Anton Apriyantono, Motor Pembangunan Pertanian Nasional

Jika ada sosok yang disebut sebagai motor penggerak pembangunan pertanian di Tanah Air, maka Menteri Pertanian Dr. Ir. Anton Apriyantono, MS layak ditempatkan di urutan teratas. Tak hanya memiliki kewenangan yang luas, baik dalam program, kebijakan, penerapan, hingga pengawasan, ia juga memiliki kemampuan dan kapasitas yang mumpuni dalam memajukan sektor ini.

Mantan dosen Departemen Pangan dan Gizi, Institut Pertanian Bogor (IPB) ini sejak awal memang memiliki tekad dan komitmen yang kuat untuk memajukan sekaligus menyejahterakan petani dan pertanian kita. Apalagi, sebagai orang nomor satu di jajaran Departemen Pertanian (Deptan), pria kelahiran Serang, 5 Oktober 1959 ini memiliki otoritas yang tinggi dalam menentukan kebijakan pembangunan pertanian nasional.

Dalam pertemuan dengan Susilo Bambang Yudhoyono, dalam rangka uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon anggota menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu, ketika ia terpilih menjadi Presiden, Anton Apriyantono menyampaikan tiga program unggulan yang harus dilakukan guna memajukan sektor agraria, yakni peningkatan ketahanan pangan,
peningkatan kesejahteraan petani, dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian.

Tiga hal ini yang menjadi pijakan utama dalam setiap kebijakannya. Menurutnya, kebijakan yang akan disusun harus benar-benar berpihak kepada petani. Selama ini, pertanian identik dengan kesan kumuh, becek, dan terbelakang. “Padahal pertanian tidak hanya bercocok tanam, tapi mencakup berbagai aspek, termasuk agroindustri,” katanya kepada Qusyaini Hasan, Tri Aji, dan Safitri Agustina dari Majalah PADI saat menemuinya di ruang kerjanya di Gedung A Lantai II, Deptan, Ragunan, Jakarta.

Menurutnya, membangun sektor pertanian ke depan berarti menyejahterakan petani, peternak, pemilik kebun, dan petani lainnya. Dengan demikian, sektor pertanian tidak semata-mata mengejar peningkatan produksi, tetapi yang lebih penting adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. “Oleh karena itu, diperlukan suatu perubahan penting, yaitu agar pembangunan pertanian berpusat kepada manusianya,” kata Anton.

Demi kemajuan di bidang pertanian, Mentan Anton Apriyantono tak kelah lelah untuk terus berjuang. Sosialisasi dan kampanye tentang pentingnya swasembada pangan senantiasa ia gelorakan. Ia pun mengajak para gubernur dan bupati seluruh Indonesia untuk kembali menghidupkan lumbung pangan di daerah masing-masing. Keberadaan lumbung pangan dinilai penting untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Anton yang juga selaku Ketua Pelaksana Harian Dewan Ketahanan Pangan Nasional berujar, “Ketahanan pangan secara nasional sesungguhnya juga tergantung pada kesiapan masing-masing daerah.”

Sebagai bukti akan kesungguhannya dalam memajukan pertanian, ia mengobarkan tekad dan semangat untuk memperbaiki citra pertanian. Anton, panggilan akrabnya, pun tak ragu untuk turun ke sawah dan berbecek-becek dengan petani. Kehadirannya seringkali menyemarakkan acara tanam perdana, panen bersama, ataupun memperkenalkan inovasi dan teknologi terbaru di bidang pertanian. “Progam pertanian perlu didukung oleh semua institusi di jajaran Deptan dan institusi terkait lainnya,” tuturnya. Berikut wawancara lengkapnya:

Bisa dijelaskan apa program kerja maupun target Departemen Pertanian di tahun 2008 ini?

Program kerja Deptan tahun 2008 khususnya di sub sektor tanaman pangan adalah peningkatan produksi dan produktivitas dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan sasaran produksi padi 61 juta ton gabah kering giling (GKG), serta jagung 14,5 juta ton pipilan kering. Ada pula program penyebarluasan teknologi pengelolaan sumber daya dan tanaman secara terpadu (PTT) melalui metode sekolah lapangan (SL). Penyebaran tanaman meliputi padi non hibrida seluas 1,5 juta ha oleh 60 ribu kelompok tani, padi hibrida 86 ribu ha oleh 6.500 kelompok tani, dan jagung 200 ribu ha oleh 13.500 kelompok tani.

Bagaimana perkembangan sejauh ini?

Berdasarkan Angka Ramalan II BPS produksi padi tahun 2008 mencapai 59,877 juta ton GKG atau meningkat 2,27 juta ton (4,76%) dari tahun 2007. Jagung mencapai 14,85 juta ton pipilan kering atau meningkat 1,566 juta ton (11,79%) dari tahun 2007. Capaian ini merupakan rekor dalam sejarah pertanian kita.

Produksi beras domestik sejak tahun 2005 sebenarnya tidak ada masalah dalam arti cukup untuk memenuhi kebutuhan. Yang masalah adalah menyangkut keterjangkauan oleh sebagian masyarakat. Harga yang cukup baik dari sisi petani produsen adakalanya dinilai terlalu tinggi dan tidak terjangkau oleh kelompok masyarakat yang masuk katagori miskin.

Pemerintah menargetkan swasembada pangan tahun ini dapat terwujud. Bagaimana prospek atau peluang dalam mewujudkan hal ini?

Ada kesenjangan produktivitas antara potensi dengan kondisi lapangan. Selain itu, tersedianya teknologi (hibrida, umur pendek, SRI, Legowo dll), peluang pasar domestik dan internasiaonal, potensi SDM yang masih dapat ditingkatkan, serta usaha tanaman pangan merupakan peluang investasi (menarik investor). Kami melihat, dukungan yang besar dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, misalnya Sulsel, Gorontalo, Sumsel, dan lain-lain, memiliki potensi dalam memajukan pertanian kita.

Sejauh ini apa kendala dalam mewujudkan hal ini?

Kami menghadapi kebutuhan pangan terus meningkat sering dengan meningkatnya jumlah penduduk. Harga pangan dunia terus meningkat, ketersediaan lahan dan air berkurang, dampak fenomena iklim (banjir, kekeringan dan gangguan OPT), serta infrastruktur pertanian banyak yang rusak. Ada juga akses petani terhadap modal lemah, serta kelembagaan pertanian maupun koordinasi di berbagai tingkatan masih lemah.

Lalu, bagaimana perkembanganya saat ini?

Pada tahun 2008 diperkirakan surplus beras sejumlah 2,11 juta ton. Asumsinya adalah, produksi padi yang mencapai 59,877 juta ton, dengan konversi GKG ke beras tersedia untuk konsumsi manusia 56,64%, maka tersedia 33,91 juta ton beras. Dengan asumsi jumlah penduduk Indonesia tahun 2008 sejumlah 228,523 juta orang dan konsumsi pe rkapita per tahun 139,15 kg beras, maka dibutuhkan 31,80 juta ton beras. Untuk itu, saya optimis kita bisa mewujudkan swasembada pangan ini.

Apakah program ini tidak terpengaruh oleh peristiwa krisis pangan global yang sedang terjadi?

Secara tidak langsung memang ada pengaruhnya. Namun berdasarkan data-data yang ada justru pada saat ini kondisi pangan nasional masih aman-aman dan produksi terus meningkat. Kita harus bersyukur ketika negara-negara lain dilanda krisis pangan, Alhamdulillah Indonesia termasuk aman. Ketersedian pangan kita cukup bahkan surplus. Dengan krisis pangan global justru merupakan peluang dan sekaligus tantangan bagi Indonesia yang merupakan negara agraris untuk membuktikan bahwa kita mampu. Banyak investor baik dari dalam maupun luar negeri yang akan melakukan investasi di sub tanaman pangan.

Apa langkah antisipasi agar Indonesia terhindar dari krisis pangan?

Selain memanfaatkan peluang peningkatan produksi padi/beras, maka program diversifikasi pangan non beras harus digalakkan lagi, mengingat Indonesia mempunyai potensi sumber pangan lokal yang sangat beragam di setiap wilayah, seperti sagu, jagung, hingga umbi-umbian. Peran media massa juga sangat penting dalam mendukung hal ini, misalnya tidak memberitakan dengan nada merendahkan masyarakat kita yang mengomsumsi pangan non beras.

Sejauh ini, bagaimana perkembangan program diversifikasi pangan di Indonesia?

Pada intinya penerapan program diversifikasi pangan dilakukan dengan terus mengupayakan pemanfaatan bahan pangan lokal yang jenisnya sangat beragam di negeri kita. Tujuannya untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras dengan cara lebih mensosialisasikan ragam pangan yang tersedia. Kita juga perlu memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa makan selain beras tidak menurunkan status sosial. Selain itu, diversifikasi pangan juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan sehingga dapat tercapai pola pangan harapan 100, yang pada saat ini baru mencapai skornya 75,6.

Lalu bagaimana soal ketersediaan pangan, khususnya dengan penerapan otonomi seperti sekarang?

Dalam kaitan inilah, saya telah berkirim surat ke semua gubernur dan bupati di seluruh Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan. Antara lain dengan meningkatkan ketahanan pangan sampai ke tingkat RT/RW. Caranya dengan membuat cadangan pangan di masing-masing RT sekitar 500 kg. Fungsinya sebagai lumbung pangan di wilayah RT masing-masing. Cadangan ini bisa dipakai untuk membantu mereka yang kurang mampu. Entah sebagai pinjaman atau bantuan dari yang kaya atau berkemampuan kepada mereka yang miskin.

***

Pria yang menamatkan pendidikan akademiknya di bidang pertanian dan ilmu pangan, IPB ini dilantik menjadi Menteri Pertanian menggantikan Prof. Dr. Bungaran Saragih, pada Oktober 2004 lalu. Sebelumnya, doktor bidang Kimia Pangan dari University of Reading, Inggris, ini adalah menjadi staf pengajar Departemen Teknologi Pangan Fakultas Teknologi Pangan dan Gizi, Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta), IPB, ini dengan jabatan Lektor di Fateta IPB. Ia pun sempat menjadi dosen tamu di National University of Singapore (NUS) pada program Food Science and Technology, auditor di Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetika (LPOM) MUI, dan sedang dalam pengusulan untuk menjadi profesor atau guru besar di IPB.

Boleh dibilang, hampir sebagian besar hidupnya dihabiskan untuk menggeluti bidang pertanian dan pangan. Suami dari Ir. Rossi Rozanna Septimurni, MKes, yang merupakan peneliti pada Puslitbang Gizi dan Kesehatan Depkes yang berpusat di Bogorm ini dikenal sebagai pria yang sangat bersahaja. “Kesederhanaan penampilan fisik tidaklah harus berarti kesederhanaan berpikir. Saya akan tetap dengan kehidupan yang selama ini sudah berjalan,” katanya.

Sesuai dengan programnya dalam peningkatan ketahanan pangan, kesejahteraan petani, dan nilai tambah produk pertanian, ia menjelaskan bahwa komitmen pemerintah untuk membantu petani tidak perlu diragukan. Selain melanjutkan program bantuan benih unggul, Pemerintah juga berkomitmen untuk tetap menjaga ketersediaan pupuk dengan harga tetap (tidak terpengaruh harga BBM).

Tahun 2008, lanjutnya, pemerintah menyediakan dana Rp 13 triliun untuk subsidi pupiuk. Angka ini hampir dua kali lebih besar dari angka subsidi tahun sebelumnya. Untuk membantu permodalan dan peningkatan kesejahteraan petani, pemerintah juga telah menggulirkan berbagai program dan skema kredit. ”Antara lain Kredit Usaha Rakyat, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), dan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP). Deptan telah menyediakan dana Rp 1,1 trilyun untuk program PUAP di 11.000 desa seluruh Indonesia,” katanya.

***

Bagaimana dengan kebijakan pertanian, khususnya di sektor padi dan perberasan?

Kebijakan yang diambil dalam komoditas padi adalah meningkatkan pendapatan petani dan pelaku agribisnis padi melalui peningkatan produktivitas dan produksi. Hal dimaksudkan untuk mewujudkan swasembada padi/beras secara berkelanjutan. Kami juga tetap memberikan subsidi khususnya benih dan pupuk. Kami juga memfasilitasi pembiyaan, bantuan benih dan peralatan pra dan pasca panen, serta melindungi harga dengan penetapan HPP beras/gabah.

Belakangan ini santer desakan publik agar kita tidak hanya memiliki ketahanan pangan, tapi juga kedaulatan pangan. Apa komentar Anda?

Sesuai dengan konteksnya, pengertian ketahanan pangan terus berkembang, mulai dari ketersediaan pangan, tidak melakukan impor lebih dari 5 persen, bahkan saat ini mengarah kepada istilah kedaulatan pangan. Pada saat ini kita sedang mengarah kepada pencapaian kedaulatan pangan melalui berbagai program pemerintah, seperti program swasembada beras, swasembada daging, swasembada gula, dan lainnya dalam karangka revitalisasi pertanian. Di samping itu, Deptan juga mengembangkan percontohan Desa Mandiri Pangan di beberapa daerah.

Apa benar sampai saat ini kita bisa surplus produksi secara merata?

Secara nasional pada tahun 2008 akan terjadi surplus produksi padi/beras. Namun, dengan kondisi iklim Indonesia dimana ada dua musim tanam (MH dan MK), maka diperkiraan pada tahun 2008 terjadi defisit beras antara produksi di bulan yang sama masih kurang. Hal ini berlangsung selama lima bulan, yaitu pada Januari, September, Oktober, Nopember, dan Desember 2008. Demikian pula antara kebutuhan di suatu wilayah dengan wilayah lain, ada yang surplus produksi dan banyak pula yang harus mendatangkan dari wilayah lain. Untuk itu sangat diperlukan stok nasional yang pada saat ini ditandatangani oleh Perum Bulog.

Apa pemicu terjadinya surplus ini?

Dalam strategi kita, ada empat, yaitu ekstentifikasi, intensifikasi, penyelamatan pasca panen, serta memperkuat kelembagaan dan pembiayaan. Ekstentifikasi, paling tidak untuk mengimbangi konversi lahan sawah. Pembuatan sawah baru terus dilakukan terutama di luar Jawa. Tahun ini kita targetkan 30 ribu ha. Soal intensifikasi, kita membagikan secara gratis benih unggul yang produktivitasnya tinggi. Di samping itu, penggunaan pupuk yang berimbang, pengairan yang mencukupi, dan teknologi budidaya yang optimal.

Semuanya ini kita kemas dalam bentuk sekolah lapang, Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT). Tahun ini sekitar ada 1,5 juta ha melakukan sekolah lapang. Satu kelompok tani mengelola 25 ha, 1 ha laboratorium lapang. Petani dibimbing soal budidaya yang baik dan diberi benih serta pupuk gratis. Kita juga melakukan penyelamatan pasca panen, mulai menyediakan terpal untuk perontokan dan pengerikan. Bulog membantu dalam menjaga harga dan produktivitas, serta memperkuat kelembagaan dan pembiayaan.

Apa terobosan baru agar bisa surplus produksi secara merata?

Untuk surplus produksi secara merata tidaklah mungkin, mengingat masing-masing wilayah mempunyai potensi dan kendala yang berbeda. Sebagai contoh DKI Jakarta tidak mungkin memenuhi kebutuhan pangannya dari DKI, tetapi dapat memenuhi kebutuhan dari propinsi lainnya. Hal yang dilakukan adalah memanfaatkan peluang di propinsi lain untuk memenuhi kebutuhan secara nasional.

Sempat muncul gagasan untuk ekspor. Realistiskah?

Dulu kita memang ingin swasembada pangan lestari. Tapi dua tahun berturut mampu meningkatkan produksi 5% per tahun. Maka, sekarang kita berubah sasarannya, menjadi negara eksportir. Dan itu sangat mungkin. Tahun 2007, kita sudah swasembada dalam arti kebutuhan dalam negeri sepenuhnya bisa disuplai dari dalam negeri. Tahun ini, kemungkinan produksi akan meningkat lagi sekitar 4,8%. Kalau itu benar, jelas kita surplus. Harga naik sedikit tidak apa-apa. bisa jadi keuntungan bagi petani.

Dari situ timbul optimisme bahwa sebetulnya kita bisa menjadi eksportir beras. Apalagi kalau kita hitung, kita bisa menanam sampai 2-3 kali dan mampu meningkatkan produktivitas. Jadi, kalau dilihat dari potensinya, sangat mungkin kita jadi eksportir. Itu baru kita bicara soal lahan yang ada. Belum soal perluasan lahan yang sedang gencar kita lakukan, bersamaan dengan investor yang terus berdatangan. Bayangkan, Indonesia bisa jadi negara seperti apa nanti.

Anda mengatakan bahwa menggantungkan semua kebutuhan pangan dicukupi dari dalam negeri. Maksudnya?

Berapa luas sih lahan kita? Apalagi dikaitkan dengan pertumbuhan penduduk dan lain-lain. Yang bisa kita cukupi adalah bahan-bahan pokok saja. Contoh yang paling ekstrem adalah mungkin enggak kita tanam gandum. Untuk sekarang sih memang tidak bisa. Tapi, di masa mendatang siapa tahu. Jadi, ini contoh ekstrem saja, bahwa tidak semua bisa ditanam dan dicukupi dari sini. Tidak mungkin itu. Kita harus memilih, kalau beras, jagung, gula, insya Allah bisa.

Belakang ini juga muncul gagasan agar kita lebih berorientasi pada maritim (maritime oriented). Apa komentar Anda?

Pemahamannya tidak seperti itu. Kami berpendapat, baik daratan maupun lautan harus dikembangkan secara bersama dan seimbang sesuai potensi di masing-masing wilayah. Kita memiliki daratan dan lautan yang luas dan harus dioptimalkan demi kesejahteraan kita bersama. Saya ingatkan, potensi kita di bidang perikanan atau lautan masih belum tergali, bahkan sering dicuri orang.

Benarkah sektor pertanian adalah bagian dari masa lalu dan tak lagi dapat diandalkan di masa mendatang?

Tidak benar itu. Selama manusia masih makan tanaman (sereal dan lainnya), maka pertanian masih merupakan sektor yang masih menjadi andalan di masa yang akan datang. Jadi, pertanian masih bisa kita optimalkan sehingga memberikan kesejahteraan bagi kita.

Lalu, apa upaya Anda untuk mengembalikan kejayaan pertanian kita?

Kita harus mengembangkan pertanian sesuai potensi dengan skala usaha yang menguntungkan, lebih efesien sehingga mampu bersaing di pasar internasional.

Menggenjot Produktivitas Padi dengan Pola Tanam SRI

Turunnya tingkat kesuburan tanah, rendahnya produktivitas pertanian, serta kelangkaan sumber daya air menjadi hambatan berarti bagi peningkatan produktivitas pangan di masa mendatang. Namun, SRI datang membawa solusi. Apa saja keunggulannya?

Di saat kita mencanangkan produktivitas hasil-hasil pertanian, kita sejatinya juga tengah berhadapan dengan sejumlah permasalahan pelik di lapangan. Bagaimana tidak. Tanah kita ternyata tidak sesubur dulu lagi. Sumber daya air yang menopang produktivitas pertanian juga semakin langka. Pemanasan global kini tidak lagi isu semata, melainkan telah mempengaruhi pola tanam pertanian. Belum lagi tuntutan agar kita juga memproduksi pangan yang sehat dan ramah lingkungan.

Untungnya, di tengah himpitan persoalan, acapkali muncul mutiara gagasan ataupun temuan baru di bidang pola tanam yang mencengangkan. System of Rice Intensification atau disebut SRI, contohnya. Belakangan, inovasi dalam hal intensifikasi pertanian ini diyakini sebagai solusi di saat petani kita didera oleh turunnya produktivitas pertaniannya.

SRI dikenal dengan berbagai keunggulannya, mulai dari usaha tani yang ramah lingkungan, hemat air irigasi, hemat saprodi (bibit), serta produksi tinggi yang di atas rata-rata nasional. Selain dapat mendaur ulang limbah, berbasis kearifan lokal, beras organik yang dihasilkan pun sehat dan bebas residu kimia. Soal harga, tarif harga beras hasil pertanian SRI juga di atas harga pasar.

Inti dari SRI adalah intensifikasi proses yang merupakan sumbangan teknologi kimia terhadap pertanian. Pola tanam ini mengenal prinsip-prinsip dasar yang mesti diaplikasikan dalam setiap usaha pertanian. Tanah yang sehat, karena menggunakan bahan organik, benih muda bermutu yang berumur 5-10 hari dari kecambah di persemaian, serta pola tanam tunggal dan dangkal dengan akar horizontal membentuk huruf L. Di samping itu, benih yang dibutuhkan hanya sekitar 5-7 kilogram/hektar. Jarak tanamnya lebar, dengan kisaran jarak 27x27 cm atau 30x30 cm. Penyiangan dilakukan setidaknya tiga hingga empat kali.

TEKNIK PENANAMAN: Sistem intensifikasi ini diperkenalkan oleh Mubiar Purwasasmita, dosen Departemen Teknik Kimia, Institut Teknologi Bandung (ITB). Bersama seorang penyuluh dari Ciamis, Alik Sutaryat, ia mencoba menggunakan kompos untuk menanam padi. Bahkan, Alik sudah mencoba menanam padi di dalam pot. Hasilnya, menanam padi tak selalu harus di sawah. Di rumah pun bisa karena kini padi dapat ditanam di pot. Hasilnya pun bisa berlipat ganda dibandingkan dengan penanaman di lahan sawah yang menggunakan metode konvensional.

Dalam teknik penanamannya, persiapan lahan dilakukan dalam dua tahap, disingkal dan digaru (dihaluskan). Pada saat bersamaan ditaburkan pula kompos. Biarkan lahan macak-macak (lembab) selama satu minggu. Direkomendasikan pemakaian kompos sebanyak 5-10 ton per hektar. Penambahan kompos ini juga dapat dilakukan pada saat penyiangan.

SRI juga mengadopsi pemilihan benih bernas. Sebelum benih disemai perlu dilakukan uji benih bermutu/ bernas dengan menggunakan larutan garam. Persemaian dipersiapkan di lawah sawah dengan menggunakan nampan atau alat sederhana lainnya. Selanjutnya, penanaman satu bibit per lubang saat bibit berumur 5-10 hari. penanaman ini menggunakan sistem tanam tunggal, tanam dangkal, dan akar berbentuk huruf L, dengan jarak tanam minimal 27x27 cm.

Penanaman yang baik adalah benih padi pada usia 10 hari segera dipindahkan ke pot atau sawah karena pada usia 12 hari benih akan menghasilkan buku pertama. Buku pertama itu akan menghasilkan 65 persen anakan. Pada penanaman, benih jangan terlalu ditekan dalam-dalam, cukup dibenamkan hingga berbentuk seperti huruf L. Ini untuk membuat pertumbuhan akarnya maksimal.

Selama masa pertumbuhan, budidaya padi intensif dan efisien ini mengutamakan manajemen perakaran yang berbasis pada pengelolaan air, tanah, dan tanaman. Pengendalian hama dilakukan melalui konsep Pengendalian Hama Terpadu (PHT), yaitu budidaya tanam sehat, pendayagunaan fungsi musuh alami, pengamatan berkala, dan tidak menggunakan pestisida sintetis.

Penanaman padi metode SRI pada dasarnya tidak selalu harus digenangi. Untuk mendapatkan resapan air yang cukup, perlu dibuat saluran keliling dan memotong pada pertengahan lahan. Pada tahapan pertumbuhan vegatitif, irigasi berselang (terputus) dapat diterapkan. Air diberikan secara macak-macak. Pada saat penyiangan, dilakukan penggenangan (2-3 cm). pada padi berumur 45 hari lahan dikeringkan selama 10 hari untuk menghambat pertumbuhan vegetatif. Irigasi tanpa penggenangan ini diyakini akan dapat menghemat air sampai 40%.

Air diberikan secara macak-macak kembali sampai masa pertumbuhan malai, pengisian butir, hingga bernas. Lahan digenangi sehari sebelum penyiangan untuk mempermudah penyiangan. Penyiangan dilakukan selang 10 hari sebanyak minimal tiga atau empat kali, mulai dari hari ke-10,20,30, dan 40 hari setelah tanam. Selanjutnya, sawah dikeringkan sampai panen.

PERBANDINGAN SIGNIFIKAN: Pola tanam SRI ini memang berbeda dibandingkan dengan cara konvensional. Pada pola tanam konvensional, umur semai sekitar 30 hari, jarak tanam 20x20 cm, serta memerlukan benih 40 kg/hektar. Sedangkan SRI memiliki umur benih 5-10 hari, jarak tanam 30x30 cm, dan benih yang dibutuhkan cukup 7 kg/hektar.

Lahan dan tanaman harus digenangi dalam pola tanam konvensional, sedangkan SRI lahannya tanpa penggenangan, dan kondisi lahan macak-macak. Perbedaan lainnya, 30 hari setelah tanam, padi yang ditanam dengan cara konvensional memiliki kondisi akar layu, sedangkan pola SRI cenderung lebih berkembang dan kuat. Sebab, jika digenangi oksigen pada padi yang bukan tanaman air ini tak bisa menembus akar. Akar pun tak dapat menghasilkan nutrisi yang dibutuhkan tanaman.

Hasil dan pendapatan hasil padi pun meningkat, kualitas produk lebih sehat dan berdaya saing tinggi. Metode tersebut menghasilkan gabah tiga kali lebih banyak dari penanaman konvensional di sawah yang digenangi air. Metode konvensional menghasilkan 4 ton gabah per hektar. Akan tetapi, dengan penanaman yang diberi kompos dapat mencapai hasil 12 ton gabah per hektar. Terbukti, di Sukabumi, pola tanam SRI mencapai 9,2 ton/hektar, Ciamis 9,3 ton/hektar, sedangkan di Garut mencapai 11 ton/hektar.

Pola tanam yang juga tengah disosialisasikan Yayasan Aliksa Organik SRI (AOS) ini juga berdampak pada lingkungan sehat berkelanjutan, tumbuh dan berkembangnya kearifan lokal, serta pemanfaatan potensi lokal. Yang lebih mengejutkan, produkitivitas ini ternyata membangkitkan semangat berusaha tani dan menumbuhkan pasar lokal.

Ganjar Pranowo, Pengawal Kebijakan Pangan & Pertanian

Sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan diakui banyak pihak sebagai tiga sektor yang mampu memecahkan masalah pengangguran dan kemiskinan. Ganjar Pranowo pun yakin bahwa sektor-sektor tersebut mampu menjadi solusi ampuh dalam mengentaskan keterpurukan bangsa. Apalagi, katanya, tiga sektor memiliki potensi besar untuk dikelola dan diprioritaskan.

Karena itu, Anggota Komisi IV yang membidangi masalah pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, serta pangan, ini tak mau menyia-nyiakan tugasnya sebagai pengawal sekaligus salah satu inisiator berbagai regulasi yang berkaitan dengan sektor-sektor tersebut. “Sektor inilah yang harus dibela. Pengertian berpihak itu, ya di sini,” kata anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ini, berapi-api.

Bukan sekadar retorika belaka. Pembelaannya terhadap persoalan pangan dan pertanian begitu kentara. Soal kebijakan impor beras, misalnya, Sekretaris I Fraksi PDI Perjuangan ini bahkan didaulat menjadi juru bicara para pengusul hal interpelasi beras impor. “Kebijakan impor beras adalah bukti tidak adanya konsistensi jajaran pemerintah dengan arah dan kebijakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan yang digariskan. Impor beras tidak berpihak dalam membantu kegiatan ekonomi di pedesaan dan justru menyubsidi petani negara lain,” katanya.

Tak mengherankan jika ia tak bosan menyuarakan agar masalah-masalah di sektor pertanian segera bisa diatasi, karena kondisinya sudah sangat kritis. Apalagi, selain sebagai landasan ekonomi bangsa, sektor ini juga masih menjadi tumpuan hidup sebagian besar masyarakat di Indonesia. “Untuk menyelamatkan nasib petani, tugas pemerintah tidak hanya menjaga keberlangsungan proses produksi produksi saja. Namun juga harus bisa menjaga atau memproteksi hasil pertanian agar harganya tetap stabil di pasaran dan petani tetap memperoleh keuntungan,” tuturnya kepada Qusyaini Hasan dari Majalah PADI. Berikut petikan lengkapnya:

***

Menurut Anda, seberapa kritiskah kondisi pertanian kita belakangan ini?

Kalau kita melihat kondisi pertanian, mengenaskan. Sekarang kondisi pertanian kita memang merana. Sampai-sampai tidak ada anak kecil yang mau jadi petani. Keberpihakan pemerintah terhadap petani sangat sedikit. Tak terlalu banyak orang yang yang membela petani. Jadi, sampai kapan pun sektor ini akan tetap termarjinalkan selama orang tidak peduli. Padahal, kalau kita mau kembali ke kekuatan dasar, ya sektor pertanian ini.

Jadi, sebenarnya ke mana arah kebijakan pertanian kita?

Pada tingkat itulah, dari sisi kebijakan makro pembangunan justru sekali tidak mengarah ke sana. Pertanian seperti business as usual saja. Kalau ada pupuk dikasih, benih dikasih, pupuk kita kasih. Tapi, tidak pernah ada gambaran, ini akan mengacu ke mana? Apakah mengacu ke kedaulatan pangan, kesejahteraan petani, atau ke model sektor alternatif yang memiliki daya dukung riil di tingkat petani. Soalnya, kalau ingin lebih terampil, harus ada pelatihan, sekolah. Dan itu butuh waktu.

Jika dibuat skala prioritas, sektor ini ada di posisi mana?

Saya kira prioritas pertama adalah bagaimana agar kedaulatan pangan bisa tercapai dan suplai kebutuhan pangan bisa dipenuhi. Kalau memang ini prioritas, maka kebijakannya adalah, semua sektor harus ada di bawah komando presiden, mengarah ke situ. Instruksikan kalau ia menginginkan rakyat tidak kelaparan. Pangan paling utama. Semua diarahkan ke sana.

Sekarang irigasi yang ngurus siapa? Departemen Pekerjaan Umum (PU). Irigasi tersier dan kuarter baru yang ngurus Departemen Pertanian (Deptan). PU dan Deptan kepentingannya beda-beda. Begitu infrastruktur dibangun bagus, dia lupa, bendungan dan irigasi dibuat bagus, tapi airnya tidak ada. Airnya ada di hutan. Tapi hutannya rusak. Bagaimana reboisasi harus dilakukan. Jadi, menurut saya, ini sesuatu yang tidak padu, tidak sinkron. Tidak ada visi, apakah akan mengarah ke sana. Kalau mau mengarah ke sana, mestinya hutannya diperbaiki, lahan pertanian yang menyempit harus dibuat.

Inikah urgensi revitalisasi pertanian yang Anda maksud?

Ya. kalau itu menjadi sebuah misi pertanian yang luhur, mestinya mereka ini diperhatikan. Pertanian, kelautan, kehutanan, itulah yang ada. Sekarang soal hutan sudah berebut sama tambang. Soal pertanian sudah berebut dengan properti, termasuk alih fungsi lahan. Kelautan, bagaimana memberdayakan nelayan kita. Apakah dengan budidaya, atau menangkap ikan dengan cara tradisional itu. Artinya, pertanian dalam arti luas ini belum menjadi prioritas. Saya melihatnya begitu. Belum ada terobosan baru. Mbok ya digebrak gitulah.

Menurut Anda, apa pengaruh otonomi daerah terhadap sektor pertanian?

Di era otonomi daerah, sektor pertanian tidak lagi menjadi sektor pusat. Pusat hanya policy saja. Yang eksekusi itu daerah. Tidak semua kabupaten itu mempunyai sawah. Jadi, serahkan saja pada daerah. Sehingga terjadi perdagangan antardaerah. Kan enggak bisa dipaksa semua wilayah harus swasembada beras. Konyol kan. Daerah kota, ya perdagangan saja. Nanti, orang desa jual ke kota, kemudian mereka membeli bahan kebutuhan pokok, dan kota membeli hasil pertanian itu. Kalau semua ngotot, tidak terjadi perdagangan.

Dari sisi permodalan, apa solusi Anda?

Sekarang petani kurang modal. Permintaan petani cuma dua sebetulnya, irigasi dan pupuk. Begitu pupuk tinggi, duit tidak ada. Begitu duit tidak ada, mereka ke rentenir. Kenapa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp14 triliun tidak dibuatkan bank pertanian saja? Kenapa tidak? Tapi, tidak ada yang mau. Ngapain presiden mengundang Muhammad Yunus, dari Grameen Bank, Bangladesh, ke istana? Kenapa kita tidak menyontoh mereka, membuat bank untuk petani atau orang miskin dengan bunga yang rendah. Manajemen perbankan kita sudah maju.

Kalau soal anggaran, berapa persen alokasinya untuk pertanian?

Sekarang, kalau tidak salah, Rp8 triliun ya. Kalau kita bicara ideal, ya masih jauhlah. Tapi, kalau kita bicara kondisi keuangan, ya kurang. Makanya, dibuat prioritas saja. Kalau prioritasnya di situ, kan bisa digoyang-goyang. Mungkin tahun ini pertanian kita dorong, kita kasih anggaran, yang lain prihatin dulu. Kalau semuanya harus tercukupi kan tidak mungkin. Kita kan bukan negara kaya.

Persoalannya, apakah pertanian sekarang jadi prioritas atau tidak?

Ingat, kita pernah salah desain dengan jumping policy di mana kita tiba-tiba menjadi negara industri, hi-tech. sehingga sektor agraris kita tinggalkan. Kenapa tidak pada industri agrarisnya yang kita kuatkan? Katanya di negeri kita, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Berarti subur sekali kan. Tapi, mana itu? Kalau jumping pada hi-tech, siapa sih yang bisa? Orang yang well educated saja yang bisa mengikutinya. Tapi, kan sebagian besar tidak.

Jadi, menurut saya, sebenarnya maunya pemerintah itu apa sih? Mau pilih prioritas yang mana? Kalau begini, kita gemas melihatnya. Sebenarnya kita mendorong, umpama katakan, ok petani kita susah. Kenapa mereka susah? Mereka tidak punya akses. Akses permodalan kita dorong untuk membuat bank pertanian, tapi tidak ada. Skill dan informasi, ok. Kita usulkan adanya UU \Penyuluh Pertanian. Sudah kita buat. Satu desa satu penyuluh, sebagai sumber bertanya para petani. Syukur-syukur nanti mereka dilengkapi dengan teknologi, akses internet, sehingga hasil riset bisa diseminasi langsung. Kita minta riset diarahkan pada riset yang aplikatif yang memang dibutuhkan para petani.

Soal program Deptan, apa yang bisa Anda koreksi?

Saya melihat semua sudah bagus, termasuk program. Tapi implementasinya yang jadi persoalan. Ketika rapat di tingkat kabinet, mbok ya Deptan agak lebih berani memprioritaskan, karena sebagian besar penduduk kita memang petani. Atau setidaknya ada kekompakan antara Mentan, Menhut, dan Menteri Kelautan. Dengan demikian, ini menjadi kekuatan untuk melobi Menkeu, Mendag, hingga menteri perindustrian, sehingga secara nasional presiden bisa memutuskan, ini, semua harus ikut. Kan gitu. Bukan industrinya dibenahi, sektor hulu dibenahi, tapi hilirnya tidak. Jadinya split, Mendag maunya impor atau ekspor. Deptan enggak. Yang satu pengen jualan, yang satu tahan-tahan dulu. Ini kan sudah berbeda.

Apa sih muara ketidaksinkronan ini?

Visi. Visi inilah yang akan menjadi prioritas. Seandainya jadi prioritas, harus ada alat control atau tools yang bisa menjaga agar rencana ini berjalan, menjaga operasional, dan bisa sampai tujuan. Ketika tidak jadi prioritas, maka terjadilah seperti ini. Ketika diadakan revitalisasi pertanian secara luas, termasuk kehutanan, kelautan dan perikanan, itu telah menjadi political statement. Tidak implementatif. DPR pasti dukung. Persoalan berikutnya, how to-nya itu tidak ada. Agar bisa berjalan, dibuat satu kebijakan, kehutanan dibenahi agar air bagus. Harus prioritas pada irigasi untuk pertanian, dan sebagainya.

***

Bagi Ganjar, panggilan akrabnya, keterlibatannya dengan sektor pertanian maupun pertanian adalah sebuah kecelakaan. Berlatar belakang pendidikan hukum dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, ia malah ditempatkan di Komisi IV. “Saya tidak pernah mencantumkan gelar. Dikira lulusan SMA,” kata penggemar fotografi ini.

Penugasan ini membuatnya merasa terpanggil untuk belajar dan menyelami lebih jauh soal pertanian. Begitu bahan bacaan tambah banyak, ia pun semakin tertarik.” Saya makin sadar bahwa inilah yang digeluti sebagian besar rakyat kita. Kalau PDI Perjuangan membela wong cilik, arti sebenarnya wong cilik, ya ini. Marhaen ini. Sektor inilah yang harus dibela,” tuturnya.

Tentu ada kebanggaan dan kepuasan tersendiri ketika ia mampu menyerap aspirasi public. “Handphone saya terbuka untuk siapa pun. Termasuk sms pak tani soal kelangkaan pupuk. Setiap reses dan ketemu orang, saya suruh catat nomor handphone saya. Saya ingin politik itu ya seperti ini,” katanya. Ia berusaha untuk tidak membuat jarak antara konstituen dengan dirinya sebagai wakil rakyat terpilih.

***

Belakangan, kita terkendala dengan lahan yang menyempit sehingga produktivitas tidak optimal. Anda punya solusi?

Dulu pernah ada gagasan corporate farming. Kenapa tidak bisa diimplementasikan? Lahan digabung jadi satu, terus ada pengelolanya. Daripada lahannya kecil-kecil, beli pupuknya banyak, bayarannya banyak, tapi tidak terpakai semua dan disimpan di rumah. Ini kan idle. Kalau bareng-bareng kan bisa iuran. Kalau lahan sekian, ongkosnya sekian. Kalau bisa dilakukan kan bagus.

Kalau lahan menyempit, tanah rusak, irigasi tidak ada, ya mari kita perbaiki. Persoalannya, apakah kita memperbaiki atau tidak? Akses modal seperti apa. skim permodal di deptan itu banyak. Tapi apa yang terjadi, itu tidak jalan. Terlalu berbelit dan tidak accessible terhadap petani. Makanya kita mendorong waktu itu agar petani punya harga diri. Kalau tidak, nanti seperti kedelai, payah itu.

Lalu, apa inisiatif dari DPR dalam hal ini?

DPR sedang menyusun UU Lahan Pertanian Abadi dan Berkelanjutan. Itu yang sekarang kita sedang ambil inisiatif, karena pemerintah tidak mengambil inisiatif. Setelah selesai, hasil produk pertanian mesti dilindungi dengan politik perdagangan yang mendukung petani. Di tengah proses produksi ini, inilah yang kemudian mestinya pemerintah dukung.

Jadi, pemerintah mesti ada rencana dan target. Misalnya, 5 tahun memimpin, akan terjadi sekian persen, petani akan didorong pada bantuan dari sisi permodalan, input untuk produksi, bantu bibit atau pupuk, atau alat pertaniannya, sampai ke hasil produksinya. Hasil produksinya tolong diprioritaskan bisa diprioritaskan. Bulog bisa beli di atas HPP. Subsidi untuk pupuk, bisa dicabut, karena petani punya daya beli. Subsidi diarahkan untuk membeli harga beras yang tinggi.

Apakah perlu dibuat kebijakan harga beras murah?

Menurut saya, tidak. Tapi terjangkau. Terjangkau ini tidak harus murah dong. Artinya daya beli masyarakat sudah bisa kita tingkatkan. Pada tingkat itulah, kalau kita meminta harga beras murah, petani kasihan. Tapi, kalau harga beras tinggi, kasihan masyarakat. Makanya, harga berasnya harus terjangkau. Tinggi tidak apa-apa agar petaninya makmur. Tapi bagaimana agar harga terjangkau. Dari situlah berkembang menjadi lebih besar, tidak hanya sektor pertanian. Kalau sudah demikian, revitalisasi pertanian, kehutanan, dan kelautan yang kita tagih hari ini. Bayangkan kenaikan harga bbm ini, siapa yang terkena.

Bagi Anda, usaha apa yang harus kita lakukan agar kedaulatan pangan dapat tercipta?

Langkah menuju kedaulatan pangan, sebenarnya kita sudah punya. Tapi, lagi-lagi kendala di tingkat implementasi. Pada saat pemerintah kita gebuk dengan menolak impor beras, pemerintah kelabakan. Artinya apa? pemerintah reaktif. Ngomonglah soal swasembada beras, kan reaktif, karena merespon atas kerasnya DPR dalam hal impor. Apa yang kita ingin capai dengan penolakan ini? Agar kita punya kedaulatan. Tidak hanya sekadar ketahanan, berdaulat kita. Jangan didikte kita. Kedelai, kita didikte. Kita pernah memiliki tingkat kecukupan dalam hal kedelai. Pada tahun 1990, tiba-tiba Amerika memberi keleluasan impor sehingga tidak ada biaya, mengimporlah kita. Bahkan dikasih kredit ekspor. Daripada nanam mahal-mahal, impor aja lebih murah. Mana ada petani yang mau nanam kedelai. Bayangkan, bangsa kita yang dikatakan mental tempe itu, tempe yang kita makan itu impor. Gila enggak.

Isu krisis pangan global, kita tidak seperti terpengaruh.

Ini telah menjadi isu, harga beras di pasar internasional melambung tinggi. Di Eropa pun sama. Mereka juga bicara juga soal kelaparan. Ada klaim kita surplus, lalu ada gagasan untuk ekspor. Pertanyaannya, kok buru-buru amat sih ambil keputusan ekspor ini. Apa kita tidak mau melihat 3 bulan lagi kita bisa panen atau tidak. Lihat saja, sekarang sudah mulai kering kan. Kalau terjadi puso-puso, bagaimana. Siapa yang tanggung jawab? Jadi, Kita mestinya genjot pertanian habis-habisan. Nanti kita jualan nonminyak. Ini komoditas yang wah, dahsyat. Afrika, Eropa, beli beras sama kita, bayangkan itu. Bukan main.

Apa karena program diversifikasi yang sudah jalan?

Dan, diversifikasi makanan harus kita mulai saat ini. Jangan paksa lagi orang harus makan nasi. Makan gaplek, sagu, ubi juga tidak apa-apa kok. Ketela juga boleh. Hanya persoalannya bagaimana kita men-serve makanan ini menjadi makanan yang enak dan menarik. Gaplek jangan hanya jadi tiwul, bisa juga jadi mie.

Dulu, akibat swasembada, semua orang dipaksa makan beras. Akhirnya ketika beras tidak ada, semua kewalahan. Sagu, ketela, jagung, ubi ditinggal. Kalau diversifikasi dilakukan, tantangan ini menjadi peluang yang besar. Ketika terjadi kelaparan di dunia, pertanian kita dibikin surplus. Pangan kita melimpah, sehingga orang datang ke Indonesia tidak lagi beli minyak, tapi mereka beli makanan.

Ketika krisis terjadi, apakah pas gagasan ekspor beras ini?

Secara ekonomi ya. Tapi secara daya tahan, nanti dulu. Pertanyaannya, apakah ini bisa ajeg? Apakah surplus hari ini bisa sustain, berkelanjutan. Kalau terjadi gempa atau kekeringan, terhitung enggak. Kalau ini bisa dianalisis dengan jelas, maka hal ini menguntungkan. Persoalannya, tiga bulan lagi kita bisa panen enggak? Kalau surplus ini berjalan tiga tahun berturut-turut, kita bisa ekspor. Kalau yang dilakukan pemerintah atau petani hari ini ada hasilnya, ini peluang. Tapi kalau belum, bahaya itu. Kita bisa kelaparan di negeri sendiri. Mampus kita. Kalau ini sudah menjadi skala prioritas, dunia asing sudah bicara kelaparan, genjot pertanian.

Kita akan untung sebenarnya kalau national agriculture policy bagus. Sebenarnya ini bisa menjadi satu bargain kita terhadap dunia internasional. Jangan dijual beras.. kita tahan, sehingga negara luar depend on Indonesia. Kalau mereka tergantung sama kita, kita bisa menentukan harga. Harga tinggi, petani sejahtera. Tapi dalam diplomasi internasional kita perlu effort yang lebih tinggi. Mendag harus kita berikan tugas yang lebih berat. Dan itu memang tidak ringan. Kita harus lobi WTO, termasuk kepada siapa saja yang membutuhkan beras ini.

Banyak orang berpendapat, sektor pertanian tak bisa sepenuhnya disalahkan kalau terjadi krisis pangan. Lihat juga maritim. Menurut Anda?

Kata orang Jawa, pertanyaan ini benar tapi ora pener? Benar tapi kurang tepat. Jangan jadikan hal ini sebagai excuse untuk lari dari tanggung jawab. Kita tetap harus mengelola pertanian kita. Revitalisasi pertanian dalam arti luas harus berjalan dan dijalankan. Yang kedua, memang paradigma berpikir kita harus digeser dari pertanian yang land oriented menjadi ocean oriented. Itu betul. Indonesia besar, dan sebagian besar itu laut. Jadi, pertanian, kehutanan, dan kelautan harus kompak. Potensi lautan harus kita gunakan. Itu yang belum terdorong. Kita pun tidak memperhatikan nelayan.

Anda ingin mengatakan, sekarang kita harus ocean oriented?

Harus. Kenapa kita selalu land oriented? Karena waktu itu kita hanya bicara darat, sehingga hutan dibabat, tambangnya dihancurin, pertanian tidak terkontrol, lahan semakin sempit, hancurlah semua. Tapi, kalau laut, siapa yang bisa menduga bahwa kekayaaan laut sudah habis atau belum. Inilah perlunya lembaga yang memiliki otoritas tunggal dalam mengawasi laut. Jadi, mari kita sejahterakan penduduk kita melalui laut. Kita buktikan, kalau di laut kita jaya.

Apa benar, agrobisnis itu bagian dari masa lalu?

Itu yang saya katakan soal orientasi tadi. Negara ini maunya apa? Jumping policy dari agro ke industri. Mestinya ada sebuah ketegasan, pemerintah itu maunya apa. kalau kita memang tidak mampu, sebaiknya back to basic. Balik saja ke agroindustri. Apa sih di luar padi? Banyak buah-buahan. Bung Karno bawa buah ke mana-mana, ke Arab, Thailand, dan sebagainya. Sekarang terbalik. Belinya serba Bangkok. Padahal bibitnya dari kita.

Back to basic ini bukan langkah mundur?

Kalau back to basic dengan menelantarkan dengan gaya tradisional pertanian kita, itu mundur. Back to basic dalam hal ini diartikan balik pada pilihan sektor agroindustri, kemudian dari situ dibuat modernisasi. Kalau kita bicara ekstensifikasi pertanian, tidak mungkin tidak bicara intensifikasi. Teknologi semua dikembangkan. Kalau kita bicara produktivitas salak, umpamanya, olahan, panen salak dijual salak, apel dijual apel. Kenapa tidak dijual salak kalengan, dan sebagainya. Itu kan ada pertambahan nilai jadinya. Luar biasa ini. Peluang masih terbuka. Lahan kita masih terbuka luas.

***

Biodata

Nama: Ganjar Pranowo Tempat, tanggal lahir: Purbalingga, 28 Oktober 1968 Pendidikan: Sarjana Hukum Universitas Gadjah Mada Organisasi: Ketua Mahasiswa Pencinta Alam Fak. Hukum UGM, Ativitas Majalah Gelanggang Mahasiswa UGM, aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jabatan di Partai: Badiklatpus DPP PDI Perjuangan (2002-2005), Wakil Kepala Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) DPP PDI Perjuangan (2005-2010) Jabatan di Parlemen: Sekretaris I Fraksi PDI Perjuangan, Anggota Komisi IV (Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, dan Pangan), Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ketua Pansus Susduk RUU MPR, DPR, DPD, DPRD, dan Partai Politik.

Solusi Atasi Krisis Pangan Global

Krisis pangan, khususnya beras, melanda dunia. Seperti tsunami yang diam dan suatu saat menjadi bom waktu yang menghantam ketahanan bangsa. Karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan produksi beras. Bagaimana dengan Indonesia?

Warga tampak memenuhi jalan-jalan Kota Port-au-Prince, Haiti. Tak hanya di jalanan, mereka mengekspresikan nestapanya setelah berhari-hari diserang lapar di sentra-sentra kekuasaan. "Kami lapar!" teriak mereka parau, tepat di depan istana presiden. Ya, nilai uang sudah tidak lagi sebanding dengan harga bahan pokok yang terus meroket. Dampaknya, penduduk setempat mengerumuni situs pembuangan sampah dan mencari remah makanan yang terselip dalam kantong-kantong dan bekas tempat makanan lainnya.

Mingguan Jerman der Spiegel mengungkapkan, di Mauritania, Mozambique, Senegal, Pantai Gading, dan Kamerun, harga pangan yang memahal telah membuat manusia menjadi gampang bertengkar memperebutkan makanan sehingga ratusan nyawa melayang. Pangan yang menghidupkan tiba-tiba menjadi momok yang mematikan.

Dunia pun merana. Dari Afrika sebelah selatan sampai sub-Sahara di utara, dari Meksiko sampai Brazil di jajaran selatan benua Amerika. Dari Mesir sampai Suriah di Timur Tengah. Dari Pakistan sampai Bangladesh di lintang selatan Asia, fenomena krisis melahirkan kisah pilu tak berkesudahan. Manusia menjerit dijepit harga pangan yang melambung melampaui daya beli mereka.

Para pemimpin dunia pun serempak membunyikan sirene moral guna mengingatkan dunia bahwa ledakan krisis pangan mesti mesti segera ditangani segera mengingat akan menyengsarakan lebih banyak manusia, bahkan membuat seluruh dunia kelaparan. "Lupakan minyak, krisis global baru itu adalah krisis pangan,” kutip Financial Post. Sementara Washington Post mengingatkan, krisis pangan akan membuat seluruh dunia kelaparan.

Seruan Presiden Bank Dunia Robert Zoelick lebih provokatif. Ia menilai bahwa krisis pangan bakal menjerumuskan manusia ke dalam perang dan kerusuhan. Pernyataan ini diamini kolumnis International Herald Tribune, Thomas Fuller, yang menengarai krisis pangan di Asia bakal menimbulkan implikasi politik dashyat. Lonjakan harga produk pangan memang mulai menyulitkan penduduk dunia.

TETAP SIAGA: Bagaimana dengan Indonesia? Krisis pangan global diyakini tidak akan berpotensi menciptakan krisis di Indonesia seperti yang dikhawatirkan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) mengingat ketahanan pangan dan surplus neraca pembayaran yang dimiliki. "Saya kira tidak, karena yang terjadi di negara-negara seperti Burkina Fasso dan Haiti tidak mempunyai ketahanan terhadap penyediaan kebutuhan pokok di negaranya, baik karena karakteristik negaranya, maupun ketiadaan cadangan devisa yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pokok dengan segera," kata Direktur Perencanaan Makro Bappenas, Bambang Prijambodo, seperti dikutip Republika.

Menurutnya, Indonesia memiliki ketahanan pangan yang cukup memadai dengan tingkat produksi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan cadangan devisa yang cukup untuk mengimpor seandainya terjadi kekurangan pangan. Dikatakannya, pemerintah dalam jangka pendek akan menjaga ketahanan dengan meningkatkan produksi, dan dalam jangka menengah menjaga stabilitas moneter dalam kerangka nilai tukar dan harga.

Namun, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) telah mengelompokkan Indonesia ke dalam daftar 37 negara yang mengalami krisis pangan kendati sifatnya sangat lokal. Patut dipahami krisis pangan ibarat tsunami yang diam (silent tsunami) dan sewaktu-waktu menjadi bom waktu yang menghantam ketahanan bangsa. Ibarat mata angin, krisis pangan yang melanda dunia belum bisa ditebak arahnya.

Untuk itu, Indonesia tidak boleh lengah, dan tetap bersiaga. Masing-masing pihak, khususnya lembaga berwenang harus bekerja keras dengan inovasi baru yang ditelorkan. Lembaga negara seperti Perum Bulog harus bekerja keras melakukan pengadaan di dalam negeri, dann cerdik melakukan pembelian karena tidak jarang pengadaan beras di dalam negeri malah mengguncang pasar domestik. Hal ini dikarenakan pengadaan beras oleh Bulog menjadi acuan para pedagang di dalam negeri untuk menentukan harga. Semakin intensif Perum Bulog melakukan pengadaan di tengah stok yang minim, bisa pula harga malah semakin naik.

Dalam situasi seperti ini, para pengamat pertanian menggagas perlunya perencanaan stok dalam jangka panjang. Produksi beras yang sangat fluktuatif karena bergantung pada cuaca menjadikan perencanaan itu sangat penting. Perencanaan itu menyangkut kebutuhan dan produksi beras hingga setidaknya lima tahun ke depan. Dari perencanaan itu kemudian diturunkan berbagai kebutuhan penunjang seperti benih, pupuk, dan sarana produksi pertanian lainnya. Kemungkinan penambahan lahan juga harus diperhitungkan. Insentif untuk petani perlu ditambah.

Perencanaan itu juga mengaitkan kebutuhan sarana pascapanen seperti pergudangan agar hasil panen bisa ditampung. Pemerintah harus memastikan persoalan benih, pupuk, dan pengairan bisa terjamin. Sarana dan prasarana pertanian ini kerap kali menjadi ajang permainan dari segelintir orang sehingga merugikan petani. Kasus ekspor pupuk bersubsidi menjadi contoh permainan yang sangat merugikan petani itu.

Di tengah berbagai upaya teknis di lapangan, perhatian pemerintah terhadap masalah perdagangan beras menjadi kunci stabilisasi harga. Pemerintah harus rajin turun ke lapangan untuk mengecek kondisi produksi dan juga distribusi. Pemerintah juga harus mengajak rakyat untuk mulai menyimpan beras sebagai tindakan berjaga seperti yang dilakukan oleh Filipina.

Ajakan agar rakyat berhemat dan menyimpan pangan diakui banyak pihak belum banyak dilakukan. Untuk urusan yang satu ini, kita masih memiliki sedikit sejarah yang buruk, rakyat tidak lagi percaya kepada pemerintah karena para pejabat tidak memberi contoh yang baik. Pemerintah juga terlihat kurang percaya diri untuk memulai kembali ajakan berhemat dan mengencangkan ikat pinggang.

Berbagai inovasi harus dilakukan. Penelitian-penelitian benih dan cara berproduksi padi harus dilakukan. Akan tetapi, cara-cara instan yang kadang melanggar prosedur hanya akan menimbulkan masalah pada masa depan. Tidak jarang penyakit dan hama baru malah muncul dari inovasi yang dilakukan secara sembrono. Akibatnya, petani malah merugi.

Pelibatan para ahli sebagai penasihat pemerintah untuk urusan seperti ini sepertinya diperlukan. Sebagai contoh, China telah lama membentuk kelompok pemikir untuk urusan krisis pangan ini. Mereka memberi ide-ide alternatif yang tak jarang memberi loncatan pemikiran pada kondisi krisis.

KEBANGKITAN PERTANIAN: Krisis pangan, menurut Posman Sibuea, Direktur Center for National Food Security Research (Tenfoser) Medan, Sumatera Utara, adalah buah pelapukan (decay) pembangunan pertanian yang amat serius. Untuk konsumsi dalam negeri, sejumlah komoditas terpaksa kita impor, seperti beras, daging, susu, kedelai, gula, jagung, dan buah-buahan. “Padahal, lahan subur terbentang dari ujung timur hingga ke ujung barat. Namun, fasilitas sumber daya pertanian itu belum bisa kita gunakan secara baik untuk kemakmuran rakyat,” katanya seperti dikutip Kompas.

Untuk membangkitkan pertanian dalam upaya perwujudan kedaulatan pangan yang berkelanjutan, lanjut Posman, pemerintah harus memiliki tiga agenda tugas utama. Ketiga agenda itu adalah mencegah alih fungsi lahan, melakukan reformasi agraria, dan mendorong percepatan perluasan lahan pertanian tanaman pangan. Sayangnya, hingga kini pemerintah belum memiliki kebijakan yang membumi untuk mewujudkan tiga program besar itu.

Dalam hal percepatan pembangunan ketahanan pangan, lanjutnya, anak kunci keberhasilannya adalah reformasi agraria. “Namun hingga kini belum dijelaskan secara konkret bentuk reforma agraria yang akan dilakukan. Patut dipahami, saat ini persoalan yang terjadi dalam pembangunan ketahanan pangan bukan hanya semakin menyempitnya lahan pertanian secara agregat, tetapi juga semakin bertambahnya jumlah petani gurem yang memiliki luas lahan di bawah 0,3 hektar yang jauh dari skala ekonomi,” kata Posman.

Kebangkitan pertanian, katanya, harus diawali dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana seperti jalan desa, peralatan mekanisasi di bidang pengolahan tanah, benih unggul, pemupukan, pemberantasan hama-penyakit, dan pascapanen. Untuk itu, investasi besar-besaran harus dilakukan untuk kebangkitan pertanian. Stagnasi teknologi budidaya, pascapanen, dan teknologi pengolahan hasil pertanian hanya menciptakan sektor pertanian kurang menantang bagi kaum muda.

SOLUSI ALTERNATIF: Untuk mencari alternatif solusi, Achmadi, staf peneliti di SEM Institute Jakarta, menyarankan adanya kajian tentang produktivitas dan kebijakan pertanian. “Produktivitas pertanian kita, gabah kering giling (GKG), misalnya, sebenarnya sudah lumayan, mencapai 4,54 ton/ha (Korea 6,47 ton/ha; Jepang 6,31 ton/ha; Cina 6,19 ton/ha; dan Thailand 2,63 ton/ha). Seandainya pemerintah memberikan dukungan edukasi dan teknologi yang memadai kepada petani, produktivitas pertanian Indonesia niscaya bisa lebih tinggi,” katanya seperti dikutip Suara Merdeka.

Dalam hal teknologi, katanya, kita bisa belajar dari Jepang dengan precision farming-nya (jarak tanam, takaran air, pupuk, antihama —semuanya diukur secara optimal). Dengan kondisi teknik pertanian seperti sekarang Indonesia sudah menempati posisi keempat produktivitas pertanian, bagaimana jika dengan precision farming?

“Jadi, peran pemerintah sebenarnya sangat vital bagi dunia pertanian nasional, baik dalam bentuk subsidi, edukasi bagi petani, maupun bantuan teknis,” tutur Achmadi. Untuk subsidi, lanjutnya, pemerintah harus meninggalkan paradigma ”cari untung” dan beralih ke paradigma ”pelayanan”, jika pemerintah serius untuk mencapai ketahanan pangan.

Gagasan yang tak jauh berbeda disampaikan Ir. Omah Laduani Ladamay, M.Si, Kepala Dinas Tanaman Pangan Merauke, Papua. Menurutnya, perlu diambil langkah-langkah kebijakan nasional berupa perwilayahan komoditas melalui studi analisis keunggulan komparatif komoditas unggulan setiap wilayah atau daerah kabupaten, agar efektivitas alokasi dana subsidi pemerintah dan perbankan untuk mendorong percepatan pengembangan komoditas tersebut dapat berjalan sesuai rencana.

“Pemerintah harus menyiapkan master plan, bisnis plan dan site plan kawasan sentra produksi komoditas unggulan nasional pada masing-masing daerah tersebut. Menyiapkan pendanaan secara khusus untuk membangun sistem agribisnis pada kawasan tersebut dengan melibatkan semua pihak, baik pemerintah, swasta dan masyarakat petani,” katanya seperti dirilis dalam NTT Online.

Ia menambahkan, perlu adanya kebijakan khusus dari pemerintah untuk beberapa komoditas pertanian yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti beras, jagung, kedelai, gula atau tebu, minyak kelapa sawit, dan sebagainya, yang mulai dari proses hulu sampai hilir terutama penetapan harga dasar yang tidak merugikan produsen maupun konsumen. Yang tak kalah pentingnya, lanjutnya, adalah pengembangan pusat-pusat riset teknologi perbenihan dan pengolahan hasil serta pengembangan sumber daya manusia pada setiap daerah kawasan sentra produksi komoditas tersebut sesuai hasil analisis keunggulan komparatif daerah.

SEBUAH PELAJARAN: Di balik peristiwa, lazim kita ketahui, terselip pelajaran berharga. Demikian pula dengan fenomena krisis pangan global ini. Kontraksi harga pangan yang mengarah kepada krisis pangan dunia, menurut Iwan Setiawan, dosen Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran, Bandung, memberi pelajaran berharga kepada Indonesia. “Pangan dan pertanian dalam arti luas jangan lagi dipandang sebagai second sector yang jika bermasalah dapat diselesaikan dengan pendekatan instan, impor,” katanya seperti dikutip Pikiran Rakyat.

Impor, lanjutnya, terbukti bagaikan virus yang melemahkan berbagai potensi sumber daya domestik. Karena impor, tren transaksi berjalan komoditas pangan Indonesia kinerjanya semakin devisit. “Oleh karena itu, sudah saatnya kita menjadi negara produsen pangan berdaya saing di pasar pangan dunia, tidak lagi hanya menjadi penonton atas kontraksi harga pangan dunia,” katanya.

Pelajaran kedua, lanjut Iwan, produksi pangan jangan hanya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan domestik (perut dan politik) belaka, tetapi harus pula memiliki target untuk meraih benefit dari pasar internasional. Jika tidak ingin dikontrol terus-menerus oleh negara lain, katanya, kita harus berusaha berani, kreatif, dan inovatif membalik arus untuk mengontrol pasar pangan dunia.

“Ketiga, sudah saatnya kita menjadikan pangan sebagai identitas dan harga diri bangsa. Kita harus berdaulat dalam hal pangan dan pertanian secara umum,” tutur Iwan. Sudah saatnya meningkatkan kesadaran dan kemandirian bangsa agar jangan terus-terusan menjadi negara yang didikte dan dijajah oleh negara dan pengusaha asing. Segalanya kita punya, kenapa tidak pede berdaulat dan mengontrol pasar pangan domestik, regional, dan internasional?

Menjadikan pertanian Indonesia mandiri, berdaulat, dan memainkan peranan di pasar dunia merupakan pekerjaan rumah dan tanggung jawab besar semua pihak. Setiap provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa-desa yang memiliki potensi pertanian, perikanan, dan peternakan harus memiliki program yang jelas dan relevan. Desa jangan lagi hanya dijadikan sebagai basis pengendalian, perpanjangan tangan administrasi pemerintahan, dan jembatan pembangunan fisik yang pengelolanya terkesan asal ada.

Sudah saatnya desa-desa dikelola oleh sumber daya manusia yang unggul, terampil, kreatif, dan inovatif sehingga memiliki program pembangunan yang orientatif dan prestatif. Kalau bisa, kepala dan pengurus desa adalah anak daerah yang berpendidikan tinggi dan berjiwa pemimpin, manajer, wirausahawan, dan berakhlak. Konsekuensinya, pemerintah harus kreatif, inovatif, dan berani membalik arus brain drain sumber daya dan tenaga ahli ke perdesaan, termasuk finansialnya.

Desa, lanjut Iwan, harus dijadikan sebagai basis pembangunan yang memiliki keterkaitan yang efektif dengan kota-kota dan dunia. “Prinsip pro poor, pro job, pro growth, dan pro environment tentu harus dikedepankan agar berjalan secara berkelanjutan. Komitmen, koordinasi, dan partisipasi antarsektor, antarpelaku, dan stakeholders lainnya, merupakan modal sosialnya,” ucapnya. Betul.

Boks 1

Saatnya Menggalakkan Diversifikasi

Indonesia perlu mengubah konsep pangan yang menyatakan beras sebagai satu-satunya makanan utama. Sebab, konsep pangan semacam itu dinilai menjadi sumber terpuruknya nasib petani, dan hilangnya ragam pangan lain yang pernah eksis di Indonesia. Padahal keragaman jenis bahan pangan itu diyakini bisa menghindari warga dari adanya krisis pangan.

Menurut Susetiawan, staf pengajar Fisipol Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dengan konsep yang berlaku, pemerintah menganggap beras akan menciptakan stabilitas politik. “Karena itu, pemerintah berupaya menyediakan beras yang cukup dan murah bagi masyarakat. Konsep itu menjadi dasar legitimasi untuk mengimpor beras, agar stok beras cukup,” katanya seperti dikutip Kompas.

Rendahnya ketahanan pangan Indonesia disebabkan masih didominasinya konsumsi karbohidrat masyarakat Indonesia oleh beras, yaitu di atas 100 kg per kapita per tahun. Oleh karena itu, diversifikasi pangan menjadi salah satu jawaban dengan memanfaatkan sumber daya alam lokal. "Diversifikasi pangan misalnya dilakukan dengan mengolah umbi-umbian menjadi substitusi beras dan tepung serta memperbaiki pola konsumsi protein hewan, sayuran dan buah-buahan," ujar Sekretaris Badan Ketahanan Pangan, Hermanto.

Upaya ini sebenarnya telah diatur dalam pasal 49 UU No. 7/1996 tentang pangan yang mengatakan bahwa pemerintah harus mendorong penganekaragaman pangan dan pemantapan mutu pangan tradisional. Hermanto juga mengakui bahwa proses ini sebenarnya sudah berjalan namun perlu percepatan sehingga muncul inisiatif peraturan presiden mengenai diversifikasi pangan.

Selain melakukan gerakan nasional diversifikasi konsumsi berbasis bahan pangan lokal, Badan Ketahanan Pangan juga melihat bahwa diversifikasi pangan juga dapat diupayakan melalui pemberian penghargaan kepada masyarakat yang mengkonsumsi pangan non beras, pengenalan pangan lokal non beras kepada anak usia dini dan pengembangan teknologi pangan untuk meningkatkan nilai sosial dan nilai tambah pangan lokal non beras.

Namun, hingga saat ini, pemerintah terjebak untuk menetapkan standar kemakmuran berdasarkan tingkat konsumsi beras per hari. “Pengembangan jenis makanan lain seperti jagung, sagu dan umbi-umbian terlupakan. Kalau konsep pangan berubah, krisis pangan bisa diatasi karena fokus pemerintah bukan hanya pada beras,” tutur Susetiawan.

Pendapat serupa disampaikan CEO Garuda Food, Sudhamek AWS. Ia mengatakan, ancaman krisis pangan di Indonesia hanya bisa diatasi jika pemerintah mau mengambil peran yang lebih optimal untuk mendorong dan meningkatkan taraf hidup petani. Petani akan bisa meningkatkan produktivitasnya, tuturnya, jika penghasilannya dari sektor pertanian mencukupi.

Menurut dia, pemerintah perlu mendorong kerja sama antara petani dengan pengusaha. Selain itu, ketersediaan pupuk, infrastruktur dan ketersediaan lahan juga harus dijamin. "Pemerintah bukan hanya regulator dan fasilitator, tapi juga harus menjadi akselerator," katanya. Kini, memang saat yang tepat untuk mengampanyekan program keanekaragaman pangan di tanah air.

Boks 2

Dan Dunia pun Meronta

Suara kecemasan bergema di mana-mana. Krisis pangan global rupanya telah menggedor-gedor kesadaran banyak pemimpin dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun menyuarakan kecemasan global atas krisis pangan yang melanda dunia. FAO mengatakan, harga pangan yang membubung bisa membuat lebih 100-juta orang terperosok ke arah kelaparan dan malnutrisi di seluruh dunia.

Lebih jauh, PBB menyatakan bahwa perdamaian dunia terancam akibat kecenderungan kenaikan harga-harga bahan makanan yang sudah terjadi di banyak negara. Gejala itu sudah terlihat dengan jatuhnya korban dalam aksi massa yang memprotes kenaikan harga makanan di sejumlah negara yang rawan krisis.

Direktur Program Pangan Sedunia PBB, Josette Sheeran, menggambarkan keadaan sekarang sebagai “tsunami membungkam” dan mengatakan angka itu semata-mata terdiri dari mereka yang tidak memerlukan bantuan enam bulan lalu. Sheeran mengimbau tindakan darurat, besar-besaran dan untuk jangka panjang pada skala mirip upaya bantuan amal global setelah tsunami Asia pada tahun 2004 lalu.

Untuk itu, ia mengingatkan agar segera dicari jalan keluar dan dilakukan langkah-langkah cepat untuk mengatasi kenaikan harga-harga kebutuhan masyarakat. Perlu segera dilakukan tindakan berupa bantuan benih, pupuk dan pakan bagi para petani di negara-negara miskin. Langkah lainnya yang juga penting dilakukan adalah, menciptakan mekanisme finansial yang memungkinkan negara-negara miskin pengimpor makanan bisa tetap membeli bahan makanan yang mereka butuhkan serta memberikan proporsi yang lebih besar pada anggaran untuk pertanian.

Bahu-membahu antara sejumlah lembaga internasional pun dilakukan. FAO, Bank Dunia, Organisasi Perdagangan Dunia WTO, serta Organisasi pangan dan Pertanian FAO, dibantu Sekjen Perserikatan Bangsa Bangsa Ban Ki Moon, bersatu padu mencari jalan keluar krisis pangan global.

Karena itu, Jacques Duouf dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB FAO mendesak untuk menyokong petani setempat, agar mereka dapat kembali membeli bibit dan pupuk. “Harga pupuk dan bibit tanaman juga naik. Petani semakin sulit berproduksi dan situasinya bisa makin memburuk,” katanya.

Krisis ini sempat memunculkan fenomena yang ganjil di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Negara-negara yang sebelumnya menjadi eksportir makanan secara bebas, kini malah mengekang ekspor. Sikap tersebut diperlihatkan sejumlah produsen pangan, seperti Argentina, Brasil, Vietnam, India, dan Mesir yang membatasi ekspor untuk menjamin ketersediaan pangan di negaranya masing-masing.

Eksportir beras terbesar dunia, Thailand, pun dipaksa mengatur kembali porsi ekspornya karena khawatir terkena getah krisis. Sementara India dan Cina yang berpenduduk miliaran, semakin agresif mendatangkan pangan dari mana pun asalnya, untuk menghidupi penduduknya dan memenuhi permintaan industri boga yang tumbuh pesat di dua raksasa baru ekonomi dunia itu.

Fadel Muhammad, Pelopor Kebangkitan Agropolitan

From zero to hero. Begitulah gambaran mengenai kiprah dan kontribusi Fadel Muhammad terhadap Provinsi Gorontalo. Sebagai gubernur dengan provinsi baru yang awal pembentukannya dicibir secara sinis, ia mampu membuat lompatan jauh ke depan. Gorontalo tumbuh menjadi daerah mandiri, bahkan menjadi daerah yang punya perkembangan paling pesat di Indonesia Timur, khususnya Sulawesi.

Kalau Nani Wartabone dikenal sebagai tokoh sejarah klasik Gorontalo, maka Fadel, panggilan kecilnya, menjelma menjadi tokoh sejarah Gorontalo modern. Ia mencintai sekaligus dicintai rakyatnya. Sebuah simbiosis mutualisme yang langka. Di saat euforia pemilihan kepala daerah (pilkada) dan orang mulai rebut mencari sosok pemimpin ideal, masyarakat Gorontalo telah merasakan arti maupun keberadaan seorang pemimpin yang mengerti kata hati dan memahami kemauan mereka.

Di sisi lain, pria kelahiran Ternate, 20 Mei 1952, ini menjadi gubernur yang paling banuak dibicarakan di tingkat nasional. Memang ia telah populer jauh sebelum menjadi pemimpin daerah. Namun, kiprah, sepak terjang, ide, maupun program pembangunannya telah menarik perhatian publik. Gorontalo, seperti yang diimpikannya sendiri, telah menjadi salah satu wilayah perdagangan sekaligus lumbung pangan potensial di kawasan timur Indonesia.

Lewat gagasannya yang kental dengan jiwa kewirausahaan, Gorontalo tumbuh menjadi daerah yang giat membangun, mulai dari sumber daya manusia, perikanan dan pertanian.
Sehubungan dengan dua fokus yang disebut terakhir ini, jagung dan ikan adalah dua komoditas yang dalam beberapa tahun ini diunggulkan sebagai brand Provinsi Gorontalo. Dua komoditas ini semakin dipacu lagi dengan program yang disebut Program Agropolitan. Jagung pun kini diidentikkan dengan Gorontalo. Karenanya, Fadel pun dijuluki sebagai “Gubernur Jagung”.

Fadel terus berinovasi dalam mewujudkan mimpinya untuk mewujudkan Gorontalo yang sejahtera dan diperhitungan di tingkat nasional. Provinsi di bagian utara Kepulauan Sulawesi ini telah menjadi sentra baru penghasil padi. “Budaya enterpreneurship itu perlu dimiliki oleh seorang pemimpin daerah, sehingga mereka kreatif dan inovatif. Tanpa budaya enterpreneurship, daerah itu akan tumbuh secara lamban,” katanya kepada Qusyaini Hasan, Mukhri Soni, dan Tri Aji dari Majalah PADI saat menemuinya di Kantor Perwakilan Provinsi Gorontalo di Gedung Anugerah, Jakarta Selatan. Berikut petikannya:

Bisa diceritakan kondisi obyektif Gorontalo hari ini?

Kondisi Gorontalo hari ini jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi Gorotalo ketika saya pertama kali menjadi Gubernur. Hal ini dapat diukur dari dari daya beli masyarakat yang meningkat sekali. Tingkat pendidikan masyarakat semakin baik, sumber daya manusianya semakin bagus. Tingkat kesehatan masyarakat semakin meningkat, karena akses dan pelayanan terhadap kesehatan semakin bagus. Tiga hal inilah yang menjadi ukuran saya untuk menyatakan kondisi Gorontalo semakin baik dari sebelum-sebelumnya.

Apa kemajuan yang signifikan di bidang ekonomi?

Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi Gorontalo ketika pertama kali saya menjadi Gubernur hanya 4,sekian %, lalu naik menjadi 5%, dan sekarang 7,9 %. Malah menurut Bank Indonesia pertumbuhan ekonomi Gorontalo itu 8 %. Dan, yang saya senang, Gorontalo hari ini disebut sebagai propinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, artinya ekonomi tumbuh, tapi rakyat pada level menengah dan bawah juga ikut tumbuh. Hal ini dicapai karena kita memprioritaskan pembangunan di sektor pertanian dan perikanan, sebab di sinilah kantong-kantong kemiskinan berada.

Gorontalo kini menjadi provinsi baru yang terus berkembang. Apa yang menjadi kunci sukses kepemimpinan Anda sehingga mampu mengangkat Gorontalo?

Banyak faktor utama yang menjadi kunci kesuksesan saya selama memimpin Gorontalo. Pertama, Gorontalo itu kita bangun dengan konsep yang berbeda, bahwa kita fokus terhadap program-program yang kita buat. Kalau di daerah lain kan semua mau dikerjakan. Kalau di Gorontalo kita hanya fokus membangun sumber daya manusia, pertanian, dan perikanan. Jadi, akhirnya dana yang terbatas bisa dimanfaatkan secara maksimal, sehingga tampak hasil dari program yang kita laksanakan.

Kedua, kita harus menggerakkan masyarakat melalui birokrasi. Jadi birokrasi di Gorontalo saya berdayakan dengan baik dengan merubah main set. Kultur para birokrat di Gorontalo itu saya ubah ke arah yang lebih baik sehingga para birokrat itu bekerja menjadi penggerak dan motivator bagi petani. Dan, jangan lupa bahwa para birokrat itu dibayar dengan menggunakan uang rakyat, maka kalau tidak dimanfaatkan dengan baik, kan mubazir.

Apakah jaringan juga menjadi penentu kesuksesan Anda?

Saya berpendapat bahwa seorang pemimpin daerah itu bisa melakukan perubahan kemudian sukses ke arah yang lebih baik kalau dia punya networking yang kuat. Saya kebetulan punya network yang kuat di Jakarta, sehingga saya bisa bikin program-program skala nasional bahkan internasional. Sebaliknya menurut saya kelemahan-kelemahan dari bupati-bupati dan juga gebernur-gubernur lainnya adalah mereka tidak punya network yang kuat, sehingga dalam membangun daerahnya tidak secepat Gorontalo dalam mengembangkan daerahnya. Maka netwok itu sangat penting sekali dalam membangun dan mengembangkan daerah.

Lalu, Anda juga memperhitungan soal brand daerah. Bisa dijelaskan?

Kita harus mengambil branding, trade mark, atau merek dalam mengembangkan potensi daerah. Dan, saya berpendapat bahwa mengembangkan sebuah wilayah/daerah harus punya branding. Memang jaman dulu daerah tidak perlu branding, tapi sekarang dengan koorporasi mau tidak mau satu daerah harus punya branding yang bisa ditonjolkan baik ke tingkat nasional maupun internasional.

Gorontalo pun mengusung jagung sebagai brand?

Jagung adalah komoditas yang kami branding selain ikan. Oleh karena itu, kami menjamin ketersediaan benih unggul dan pupuk dengan harga terjangkau petani, Prasarana dan jalan ke sentra jagung dibangun, demikian pula kebijakan perbankan di Gorontalo. Para petani dan Camat dibawa ke Jawa hingga Thailand untuk belajar memproduksi pertanian yang baik. Hasilnya, spektakuler. Petani Gorontalo mampu menciptakan benih jagung unggul bernama Lamuru FM. Dan, sejak tahun 2002, Gorontalo telah mengekspor jagung ke Malaysia lalu ke Korea Selatan, langsung dari Pelabuhan Gorontalo. Gorontalo berencana akan mengekspor jagung hingga satu juta ton.

Mengenai pemerintahan yang transparan dan akuntabel, bagaimana menurut Anda?

Ini adalah salah satu faktor kunci keberhasilan. Saya membangun pemerintahan dengan transparan dan akuntabel. Transparan artinya saya berkomunikasi dengan orang, mau ketemu saya selama saya ada waktu silakan. Pesan singkat melalui handphone akan saya balas. Begitu juga koran maupun terbuka kritik saya. Saya bahkan punya acara Halo Gubernur di media lokal setiap minggu. Saya pastikan, pemerintahan saya akuntabel dapat dipertanggung jawabkan dalam segala hal, baik di bidang pendidikan maupun dalam bidang kesehatan masyarakat. Saya pernah membuktikan akuntabilitas dari Gorontalo itu dengan mengundang BPKP untuk mengaudit Gorontalo. Hasilnya di semua sektor, mulai dari pertanian, pendidikan, kesehatan dan sebagainya, semuanya akuntabel dapat dipertanggungjawabkan.

Ada yang berpendapat bahwa Gorontalo melejit seperti sekarang karena dipimpin oleh sosok yang memiliki jiwa entrepreneurship yang kuat. Benarkah?

Kami memang ingin membangun masyarakat Gorontalo yang mandiri, berbudaya entreperneur, dan bersandar pada moralitas agama. Kemandirian, diukur dengan kemampuan untuk mempertahankan otonomi provinsi Gorontalo agar tak kembali ke provinsi induk. Budaya entrepreneur diukur dengan kemampuan masyarakat melakukan pembaruan, pengorganisasian, penciptaan sesuatu yang ditujukan untuk mencapai kemakmuran yang disertai dengan penghitungan risiko. Dengan sedikit sentuhan entrepreneurship, saya yakin potensi dan kekayaan sumber daya alam yang ada di daerah itu akan bisa dioptimalkan bagi masyarakat setempat. Dan soal itu, sudah menjadi bagian dari hidup saya selama ini. Jadi bukan persoalan yang teramat sulit.

Kami dengar, Anda juga memberikan insentif pada birokrasi yang mampu meningkatkan hasil pertaniannya?

Untuk memotivasi agar petani itu bisa berpendapatan atau berproduksi tinggi memang tidak mudah, harus ada insentif. Di Gorontalo, aparat pemerintah-aparat pemerintah kabupaten, terutama untuk aparatur pemerintah desa dan kecamatan saya kasih insentif. Untuk camat namanya tunjangan kinerja camat, tunjangan kinerja desa. Kepala desa mana yang mampu menaikkan produksi jagung misalnya dari 10 ton menjadi 20 ton maka kepala desa tersebut saya kasih insentif Rp 1,5 juta per bulan. Ini di luar gaji dia Rp 4.60.000. Dengan metode seperti ini, siapa yang tidak senang kerja.

****

Sejak Gorontalo dipimpin Fadel, kota kecil ini menyulap diri menjadi rumah para petani. Tak ada lagi sekat pemisah antara kota dan desa. Yang ada adalah sebuah jembatan yang mampu memerdekakan para petani yang selama ini hanya dijadikan jualan wacana saat kampanye. Agropolitan, begitulah nama konsep pembangunan pertanian ini.

Dengan visi dan manajemen baru, Fadel mampu menyulap jagung Gorontalo menjadi komoditas potensial yang bisa di jual ke mana saja. Kalau dulu masyarakat hanya menjadikan jagung sebagai produk makanan khas Gorontalo, kini ia membukakan cakrawala pemahaman rakyatnya bahwa jagung menjadi apa saja yang mereka inginkan. Gorontalo pun menjadi penyangga pangan sekaligus ikon kota agropolitan, ikon yang banyak ditinggalkan oleh daerah lain yang lebih memilih metropolitan.

Pengalamannya sebagai manajer atau pengusaha di perusahaan terkemuka, membuat Fadel cepat melakukan keputusan-keputusan yang inovatif dan kreatif. Lihat bagaimana bagaimana dia membuat interpreneur government, sebuah lompatan yang jarang dilakukan daerah lain. Model manajemen ini berisi prinsip kerja keras, bergerak efektif, tidak statis dan hanya menunggu seperti yang biasa melekat dalam manajemen birokrasi pemerintah selama ini. 'Manajemen wirausaha' yang diperkenalkan Fadel ini juga sangat efisien dan berani membuat perubahan yang disesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan.

****

Bisa dijelaskan mengenai konsep Agropolitan yang Anda kembangkan saat ini?

Konsep agropolitan itu masalah penamaan saja, karena di setiap program pengembangan itu kalau diberikan nama yang bagus kan enak terdengar. Konsep agropolitan yang saya munculkan itu tujuannya adalah agar masyarakat Gorontalo jangan berpikir bahwa daerah mereka itu harus menjadi metropolitan. Yang akan kita bangun itu adalah desa dan kecamatan agar masyarakat itu tidak eksodus ke kota lagi. Selain itu terkait dengan konsep agropolitan itu agar masyarakat tahu dan sadar bahwa basis perekonomian negeri ini yang harus diperkuat adalah di sektor pertanian yang pada akhirnya semua bangga menjadi petani dan bangga menjadi daerah pertanian.

Apakah pola pembangunannya sama seperti membangun metropolitan?

Harus diketahui bahwa konsep agropolitan itu semuanya berbeda dengan konsep membangun kota. Kalau untuk pembangunan jalan dengan konsep agropolitan tidak sama dengan konsep pembangunan jalan kota. Kalau untuk jalan kota per kilo meter mencapai Rp 1,5 miliar, maka untuk agropolitan per kilo meter cukup Rp 300 juta. Coba hitung, berapa penghematan yang dihasilkan dan berapa banyak akses jalan yang bisa dibangun dibandingkan pembangunan jalan kota.

Contoh lainnya adalah masalah air, di mana pemerintah pusat membangun bendungan Jatiluhur dan Brantas misalnya. Dengan membangun bendungan yang menelan biaya begitu besar, pemerintah berpikir bahwa rakyat suka, padahal tidak. Rakyat itu tak butuh bendungan, tapi butuh air untuk lahan pertanian mereka. Untuk membangun satu bendungan itu butuh dana paling tidak butuh dana Rp 400 miliar. Dengan dana sebesar itu katakanlah kiga mampu mengairi lahan pertanian seluas 2000 hektar, artinya harga per hektarnya Rp 60 juta.

Selanjutnya, apa program lain di bidang pertanian yang sedang Anda galakkan?

Ketika pertama kali menjabat sebagai Gubernur Gorontalo, fokus utama kita adalah jagung. Setelah di tahun ketiga saya memimpin, produksi padi di Gorontalo pas-pasan, malah kadang-kadang hampir kurang. Dengan kondisi itu sebagian masyarakat meminta saya untuk juga memperhatikan padi. Memang sebelumnya saya juga memperhatikan padi, tapi tidak sefokus saya memperhatikan jagung. Dengan kondisi tanaman padi yang pas-pasan bahkan minim itu saya melakukan lompatan dengan mengganti benih-benih padi tradisional yang selama ini digunakan oleh petani dengan benih-benih padi unggul, seperti Ciheurang, Cigeulis, dan benih unggul lainnya saya bawa dari Jawa.

Belum lama ini saya coba lagi menggunakan benih-benih hibrida dan hasilnya Gorontalo bisa surplus beras. Jadi kebijakan pangan baik jagung, beras, dan tanaman pangan lainnya saya atur seperti blue print tersendiri. Saya berpendapat, negara harus punya blue print. Begitu juga di tiap daerah, bahkan diharuskan bagi tiap pemerintah daerah memiliki blue print di bidang pangan, sehingga tidak lagi terjadi ketimpangan seperti saat ini.

Setelah Gorontalo swasembada pangan, selanjutnya apa yang ingin Anda perbuat untuk Gorontalo?

Obsesi saya adalah tidak ada lagi impor beras. Saya tidak mau terima impor jagung. Saya alergi dan menolak impor kedelai. Saya malu impor gula dan saya sangat tidak suka kepada impor-impor komoditi yang berhubungan dengan pertanian. Menurut saya, Indonesia memiliki potensi dan sangat mampu untuk mandiri di bidang pangan. Dan, bagi saya berbicara mengenai kerawanan pangan dan impor beras di negeri agraris ini adalah tabu. Saya adalah orang-orang yang berkali-kali menolak impor beras. Artinya swasembada dan kedaulatan pangan adalah harga mati untuk Indonesia. Saya menyatakan ini bukan hanya sekedar wacana tapi saya sudah buktikan hal itu di Gorontalo.

Menurut Anda, apa langkah-langkah yang harus tempuh untuk mewujudkan hal itu?

Caranya, misalnya untuk padi yang pertama, ambil sejuta hektar lahan yang full irigasi dan seluruhnya diberikan benih-benih unggul, baik hibrida maupun non hibrida dan benih-benih lokal diganti semuanya. Ini harus dibantu oleh pemerintah, pemerintah tidak boleh membiarkan rakyat sendirian. Kedua, pemerintah baik pusat maupun daerah harus bertanggung jawab terhadap produksi rakyat. Pemerintah harus mengetahui berapa produksi padi, jagung, kedelai, dan lainnya dan pemerintah harus membeli hasil produksi rakyat. Artinya apa? Yang ingin saya katakan di sini adalah rakyat harus dibuat berpendapatan. Dengan sadar pemerintah harus melakukan intervensi agar petani memiliki pendapatan yang tinggi.

Kebijakan seperti telah Anda terapkan di Gorontalo.

Kalau di Gorontalo sudah terlembagakan dan sudah ada instrumen yang melaksanakan ini sampai kelapangan, sehingga gampang untuk dikontrol. Dan, apa ukurannya di lapangan? Ukurannya di Gorontalo adalah untuk kepala desa dan camat, Gubernur memberikan insentif, kalau mereka memelihara produksi padi, jagung, dan ikan rakyat, maka camat dan kepala desa itu mendapatkan insentif sebagai tambahan yang jumlahnya sampai dua bahkan tiga kali lipat dari jumlah gaji pokok mereka. Hal ini tentu saja memotivasi mereka untuk lebih rajin, tekun, dan sungguh-sungguh dalam bekerja untuk menjaga produksi rakyat.

Brand soal daerah agraris, apakah itu juga bisa dilakukan di tingkat nasional?

Harus bisa. Menurut saya, kalau pemerintah pada tingkat nasional ini cerdas, dia harus mengambil itu (pertanian, red.) menjadi branding nasional. Kalau itu dibikin menjadi branding dia, maka semua elemen akan mendukung dia. Akibatnya apa? Tidak ada lagi impor. Percaya sama saya!. Kita pernah sampai ke sana, kita pernah swasembada pangan, dan tidak ada bedanya lahan yang dulu dengan lahan yang sekarang kan sama. Manusia yang kerja juga sama, hanya tingkat konsumsinya yang bertambah. Logikanya, Indonesia mestinya menjadi negara eksportir beras.

Tapi yang terjadi kan justru sebaliknya. Apa yang salah?

Saya tidak mengerti dengan pemerintahan pusat. Apa sebenarnya yang ingin diperbuat. Saya benar-benar tidak mengerti. Saya sangat prihatin, merasa malu, dan juga sedih sebagai warga negara melihat kondisi pangan nasional kita hari ini. Saya merasa malu dan seharusnya pemerintah pusat tidak melakukan impor sapi dari Australia sampai 400 ribu ekor, karena saya mampu untuk melakukan dan mengembangkan itu di Sulawesi (Gorontalo).

Dana untuk impor sapi yang begitu besar, tidak digunakan untuk mengembangkannya di dalam negeri sendiri dan kita sangat punya kemampuan untuk itu. Yang lebih menyedihkan lagi, dana sebesar Rp 1,7 triliun dibelanjakan untuk impor beras dari Thailand dan Vietnam. Kalau kita mengimpor beras begitu banyak sama dengan kita membeli benih untuk 800.000 hektar sawah. Kenapa dana sebesar itu tidak digunakan untuk menghidupkan petani-petani kita ketimbang kita melakukan impor beras.

Bagaimana dengan kontribusi Gorontalo dalam rangka mewujudkan swasembada pangan nasional?

Gorontalo itu, kan wilayahnya kecil. Menurut saya, dalam rangka mewujudkan swasembada pangan ini saya ingin Sulawesi-nya. Saya punya obsesi menjadikan Sulawesi sebagai pulau penyangga pangan nasional, dan saya mampu membuat grand design sehingga Sulawesi mampu menjadi pulau penyangga pangan nasional, baik itu padi, jagung, dan semua komoditi pangan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Sulawesi. Saya dengan mudah bisa merencanakan di Sulawesi bisa menghasilkan 5 sampai 7 juta ton produksi jagung per tahun, bahkan bisa lebih. Untuk padi saya dengan berani mengatakan bahwa Sulawesi mampu memproduksi 3 juta ton beras per tahun, dan kalau dipercaya lagi mampu menghasilkan 5 juta ton beras per tahun, bahkan bisa dua kalipat dari itu.

Fokus di Sulawesi, kita mampu memproduksi semua biji-bijian, karena biji-bijian ini menurut pengamatan saya adalah makanan yang mengandung protein yang tinggi dan bisa dihasilkan di tanah (daerah, red.) sub tropis, maka Sulawesilah pulau yang paling potensial untuk menghasilkan biji-bijian itu.

Sebagai inisiator di kaukus gubernur-gubernur yang ada di Sulawesi, apa yang telah Anda lakukan?

Pada akhir Maret 2008 lalu saya rapat dengan seluruh gubernur di Makasar untuk membuat semacam deklarasi atau pengumuman bahwa kami sanggup melakukan ke arah sana. Dan saya sudah minta dengan SIDA, sebuah perusahaan bantuan dari Canada untuk membuat semacam studi. Pada pertengahan April, saya minta kepada World Bank untuk melakukan studi tentang hal itu dan saya biaya itu semua. Selain itu saya bersama seluruh gubernur yang ada di Sulawesi akan melakukan terobosan-terobosan. Pertama, kita akan membangun terusan khatulistiwa namanya. Kedua, kita mau kembangkan Sulawesi sebagai pulau agriculture dan pulau penyangga pangan nasional. Ketiga, kita mau meminta agar memperbaiki infrastruktur trans Sulawesi.