pangdam Jaya Letjen Norman Sasono, dan melakukan mutasi dan tindakan administratif kepada beberapa pejabat bawahannya, termasuk Assintelnya, Danramil Setiabudi Letda Sukarman, Perwira Operasi Kodim Jakarta Selatan dan Kapten Thomas Perwira Satgas Intel Laksusda Jaya.

Karena Fatwa melakukan tuntutan perdata kepada Pangkopkamtib, dan Laksamana Soedomo tidak berhasil membujuknya melalui Pak Ali Sadikin dan Adnan Buyung Nasution, maka kembali lagi aparat Kopkamtib di lapangan melakukan percobaan pembunuhan terhadap Fatwa dengan berusaha membacok lehernya dengan clurit. Wajahnya pun coreng-moreng dengan luka berlumuran darah. Syukurlah, dengan operasi jahitan yang baik sehingga tidak merusak wajahnya.

Tak hanya sekali, Bang Ali Sadikin bersama Mayjen Aziz Saleh dan Letjen HR Dharsono kembali tampil sebagai membela Fatwa di Pengadilan setelah semua pengacara-pengacara senior dan profesional yaitu Lukman Wiradinata, Djamaluddin Dt. Singomangkuto, Sukardjo Adidjoyo dan Hotma Sitompul mengundurkan diri karena diteror aparat Kopkamtib dengan cara melempari batu rumahnya sambil mengancam.

Pak Hoegeng, mantan Kapolri yang meminta Kapolda menyelidiki siapa yang melakukan pembacokan tehadap Fatwa, akhirnya melaporkan bahwa sudah diketahui siapa pelakunya, tetapi polisi “tidak bisa” menangkapnya. Bang Ali sebagai senior ALRI pun meminta kepada Panglima Kodamar agar RSAL sebagai Instansi Militer dilakukan pengamanan khusus terhadap pasien yang mengalami ancaman. Intel ALRI yang menjaga Fatwa berhasil menangkap seorang Intel BAIS yang menyusup di kamar perawatannya. Intel yang tertangkap itu pun terpaksa dilepaskan.

Untuk menunjukkan solidaritas pembelaan, Bang Ali bersama Letjen HR Dharsono, sengaja berdua “mengambil alih” tugas perawat mendorong dipan pembaringan Fatwa keluar masuk kamar operasi. Demikian juga waktu keluar dari RSAL, sengaja Banng Ali sendiri yang menyetir mobil menjemput Fatwa, sehingga para Perwira dan Pengawal di RSAL terheran-heran.

Fatwa memang sengaja minta dirawat di RS AL, padahal ia dibacok di depan masjid Agung Al Azhar yang jarakanya lebih dekat dengan RS Pertamina. Hal ini dilakukan karena Kolonel dr Otto Maulana Kepala RS AL adalah senior Fatwa ketika sama-sama mahasiswa Ikatan Dinas ALRI dan Korps Pelajar Calon Perwira AL. Akibat yang lebih jauh pun menimpa Otto. Dia tidak pernah lagi naik pangkat hingga pensiun. Padahal rata-rata teman-temannya pensiun dengan bintang dua.

Ketika hal ini diceritakan Fatwa kepada Bang Ali, dia berkomentar “Apa boleh buat, itu risiko jabatannya. Dan berdasarkan sumpah dokter, musuh sekali pun harus dirawat, apalagi kamu bukan musuh”. Karena itu, Fatwa merasa sedih dan berutang budi karena demikian baiknya merawat dirinya, tetapi berakibat dia harus diinterogasi oleh Laksusda Jaya dan dianggap salah.

Tak hanya jadi bulan-bulanan aparat intelijen, Fatwa juga sempat dikecam para aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Tampaknya para aktivis tersebut merasa terancam dengan Petisi itu karena sebagian besar di antara mereka banyak yang menjadi pejabat Orde Baru. Selain HMI, pengikut Masyumi juga mengecam Fatwa karena dianggap menyeret-nyeret Mohammad Natsir ke dalam Petisi 50.

Memang, di awal pembentukan Petisi 50, Fatwa bersama aktivis muda lainnya bergerilya mengumpulkan tanda tangan sejumlah tokoh, termasuk Natsir, untuk mendukung enak butir “Pernyataan Keprihatinan” atas isi pidato Soeharto tentang asas tunggal Pancasila yang menurutnya dirongrong oleh ideologi lain dan partai politik. Natsir pula yang didaulat untuk mewakili 50 penanda tangan guna menyampaikan maksud mereka ketika menyambangi Ketua DPR, Daryatmo.

Meski mendapat perlakuan buruk dari penguasa, anggota Petisi 50 tetap tak surut. Demikian pula Fatwa. Dikoordinasikan olehnya, para anggota Petisi 50 secara rutin bertemu di kediaman Ali Sadikin setiap Selasa sore. Mereka berdiskusi dan bertukar gagasan tentang kenegaraan, membahas situasi politik, serta mengecam kebijakan-kebijakan ekonomi-politik Orde Baru.(bersambung)

Sang Pemberani dari Bone (1)

Anak kecil itu tak seperti seorang bocah sebagaimana lazimnya. Aktif, enerjik, dan memiliki daya motorik yang kuat. Paduan antara kenakalan masa kecil dan kecerdasan di atas rata-rata teman sebaya menjadi karakteristik yang khas. Tak jarang, kenakalannya menyiratkan sebuah pemberontakan.

Watak seorang pemberani dan pejuang sejati bersemai dalam diri A.M. Fatwa, bocah itu. Dilahirkan di Dese Cege, Kecamatan Mare, Bone, Sulawesi Selatan, pada 12 Februari 1939, ia sejatinya merupakan seorang remaja yang cerdas, pemberani, dan berpendirian kuat. Anak bungsu pasangan Andi Mappeasse Petta Wawa dan Andi Mina Petta Pajja ini tumbuh dan dibesarkan di tengah keluarga petani dan pedagang kecil yang sederhana, meskipun memiliki garis keturunan keluarga Kerajaan Bone.

Kehidupan masyarakat Desa Cege, sekitar 250 km dari Ujung Pandang, masih memegang teguh adat dan tradisi nenek moyang yang kuat. Memang, di lingkungan tempat tinggalnya waktu itu berkembang tradisi warisan leluhur, seperti penghormatan terhadap arwah, persembahan sesajen, serta perilaku yang berbau takhayul, bid’ah, dan khurafat,

Aktivitas keagamaan masyarakat setempat ini mengusik nalarnya dan akal sehatnya. Ketika duduk di bangku Sekolah Dasar (SD), Fatwa mulai berkenalan dengan pola pikir maupun pandangan modern yang mencerahkan jiwanya. Ia pun menggemari buku-buku karya Hamka (Muhammadiyah) dan Isa Anshari (Persis). Di antaranya buku yang menjadi bacaannya waktu itu adalah Tasawuf Modern karya Hamka.

Dari sinilah mulai terjadi konflik dalam dirinya. Pemberontakannya terhadap tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dalam sebuah peristiwa, ia mengencingi dan merobohkan sebuah rumah kecil di perbukitan yang biasa digunapan penduduk setempat untuk memberi sesajen pada arwah leluhur. Tak pelak, perbuatannya yang dianggap “nakal” ini pun mengundang kemarahan warga sekampung.

Perlawanannya terhadap segala kekangan dan berbau irrasionalitas tak hanya ditampakkannya pada masyarakat sekitar, tapi juga kepada orang tuanya sendiri. Ia kerap berseberangan pendapat dalam hal pikiran keagamaan dengan orang tuanya yang rajin beribadah tapi dengan cara-cara tradisional. “Saya kira, dialog saya dengan orang tua lebih banyak pada perbedaan paham tradisionalisme dengan paham saya yang sudah banyak terbimbing melalui buku-buku modernisme,” tuturnya.

Suatu ketika, ia pernah menampakkan perlawanannya dengan “membakar” rumah-rumahan berkelambu yang biasa digunakan orang tuanya untuk menghormati arwah nenek moyang. “Kayunya saya ambil dan dicampur dengan kayu bakar untuk memasak sehari-hari,” kenangnya sembari tersenyum.

Sikap kritis, analitis, dan inovatif senantiasa dikembangkannya dalam mengarungi hidup. Hal inilah yang memicu lahirnya berbagai tantangan sekaligus menjadi proses pembelajaran. Ia mengakui perjalanan hidupnya penuh dengan tantangan. Saat menjadi seorang pelajar di kampung halaman, tantangan dan cobaan hidup terus menderanya. Fasilitas hidup yang enak dan pendidikan yang layak merupakan hal yang sulit didapat. “Justru hal itulah yang membuat saya terlatih menghadapi tantangan,” ujarnya.

Saat itu, Kecamatan Mare dikenal sebagai pabrik guru. Profesi seorang pendidik menjadi impian dan kebanggaan banyak orang. Namun, profesi ini tak menarik minat seorang Fatwa. “Saya tidak ingin jadi guru,” katanya tegas. Oleh sebab itu, dalam satu peristiwa, ia lari meninggalkan sekolah.

Terkait dengan pembaruan pemikiran, ia pun aktif di berbagai organisasi pemuda Islam, seperti Pandu Islam serta GPII. Ia pun mulai melanglang buana sambil mengasah kompetensi dirinya. Pria yang sudah aktif dalam kegiatan kampanye Partai Masyumi pada Pemilu 1955 ini pun bermimpi untuk mencari sekolah di lingkungan yang berbeda.

Ia pun meninggalkan kampung halamannya ketika pemberontakan DI/TII bergolak di sana. Ketika itu, keadaan kampung halamannya porak poranda. Akibat pemberontakan itu banyak orang-orang Bone merantau ke Sumatra, Kalimantan, hingga Malaysia.

Begitulah A.M. Fatwa. Sejak remaja, ia sudah menampakkan kegelisahannya terhadap berbagai praktik kehidupan yang menyimpang dari akal sehat. Kegelisahan ini pula yang menuntunnya untuk melakukan pengembaraan ke Makassar, Surabaya, Sumbawa, Lombok, hingga Jakarta. Selama bertualang, tak lupa menempa diri di berbagai pendidikan formal sembari aktif di berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan maupun organisasi kepemudaan.

Sejak berkelana, ia menambahkan nama Fatwa di belakang namanya sebagai akronim dari gelar ayahnya, Petta Wawa. Fatwa dipilihnya karena memiliki kemasan yang bernuansa agama dan nasional sekaligus menetralisir nuansa kedaerahan yang terlalu kental. Sedangkan gelarnya secara adapt, Petta Lewa, hanya dipakai di lingkungan keluarga dan kampung halamannya. (Bersambung)

Berdakwah di Jalur Birokrasi (3)

Ketika A.M. Fatwa menjabat sebagai Wakil Kepala Dinas Rohani Islam Komando Wilayah Timur KKO AL di Surabaya, Jawa Timur, Komandan Pusat KKO AL Mayjen KKO AL Moch. Anwar menugaskannya untuk membantu Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin. Menjelang penugasan, Mayjen Anwar melakukan semacam tes uji coba dengan menyuruh Fatwa menghubungi sedikitnya sepuluh tokoh Islam kaliber nasional untuk meminta pendapat dan komentarnya tentang rencana penugasan tersebut.

Untungnya, sebagian besar sependapat dan mendukung serta berharap dapat membantu “meluruskan” kebijakan dan pandangan Gubernur Ali Sadikin tentang agama dan masyarakat agama, karena mereka menganggap Gubernur Ali Sadikin suka melontarkan pandangan-pandangan kontroversial yang bersinggungan dengan agama, khususnya masalah pemanfaatan lokalisasi judi. Terhitung sejak 1 Januari 1970, Fatwa pun berdinas di Balai Kota.

Masyarakat Islam di Jakarta banyak yang menentang program lokalisasi judi, termasuk tokoh senior Moh. Natsir, Ketua Umum Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) dan mantan Perdana Menteri. Seperti diketahui dalam berbagai pernyataan kontroversial Gubernur Ali Sadikin, waktu itu terkenal ucapan kerasnya, “Kalau Pak Natsir keluar rumah pakai Helikopter saja, karena jalan raya di Jakarta ini kebanyakan saya bangun dari hasil judi”.

Tentu saja ucapan itu menimbulkan reaksi keras pada masyarakat luas. Komentar Bang Ali dan reaksi keras para tokoh ini membuat Fatwa harus berpikir dan bekerja keras untuk mencari cara atau pendekatan agar tercipta suasana harmonis, sehingga lebih kondusif bagi Gubernur untuk melaksanakan gagasan-gagasan besarnya dalam membangun Ibukota Jakarta. Berbagai penugasan kepada Fatwa semuanya memang berkaitan langsung dengan masyarakat luas.

Ketika Direktorat Khusus Pemda DKI terbentuk pada tahun 1971, Fatwa ditugaskan untuk memimpin Sub Direktorat Pembinaan Masyarakat dengan berbagai programnya. Setahun berselang, ketika DKI Jakarta mendapat giliran sebagai tuan rumah pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Nasional ke V, Fatwa ditunjuk menjadi Sekjen dalam Panitia Nasional. Latar belakang pengalaman berorganisasi dan bermasyarakat memudahkan baginya dalam mendampingi Ketua Umum Panitia Kolonel HA.Ruchiyat mengelola event nasional ini sehingga dapat berlangsung dengan sukses. Pesta besar umat Islam di Ibukota ini membawa citra positif tersendiri bagi Pemda DKI di bawah Gubernur Ali Sadikin.

Dari perannya dalam kegiatan nasional inilah Bang Ali, begitu sapaan publik terhadap Gubernur Ali Sadikin, mulai mengenal prestasinya. Secara perlahan, ia pun mendapat kepercayaan dari Bang Ali. Ketika gubernur harus berada beberapa bulan di Netherlands, mendampingi istrinya yang sedang sakit, Fatwa yang termasuk rajin mengirim laporan kegiatan ke Netherlands yang selalu ditanggapi dengan disposisi-disposisinya yang memberikan arah, dorongan, dan semangat.

Suatu hari, Bang Ali sedang marah, sehingga tidak seorang pun berani masuk ke ruang kerjanya. Padahal ada beberapa surat yang harus ditandatanganinya termasuk untuk keperluan acara malam hari itu. Daripada rusak acara dan Gubernur sendiri akan turut malu, Fatwa memberanikan diri ke kamarnya. Ia pun dibentuknya, “Apa kamu?” sambil meninju lengan Fatwa. Ia kemudian didorong keluar pintu, sembari meraih map di tangan Fatwa. Bang Ali lalu menandatangani surat-surat tersebut dipunggung Fatwa dan kemudian keluar meninggalkan kantor dalam keadaan masih marah.

Selesai pelaksanaan MTQ Nasional ke V di Jakarta, Fatwa mengajukan dua gagasan kepada Bang Ali. Pertama, pelembagaan kegiatan MTQ melalui Surat Keputusan Gubernur tentang pembentukan lembaga MTQ tingkat DKI Jakarta yang mendapatkan anggaran dari APBD. Dan inilah sejarah awal pelembagaan MTQ setelah melalui perjuangan sengit dari MTQ Nasional ke MTQ Nasional. Barulah pada MTQ Nasional tahun 1976 di Samarinda, gagasan pelembagaan yang berasal dari DKI Jakarta, ini dapat diterima secara nasional.

Gagasan kedua, yaitu segera diwujudkan pendirian Pondok Karya Pembangunan (PKP) di Jakarta. Berdasarkan rekomendasi dari musyawarah ketua-ketua kontingen MTQ Nasional ke V di Jakarta, pada setiap penyelenggaraan MTQ Nasional harus ditindaklanjuti berupa proyek monumental. Konsep dasar dari PKP ini berasal dari Letjen H. Sudirman yang diolah di Yayasan PTDI. Alhamdulillah wujud dari PKP yang cukup megah sekarang ini tetap eksis dan berkembang pesat diatas lokasi tanah seluas 18 ha di Cibubur, Jakarta Timur.

Fatwa pula yang menjadi salah satu sosok di balik gagasan Bang Ali soal terbentuknya Kafilah-Kafilah haji termasuk Kelompok-Kelompok Terbang (Kloter), yang kemudian direkomendasikan ke Departemen Agama. Sedangkan untuk DKI sendiri Gubernur Ali Sadikin langsung mengeluarkan Surat Keputusan bahwa setiap tahun mulai musim haji 1975 membentuk Kafilah Haji DKI yang dipimpin seorang pejabat senior dengan biaya pengorganisasiannya dari APBD tanpa mengganggu biaya ONH.

Untuk tindak lanjut pertemuannya dengan Pak Natsir di Makkah, Bang Ali menugaskan Fatwa untuk melakukan kontak-kontak dengan berbagai kalangan agama, khususnya ulama-ulama dan tokoh Islam. Sebab menurutnya, apabila hubungan kita baik dengan kalangan agama di DKI,maka semua problem kemasyarakatan akan mudah diselesaikan.

Fatwa pun melakukan kontak-kontak khusus dengan KH Abdullah Syafiie, Pemimpin Pesantren Assyafiiyah yang dikenal beraliran Masyumi, serta KH Thohir Rahily Pemimpin Pesantren Attahiriyah yang dikenal dekat dengan NU. Kedua Pesantren ini mendapatkan perhatian khusus dari Bang Ali untuk pengembangan bangunan fisiknya terutama pembangunan awal komplek Pesantren dan Universitas Assyafiiyah di Jatiwaringin, Bekasi.

Terkait dengan hal ini, kalangan Muhammadiyah sempat mengeritiknya, mengapa seorang kader Muhammadiyah lebih mendekatkan Gubernur Ali Sadikin dengan ulama-ulama tradisional. Fatwa menjawab bahwa dengan kalangan Muhammadiyah atau kalangan modernis praktis tidak ada problem kemasyarakatan dengan kebijakan Gubernur Ali Sadikin, sehingga harus lebih diprioritaskan pendekatan dengan ulama-ulama kalangan tradisional.

Fatwa pun menciptakan forum-forum seminar dan dialog dengan masyarakat agama dari kalangan akar rumput, dan Bang Ali dengan sendirinya harus tampil berpidato dan membuka pertemuan-pertemuan keagamaan itu, sehingga lama kelamaan dia menjadi akrab. Pertemuan-pertemuan semacam ini tidak sulit menyelenggarakannya karena posisi Fatwa sebagai Ketua Umum Koordinator Da’wah Islam (KODI), suatu organisasi semi official yang disubsidi oleh Pemda DKI yang dulu dirintis berdirinya oleh HM CH Ibrahim, anggota Dewan Pemerintah Daerah DKI, dan tokoh PSII.

Ketika pembentukan Majelis Ulama DKI pun segera direalisasikan satu tahun mendahului berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa menjadi Sekretaris Majelis Ulama DKI. Jabatannya ini memudahkan Fatwa untuk menjalin hubungan Bang Ali dengan kalangan ulama melalui MUI DKI yang terdiri dari ulama-ulama dari berbagai aliran dan kelompok.

Berkaitan dengan jabatan strukturalnya di Direktorat Politik dan berbagai jabatan ekstra struktural yang banyak berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan dan kemasyarakatan yang berkaitan dengan politik, Gubernur Ali Sadikin membuat semacam ruang lingkup penugasan kepada Fatwa. Ia lebih dahulu memberi tahu Kepala Direktorat Politik Kolonel Wiryadi dan Kepala Kanwil Depag DKI RHO Hudaya tentang penugasan khusus dirinya sebagai Staf Pribadi Gubernur di bawah supervisi Wardiman Djojonegoro. Melihat penampilan Fatwa yang dianggapnya canggih memainkan peran, Utomo Dananjaya, teman Fatwa, sambil bergurau dengan nada mengejek menyebut Fatwa sebagai “Snouck Hurgronye”-nya Gubernur Ali Sadikin.

Sistem politik yang berlaku pada masa itu di mana Presiden, Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati. dan Walikota semuanya berfungsi sebagai Pembina Politik, baik secara nasional maupun lokal. Secara khusus pula para pejabat tersebut resmi dalam struktur Golkar menjabat sebagai Pembina Golkar menurut tingkatan pemerintahan. Meskipun Gubernur Ali Sadikin sebagai Pembina Golkar, tetapi dalam kebijakan umumnya memperlakukan sama terhadap dua parpol lainnya yaitu PPP dan PDI. Kebetulan pada Pemilu 1977, PPP menang cukup signifikan diwilayah pemilihan DKI. Gubernur Ali Sadikin secara politis memikul tanggung jawab atas kekalahan Golkar di DKI, karena itu Kolonel Wiryadi Kepala Direktorat Politik DKI yang ditugaskan dari Kodam Jaya langsung ditarik oleh Panglima Kodam Jaya. Gubernur Ali Sadikin pun tersinggung karena itu merupakan tanggung jawabnya sebagai Kepala Daerah.

Berbagai macam kegiatan sejak beberapa tahun sebelum pemilu di mana Fatwa sebagai proyek officernya, Gubernur Ali Sadikin selalu tampil bicara di forum-forum tersebut sehingga menimbulkan kecurigaan dari Mendagri Amirmachmud dan Kodam Jaya, bahwa kegiatan-kegiatan yang bernuansa syiar agama tersebut secara politis dianggap menguntungkan bagi PPP. Karena itu, berkali-kali Laksus Kopkamtibda Jaya baik dengan surat maupun melalui Wagub Mayjen Urip Widodo meminta kepada Gubernur Ali Sadikin agar memberhentikan atau membebaskan Fatwa dari tugas-tugas tersebut. Namun Gubernur Ali Sadikin tidak menggubrisnya.

Namun, Fatwa tahu diri. Karena merasa terlalu merepotkan atasan dan tidak ingin mengganggu hubungan Gubernur Ali Sadikin dengan Pemerintah Pusat, maka ia pun mengajukan permohonan berhenti. Pak Ali Sadikin menjawab, “Kalau saya memenuhi permintaanmu untuk berhenti, berarti kamu salah, padahal kamu tidak salah”.

Dalam rangkaian acara HUT kota Jakarta yang ke 450 pada 22 Juni 1977, Fatwa menggagas suatu acara “Senam Massal dan Demonstrasi Manasik Haji”, yang diikuti siswa-siswi Madrasah dengan pakaian Ihram mengelilingi miniatur Ka’bah besar di tengah-tengah Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Namun, beberapa hari sebelum acara dilaksanakan timbul reaksi dari Mendagri Amirmachmud yang melalui juru bicaranya Feizal Tamin minta agar acara tersebut dibatalkan. Demikian halnya desakan dari Panglima Kodam Jaya melalui Assintel Kolonel Eddie Nalapraya serta beberapa pejabat yang dipimpin oleh Wagub Mayjen Urip Widodo meminta Gubernur Ali Sadikin membatalkan acara tersebut.

Gubernur Ali Sadikin mengalah. Ia memanggil Fatwa untuk membatalkan acara tersebut. Tentu saja perintah tersebut ia patuhi sekaligus mengambil sikap mengajukan permohonan berhenti dari semua jabatan di Pemda DKI sebagai pertanggungjawaban moril atas sesuatu rencana besar yang sudah disepakati bersama, telah diputuskan oleh Gubernur, dan diumumkan serta mendapatkan dukungan masyarakat luas, lalu tiba-tiba dibatalkan hanya karena kecurigaan politik.

Tiga hari Gubernur Ali Sadikin mendiamkan surat permintaan berhenti yang ditulis Fatwa. Untuk meminta pertimbangan, Gubernur mengundang Ketua Umum MUI DKI KH Abdullah Syafiie dan merundingkan bersama dengan Kepala Direktorat Politik Kolonel Wiryadi, lalu diputuskan untuk meneruskan kembali acara tersebut. Acara yang berlangsung tertib dan meriah itu yang disiarkan oleh TVRI, memang menggemparkan. Pada satu sisi dianggap sebagai terobosan yang berani, pada sisi lain dianggap sebagai “kebablasan”. Bahkan ada yang terang-terangan menuduh acara itu sebagai selamatan atas kemenangan PPP pada pemilu yang berlangsung dua bulan sebelumnya.

Sekitar seminggu sebelum Pak Ali Sadikin berhenti sebagai Gubernur, dia memanggil Fatwa. “Sebentar lagi saya akan pergi dari sini dan kamu akan mengalami kesulitan,” katanya kepada Fatwa. Fatwa pun menjawab, “Tidak apa-apa Pak, itu risiko jabatan.” Dan, ternyata memang benar, Wardiman Djojonegoro sebagai Koordiantor Staf Pribadi Gubernur Ali Sadikin yang untuk sementara masih meneruskan posisinya di bawah Gubernur Tjokropranolo sering mendapatkan ancaman teror.

Berikutnya, Fatwa pun ditahan oleh Laksusda Jaya selama sembilan bulan dan setelah bebas diberhentikan dari semua jabatan lalu disuruh mengajukan permohonan berhenti dari PNS dengan cacatan apabila tidak mengajukan permohonan berhenti akan dipecat. Fatwa memilih diam. Soedjono Hoemardhani, Aspri Presiden Soeharto sampai turun tangan, yaitu melalui beberapa orang tua yang dianggapnya disegani Fatwa untuk menasehatinya agar ia bersedia patuh untuk tetap kembali menjadi pegawai negeri. Namun, Fatwa mendiamkan hal tersebut.

Akhirnya, betul-betul turunlah Surat Keputusan Mendagri Amirmachmud memberhentikan Fatwa dengan tidak hormat dari jabatan sebagai pegawai negeri. Kemudian, 20 tahun berikutnya, ketika era reformasi bergulir, Mendagri Syarwan Hamid merehabilitasi pemecatan Fatwa tersebut dengan hak pensiun. (bersambung)

Mengembara di Dunia Pergerakan (2)

Tidak usah panik ketika kita dirundung oleh kegelisahan, karena kegelisahan itu akan mendewasakan kita. Berkaca pada pengalaman hidup A.M. Fatwa, ia senantiasa didera oleh rasa gelisah yang amat mendalam justru di saat teman-teman sebayanya tengah asyik bermain. Kegelisahan tersebut terus mengusiknya, khususnya jika melihat berbagai praktik kehidupan masyarakat di desanya yang menyimpang dari akal sehat.

Kegelisahan ini pula yang menuntunnya untuk melakukan pengembaraan ke Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Konon, prinsip keluarga yang terlampau kokoh memegang adat istiada setempat membuatnya tidak betah dan memutuskan untuk merantau. Ia pun menghabiskan masa mudanya di NTB. Selama itu, ia menyibukkan diri untuk melanjutkan sekolah sembari aktif di berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan maupun organisasi kepemudaan.

Pada 1957, Fatwa mulai memperlihatkan keberpihakannya terhadap kepentingan dan pendidikan publik setelah terpilih menjadi Sekretaris Umum lalu Ketua Umum Pelajar Islam Indonesia (PII) Cabang Sumbawa merangkap Ketua Umum PII Wilayah Nusa Tenggara. Aktivitasnya pun mulai bersinggungan dengan birokrasi dan petinggi tentara.

Ia mulai berkenalan dengan dunia tahanan sejak masih di SLTP. Sebagai Ketua Umum PII Cabang Sumbawa merangkap Wilayah Nusa Tenggara, ia diinterogasi CPM dan diteror oleh Komandan Pembantu Penguasa Perang (PEPEKUPER), sejenis Kodim sekarang, setelah pulang dari Konferensi Besar PII di Madiun, Jawa Timur. Rupanya Komandan Pepekuper itu terusik oleh suara lantangnya dalam mengkritik aksi-aksi PKI dalam rapat-rapat Badan Kerja Sama Pemuda Militer (BKSPM). Ia memang aktif sebagai anggota Dewan Pertimbangan BKSPM di daerah itu. Kelak, Komandan Pepekuper itu kemudian terbukti terlibat Peristiwa G30S/PKI.

Sejak di Sumbawa, ia pun tercatat menjadi anggota Muhammadiyah. Dalam organisasi buruh, ia didaulat menjadi Sekretaris Kring Cakra­negara, kemudian Sekretaris Komisariat Lombok Barat dari Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII) pada 1959, pimpinan Mr. Yusuf Wibisono. Ia juga men­jadi anggota Front Anti-Komunis (FAK) pimpian Hassan Aidit dan Isa An­shari, yang terdaftar di Surabaya. Ketika Front Nasional Pembe­basan Irian Barat dibentuk, ia aktif di Bagian Penerangan Daerah Sum­bawa.

Sejak saat itu, ia mulai berkenalan dengan tokoh-tokoh agama maupun politik. Pada 1959, ia bahkan telah hadir sebagai peserta termuda pada Muktamar Muhammadiyah di Yogyakarta mewakili Sumbawa. Aktivitasnya di Muhammadiyah terus berlanjut ketika ia pindah dari PGAP Sumbawa ke PGAA Mataram, NTB.

Di Mataram, Fatwa tinggal di asrama PAM (Panti Asuhan Muhammadiyah). Selama di Mataram, ia dikenal sebagai sosok yang supel dan pandai bergaul. Bahkan, ia tergolong anak yang baik, ramah, dan hampir tidak pernah terdengar ia bersikap tidak harmonis dengan lingkungan dan teman-temannya.

Ia pun aktif di kepengurusan Muhammadiyah setempat. Selanjutnya, ia diminta menjadi salah seorang Pengurus Cabang Muhammadiyah Lombok Barat dan mendapat tugas sebagai Sekretaris Majelis PKU (Pembina Kesejahteraan Umum) sekaligus sebagai pengasuh Panti Asuhan Muhammadiyah (PAM) Mataram.

Kendati memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat untuk ukuran seusianya, ia tidak pernah berkeluh kesah. Penderitaan dan kesulitan yang dihadapinya selama masa bersekolah, maupun ketika ia harus berhadapan dengan tanggung jawab sosial tidak membuat semangat dan cita-citanya surut.

Obsesi menjadi seorang politisi atau anggota parlemen mulai mengakar dalam jiwanya. Setelah menamatkan pendidikan atasnya, ia melanjutkan sekolahnya di IAIN Jakarta, pada 1960, dan bertekad untuk mewujudkan mimpinya. Kiprahnya di organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan meluas setelah merintis berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di IAIN Jakarta, selain aktif di Senat Mahasiswa. Sebagai aktivis HMI ia turut serta dalam berbagai kegiatan, seperti BKSPM Pusat, Front Pemuda, Front Nasional, dan menjadi Sekretaris Perserikatan Organisasi-organisasi Pemuda Islam seluruh Indonesia (PORPISI) mewakili HMI, saat ketuanya dijabat oleh Khalid Mawardi dari GP Anshor.

Pada 1961, selaku Pengurus HMI Komisariat IAIN Jakarta, bersama Mar’ie Muhammad selaku Pengurus HMI Komisariat Fakultas Ekonomi UI, memimpin demonstrasi di Jalan Cilacap No. 4 Jakarta yang menuntut di-retool-nya Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (PDK) Prof. Prijono karena kebijakannya banyak berpihak kepada PKI. Akibatnya, ia dikejar-kejar aparat intelejen. Ia bersembunyi di sebuah pondok kecil milik Prawoto Mangkusasmito di daerah Kebayoran Lama.

Saat menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta dan juga ketua I HMI Cabang Ciputat pada 1963, ia dituduh terlibat dalam peristiwa IAIN, yaitu unjuk rasa mahasiswa IAIN pada 10 Oktober di Yogyakarta dan 17 Oktober 1963 di Jakarta menentang kebijakan pemerintah sehingga dianggap merongrong kewibawaan Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno, menghambat jalannya revolusi, dan mensabotase Ganefo. Ia bersama tokoh-tokoh mahasiswa serta beberapa dosen senior yang dianggap terlibat demonstrasi ditangkap dan ditahan di Polres Tangerang, dipindah ke Mabak (Markas Besar Angkatan Kepolisian) Kebayoran, dan selanjutnya dipindah ke Sekolah Kepolisian di Sukabumi, Jawa Barat, untuk diinterogasi secara khusus selama sebulan.

Dalam pemeriksaan itulah Fatwa mulai mengalami teror. Kumisnya disulut rokok oleh seorang Komisaris Polisi, karena dianggap mempersulit pemeriksaan. Dalam waktu yang sama, beberapa ulama dan tokoh politik senior seperti Buya Hamka, Mr. Kasman Singodimedjo, Mr. Yusuf Wibisono, Ghazali Syahlan, dan lain-lain, juga ditahan secara terpisah.

Dari Sukabumi, Fatwa dan tahanan lainnya dibawa ke Jawa Tengah. Me­re­ka disebar di beberapa kota kabupaten. Fatwa bersama tiga orang pe­mimpin mahasiswa secara bergantian digilir penahanannya di Solo, Karang­anyer, dan Tawangmangu selama enam bulan. Selanjutnya, ia menjadi tahanan luar di Jakarta setelah pergantian Menteri Pangak/ Panglima Angkatan Kepolisian dari Soekarno Djoyonegoro kepada Soetjipto Yudo­dihardjo yang dianggap dekat dengan Islam. Berkaitan dengan itu, PB HMI membekukan kepengurusan HMI Cabang Ciputat karena dianggap tidak bisa melakukan adaptasi nasional. Peristiwa ini bersamaan dengan kasus HMI Cabang Jember yang dipimpin Asri Harahap yang menuntut dipecatnya Prof. Utrecht dari Universitas Jember, sekaligus dipulangkan ke Belanda.

Ketika kuliah di IAIN Jakarta, ia mendapat beasiswa dari Angkatan Laut sebagai Pelajar Calon Perwira AL untuk Jurusan Imam Tentara (1960-1963), menjadi Ketua Korps Pelajar Calon Perwira AL Komisariat Jakarta, yang kemudian dalam kongresnya di Malang (1961) ia terpilih sebagai Ketua Senat Korps Pelajar Calon Perwira AL Se-Indonesia menggantikan Tarmizi Taher (terakhir berpangkat Laksamana Muda) dari Universitas Airlangga. Karena ada peraturan di ALtituler, sedangkan ia ingin tetap dalam perjanjian militer sukarela (milsuk), ia mengundurkan diri dan masuk di Sekolah Dasar Persiwa Komando (Sedaspako) Marinir. Tapi, kariernya tidak berlanjut sebagai perwira marinir. bahwa menjadi Imam Tentara harus

Dunia pergerakan dijadikannya sebagai sarana aktualisasi sekaligus pendewasaan berpikir dan berpolitik. Tidak semua yang dilakukan Fatwa sesuai benar dengan apa yang dipikirkan banyak orang. Tapi, tindakannya yang dilakukan atas dasar keyakinan yang teguh, membuatnya disukai banyak orang. (Bersambung)

Berjuang Tanpa Batas Waktu dan Ruang

Bukan sekadar politisi berdedikasi, ia adalah simbol perlawanan dan sikap kritis terhadap segala kesewenang-wenangan dan kezaliman. Begitu juga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karenanya, ia pun kenyang dengan asam garamnya kehidupan di balik terali besi.

Tanyakan pada Andi Mappetahang Fatwa bagaimana rasanya hidup di hotel prodeo yang pengap dan penuh kekang. Tentu, tidak mengenakkan. Apalagi, ia harus menjalani kehidupan tanpa kehadiran orang-orang tercinta di sekitar. Namun, apakah seorang Fatwa harus meratap dan menyesali diri? Tidak. Penjara turut andil dalam mematangkan semangat, jiwa, dan perjuangannya. Lebih dari itu, penjara tidak lantas membuat naluri seorang pejuang luntur dalam raganya.

Watak seorang pemberani dan pejuang sejati memang bersemai dalam dirinya sejak kecil. Lahir di Bone, 12 Februari 1939, ia sejatinya merupakan seorang pemuda yang cerdas, pemberani, dan teguh pendirian. Anak bungsu pasangan Andi Mappeasse Petta Wawa dan Andi Mina Petta Pajja ini tumbuh dan dibesarkan di tengah keluarga petani dan pedagang kecil yang sederhana, meskipun memiliki garis keturunan keluarga Kerajaan Bone.

Perlawanannya terhadap segala kekangan dan berbau irrasionalitas muncul di kala muda. Penggemar buku-buku Hamka (Muhammadiyah) dan Isa Anshari (Persis) ini kerap berseberangan pendapat dalam hal pikiran keagamaan dengan orang tuanya yang rajin beribadah tapi dengan cara-cara tradisional. Memang, di lingkungan tempat tinggalnya waktu itu berkembang tradisi warisan leluhur, seperti penghormatan terhadap arwah, persembahan sesajen, serta perilaku yang berbau takhayul, bid’ah, dan khurafat.

Dalam sebuah peristiwa, ia pernah menampakkan perlawanannya dengan “membakar” rumah-rumahan berkelambu yang biasa digunakan orang tuanya untuk menghormati arwah nenek moyang. “Kayunya saya ambil dan dicampur dengan kayu bakar untuk memasak,” kenangnya sembari tersenyum. Perbuatannya yang dianggap “nakal” dan mengundang kemarahan warga sekampung juga terlihat saat ia mengencingi dan merobohkan sebuah rumah kecil di perbukitan yang dijadikan sebagai tempat pemberian sesajen.

Begitulah A.M. Fatwa. Sejak remaja, ia sudah menampakkan kegelisahannya terhadap berbagai praktik kehidupan yang menyimpang dari akal sehat. Kegelisahan ini pula yang menuntunnya untuk melakukan pengembaraan ke Makassar, Surabaya, Sumbawa, Lombok, hingga Jakarta. Selama bertualang, tak lupa menempa diri di berbagai pendidikan formal sembari aktif di berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan maupun organisasi kepemudaan. Sejak saat itu, ia menambahkan nama Fatwa di belakang namanya sebagai akronim dari gelar ayahnya, Petta Wawa, dengan kemasan yang bernuansa agama dan nasional sekaligus menetralisir nuansa kedaerahan yang terlalu kental. Sedangkan gelarnya secara adat Petta Lewa, hanya dipakai di lingkungan keluarga dan kampung halamannya.

Pada 1957, Fatwa mulai memperlihatkan keberpihakannya terhadap kepentingan dan pendidikan publik setelah terpilih menjadi Sekretaris Umum lalu Ketua Umum Pelajar Islam Indonesia (PII) Cabang Sumbawa merangkap Ketua Umum PII Wilayah Nusa Tenggara. Aktivitasnya pun mulai bersinggungan dengan birokrasi dan petinggi tentara. Bahkan, ia sempat diinterogasi dalam berbagai bentuk teror oleh Pelaksana Penguasa Perang (Pepekuper), sejenis Kodim sekarang, karena suara lantangnya mengkritik aksi-aksi PKI dalam rapat-rapat Badan Kerja Sama Pemuda Militer (BKSPM). Komandan Pepekuper itu kemudian terbukti terlibat Peristiwa G30S/PKI.

Sejak saat itu, ia mulai berkenalan dengan tokoh-tokoh agama maupun politik. Aktivis Pandu Islam, Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), serta Front Nasional Pembebasan Irian Barat ini pun menjadi delegasi di Konferensi Besar PII di Madiun, 1958. Pada 1959, ia bahkan telah hadir sebagai peserta termuda pada Muktamar Muhammadiyah di Yogyakarta mewakili Sumbawa. Ketika pindah dari PGAP Sumbawa ke PGAA Mataram, Fatwa menjadi Sekretaris Majelis PKU Muhammadiyah sekaligus pengasuh Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah di Mataram. Obsesi menjadi seorang politisi atau anggota parlemen mulai mengakar dalam jiwanya.

Untuk mewujudkan mimpinya, ia hijrah ke Jakarta pada 1960. Kiprahnya di organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan meluas setelah merintis berdirinya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di IAIN Jakarta, selain aktif di Senat Mahasiswa. Sebagai aktivis HMI ia turut serta dalam berbagai kegiatan, seperti BKSPM Pusat, Front Pemuda, Front Nasional, dan menjadi Sekretaris Perserikatan Organisasi-organisasi Pemuda Islam seluruh Indonesia (PORPISI) mewakili HMI, saat ketuanya dijabat oleh Khalid Mawardi dari GP Anshor.

Selain terlibat dalam berbagai organisasi, pada 1961 ia pun kembali dikejar-kejar aparat intelijen setelah bersama Mar’ie Muhammad memimpin demonstrasi mahasiswa menuntut Menteri P&K Prof. Priyono dipecat karena kebijakannya yang selalu menguntungkan PKI. Dalam kurun 1963-1964, ia pernah ditahan selama enam bulan secara berpindah-pindah, mulai dari Tangerang, Mabes Polri, Sukabumi, Solo, Karang Anyar, hingga Tawangmangu, dengan tuduhan melanggar UU Anti-Subversi (PNPS XI/ 1963).

Selanjutnya, ia turut dalam aksi-aksi pertama mengganyang PKI sejak 4 Oktober 1965, hingga demonstrasi besar-besar di depan istana, di mana Arif Rahman Hakim gugur. Partisipasinya dalam aksi-aksi ini sempat terhenti karena ia mendapat panggilan untuk mengikuti Sekolah Dasar Perwira Komando KKO-AL/ Marinir di Surabaya. Ia lalu menjadi imam tentara, dengan jabatan terakhir Wakil Kepala Dinas Rohani Islam Komando Wilayah Timur (Kowiltim) KKO-AL. Mulai Januari 1970, Komandan Pusat KKO-AL Mayjen Moh. Anwar menugaskannya untuk membantu Gubernur Ali Sadikin dalam bidang agama dan politik.

Pada 1978, dia kembali ditahan oleh Laksusda Jaya bersama tokoh-tokoh mahasiswa selama sembilan bulan di Markas Kodam Jaya, Batalyon 201 Bekasi (“Kampung Kuning”), Kejaksaan Budi Utomo, serta RTM Guntur, dengan tuduhan Anti-Subversi. Saat itu ia menjabat sebagai Sekretaris MUI DKI Jakarta dan anggota MUI Pusat, memimpin Apel Akbar Umat Islam di Senayan menentang dimasukkannya aliran kepercayaan serta KNPI ke dalam GBHN. Bersama tokoh mahasiswa ia juga menentang kebijakan pemerintah Orde Baru membubarkan dewan-dewan mahasiswa dan memberlakukan NKK/BKK. Kelak pada 1999 KNPI memberikan award sebagai Pegawai Negeri dan Politisi Berkepribadian.

Khutbahnya di Lapangan Pacuan Kuda, Pulo Mas, Jakarta pada 1979 mengantarkannya kembali ke terali besi selama sebulan. Menurut Laksusda Jaya, khutbahnya banyak mengkritik para pemimpin dan menyerukan agar beristighfar serta melakukan tobat nasional. Di samping itu, ia juga mengkritik manuver politik Ali Murtopo dengan Operasi Khusus (Opsus)-nya serta kegagalan indoktrinasi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Atas tindakannya ini, Mendagri Amirmachmud memecatnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Kelak, 20 tahun kemudian, Mendagri Syarwan Hamid merehabilitasinya kembali sehingga mendapatkan status pensiunan PNS di Pemda DKI.

Tidak hanya kenyang dengan pengalaman hidup di penjara, Fatwa pun kerap mendapat perlakukan tidak mengenakkan lainnya. Dalam fase hidupnya, ia bahkan pernah menjadi korban penculikan dan penyiksaan oknum-oknum intelijen hingga mengalami gegar otak dan dirawat selama tiga minggu di RS Islam Jakarta. Pada peristiwa lainnya, ia dicelurit pada bagian wajah sebagai percobaan pembunuhan hingga dirawat di RS AL Mintoharjo.

Sepanjang tahun 80-an, Sekretaris Pokja Petisi 50 ini kembali menjadi bulan-bulanan aparat. Setelah Peristiwa Tanjung Priok pada 1984, dia ditahan dan diadili dengan tuntutan penjara seumur hidup, namun divonis 18 tahun penjara. Ia dipenjara secara berpindah-pindah, mulai dari Polres Jakarta Pusat, RTM Guntur, RTM Cimanggis, Rutan Salemba, LP Cipinang, LP Cirebon, LP Sukamiskin, LP Bogor, hingga ke LP Cipinang lagi. Pada 1993, ia bebas sementara setelah membacakan “skripsi” pembebasan berjudul “Saya menghayati dan mengamalkan Pancasila justru saya seorang Muslim” di hadapan para pejabat sipil dan militer pusat dan daerah. Ia baru diyatakan bebas secara penuh melalui amnesti Presiden Habibie sekaligus mendapatkan rehabilitasi politik pada 1998.

Dalam perkembangan, gerakan reformasi melanda negeri. Fatwa pun terlibat aktif mendampingi Amien Rais mendorong gerakan reformasi. Bersama Amien pula ia memelopori berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN)—nama yang diusulkan Fatwa, sedangkan Amien Rais semula mencanangkan nama Partai Amanat Bangsa (PAB). Fatwa pun mewujudkan impian lamanya menjadi anggota parlemen, bahkan menjadi Wakil Ketua DPR RI periode 1999-2004. Pemilu 2004 lalu mengantarkannya kembali ke Senayan dan menjabat Wakil Ketua MPR RI periode 2004-2009.

Siklus kehidupan A.M. Fatwa meneguhkan kita pada pepatah: “Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian”. Sakit tak terperikan akibat tekanan, siksaan, bahkan hidup dalam keterasingan di penjara sudah ia rasakan. Ia, sebagaimana dikatakan Anwar Ibrahim, AM Fatwa merupakan tahanan politik terlama di Asia Tenggara. Namun, berbagai ujian dan cobaan itu makin meneguhkan komitmen dan dedikasinya demi kehidupan masyarakat yang lebih baik di masa mendatang. penjara adalah pendidikan (politik) tertinggi di dunia, begitu kata Jawaharlal Nehru, mantan perdana menteri India, yang juga pernah dipenjara.

Perjalanan panjang dan pahit yang dialami bapak lima anak ini kini membuahkan hasil. Walaupun demikian, jabatan sebagai wakil rakyat yang diembannya merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dijalani dengan penuh totalitas. “Jabatan ini adalah amanah. Selama ini jabatan yang saya peroleh di partai, DPR, dan MPR semuanya saya peroleh dengan normal saja dan tanpa money politic,” ujarnya. Oleh karena itu, ia pun menjalani peran, tanggung jawab, sekaligus perjuangan barunya dengan happy sebagai pengabdian yang disukainya, sehingga ia dikenal sebagai politisi yang bekerja keras tanpa kenal lelah. Selain terbiasa pulang larut malam, ia adalah wakil rakyat yang paling banyak mengunjungi pelosok tanah air dari Sabang hingga Merauke.

Menurut pria yang produktif dalam menulis buku ini, dunia politik merupakan sebuah panggilan jiwa dan pengabdian. Ranah ini merupakan wahana untuk mengabdikan tenaga dan pikiran demi memperjuangkan apa yang diyakini benar untuk kepentingan rakyat. Inilah yang membuat jiwanya senantiasa dinamis, semangat, dan penuh daya juang. “Motto saya adalah hidup itu berjuang,” tegasnya. Dengan motto itu, lanjut Fatwa, hidupnya pun terasa ringan dan tanpa beban. Tidak mengherankan jika ia tampak lebih muda dari usianya.