M. Jusuf Kalla: "Korupsi Kebijakan Lebih Berbahaya"

Tubuhnya pendek untuk ukuran orang Indonesia. Kumisnya mengingatkan kita pada Charlie Chaplin, komedian dunia yang tersohor pada masa lalu. Orangnya amat terbuka pada kritikan yang datang dari mana pun, terlebih lagi dari para pengamat politik dan ekonomi. Gaya bicaranya ceplas ceplos. Meski begitu, Mohammad Jusuf Kalla, atau lebih dikenal dengan JK, adalah orang yang amat ramah setulus hati.

Gagasan ekonomi dan politiknya amat memukau banyak pihak. Dedikasinya bagi negeri ini sungguh tak terkirakan. Mantan Wakil Presiden kelahiran Bugis, Makassar, ini adalah orang di balik perdamaian di Poso, Maluku, Aceh dan masih tersisa adalah soal Papua. Tak heran jika ada pihak, seperti LIPI dan Universitas Tadulako, ingin memberinya gelar “Bapak Perdamaian Indonesia”.

Dalam kondisi ekonomi yang belum stabil, dunia usaha memerlukan sosok yang berani melakukan terobosan seperti yang dikenal dari seorang JK. Karena itu, Sofyan Wanandi, yang juga praktisi dunia usaha mengatakan, cuma JK yang berani bersama-sama dengan kita untuk mendobrak. “Tak ada satu pun pemimpin yang berani selain Pak JK. Kita akan berlari lebih cepat,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ini.

Sosok JK pun tanpa cela di mata wartawan senior, Rosihan Anwar. Menurutnya, JK cermat mengikuti jalannya perundingan. Dia arahkan taktik dan strategi yang harus ditempuh. “Meminjam ungkapan dunia jurnalistik, reporter harus terus berada on top of the news. JK juga senantiasa on the top of negotiations,” katanya. Bahkan, tak jarang, lanjutnya, JK memilih untuk bersikap berani dan terbuka di saat para pejabat memiliki tiarap.

Hal ini ia tampakkan saat memberikan keterangan di depan Panitia Khusus Hak Angket Pengusutan Kasus Bank Century DPR RI. Banyak anggota dewan yang melontarkan pujian kepadanya, terkait dengan kelincahan dalam mengambil keputusan yang tepat di saat-saat genting, yaitu memerintahkan Polri untuk menangkap pemegang saham pengendali Bank Century Robert Tantular, sementara Menkeu Sri Mulyani dan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono "menolak" melakukannya. Terlihat karakter dan leadership JK untuk mengambil keputusan-keputusan di saat-saat genting dan itu sangat dibutuhkan oleh bangsa ini.

Suasana pemeriksaan Pansus Hak Angket Pengusutan Kasus Bank Century DPR terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejak awal tampak santai namun tetap serius. Celetukan-celetukan pria asal Sulawesi Selatan itu menyegarkan suasana Pansus. Tak terkecuali ketika penentuan batas waktu pemeriksaan. Awalnya, pimpinan rapat Mahfud Siddiq melemparkan pertanyaan pada forum mengenai jam istirahat. Mahfud menawarkan pukul 17.00 sebagai batas waktu pemeriksaan karena dia mendapat kabar bahwa Kalla sedang dalam kondisi kurang sehat.

"Betul Pak Kalla? Kira-kira bisa sampai jam berapa?" tanya Mahfud. Yang ditanya, menjawab, "Yaaa, lebih cepat lebih baik." Kontan, celetukan cerdas itu disambut tawa para anggota Pansus dan pungunjung yang berada di balkon. Bahkan, Wakil Ketua Pansus Gayus Lumbuun yang selalu tampak serius dalam rapat pemeriksaan, kali ini bisa tertawa lepas akibat celetukan ringan Kalla.

Gayanya yang ceplas-ceplos juga begitu kental saat menerima Tim Matra Indonesia dalam berbagai kesempatan. Senyum ramahnya mengembang tanpa henti, kendati serumit apapun pertanyaan maupun jawaban yang ia sampaikan. Berikut petikan wawancaranya:

Anda tampaknya menekan DPR agar cepat selesaikan Kasus Century.

DPR harus secepatnya menyelesaikan kasus Bank Century yang saat ini tengah ditangani Pansus. Penyelesaian kasus Bank Century ini memang tergantung kinerja pansus di DPR, namun jangan terlalu lama prosesnya biar cepat selesai. Untuk mempercepat penyelesaian kasus tersebut, DPR yang didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus bekerja ekstra keras. Karena itu, KPK juga harus memberikan dukungan penuh kepada para wakil rakyat di Senayan dan wakil rakyat itu sendiri harus bertindak cepat, sehingga kasus tidak berlarut-larut.

Muncul gagasan agar keterangan Anda dikonfrontasikan dengan Sri Mulyani dan Boediono. Anda siap?

Soal rencana dipertemukan dengan Menkeu dan Wapres juga tidak masalah, namun semua itu kan tergantung DPR termasuk cepat selesai tidaknya kasus Bank Century ini. Termasuk dengan rencana Pansus memanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kasus Bank Century. Yang jelas semuanya tergantung DPR. Hanya saja, masalah negara memang sudah ada yang menangani sesuai porsi masing-masing. Namun, secara umum semua persoalan dan masalah negara tetap menjadi tanggung jawab presiden.

Tapi, secara pribadi, bagaimana Anda melihat kasus Bank Century ini?

Saya heran dengan penyertaan modal sementara kepada Bank Century yang melonjak hingga 10 kali lipat dari keputusan awal Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang menetapkan bank tersebut sebagai bank gagal berdampak sistemik. Dana penyertaan modal sementara sebesar Rp 6,7 triliun dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sangat besar. Bisa buat beli tiga gedung DPR-lah. Besar sekali dana ini.

Anda mengatakan, Bank Century kolaps karena dirampok. Bisa dijelaskan?

Kolapsnya Bank Century disebabkan karena adanya perampokan oleh pemiliknya, bukan karena krisis. Kalau pendapat saya, perampokan itu merusak bank. Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 25 November 2008 melaporkan kepada dirinya bahwa Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) telah memutuskan Bank Century adalah bank gagal berdampak sistemik sehingga harus diselamatkan. Saat itu, saya sempat mempertanyakan kenapa bank tersebut diselamatkan padahal nyata-nyata bank tersebut telah dirampok oleh pemiliknya. Saya bersikukuh Bank Century tidak akan berdampak sistemik ke sistem perbankan nasional.

Saya katakan, ini orang merampok, tidak akan menimbulkan seperti itu, justru merusak negara, merusak perbankan. Setelah dirinya memberikan argumentasi tersebut, maka Menkeu pun terdiam. Saya pun langsung memerintahkan penangkapan pemilik Bank Century Robert Tantular. Sebab, jika krisis itu diibaratkan badai, maka jika ada 1.000 rumah, maka 500 rumah akan roboh terkena badai. Tapi kalau ada 1.000 rumah, hanya 1 yang roboh, itu pasti karena pondasinya.

Anda yakin, tak ada krisis waktu itu?

Pada tahun 2008 lalu memang terjadi krisis. Namun krisis tersebut tidak seberat apa yang disampaikan berbagai pihak. Ada krisis, tapi tidak sejauh itu, tidak seberat apa yang dibicarakan bahwa negara ini mau kolaps dan macam-macam. Enggak-lah. Itu bank gagal, tapi gagal karena dirampok, bukan krisis.

Kondisi pada saat penyelamatan Bank Century November 2008 lalu tidak ada kepanikan. Hal ini disebabkan karena penjaminan dana nasabah oleh LPS sudah dinaikkan dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 miliar. Tidak ada kepanikan waktu itu. Ketika itu saya memang menolak penjaminan penuh dana nasabah. Penjaminan dana nasabah atau blanket Guarantee Rp 2 miliar sudah mencapai 99 persen dari seluruh nasabah perbankan. Rp 2 miliar itu sudah membuat ekonomi tidak panik karena 99% sudah terjamin.

Maksud Anda, alasan krisis mengada-ada?

Gembar-gembor krisis ekonomi yang selama ini dijadikan alasan untuk memberikan dana talangan pada Bank Century, memang mengada-ada. Krisis di AS memiliki efek pada pasar modal. Ini kemudian berimbas pada bank-bank yang memberikan pinjaman pada perusahaan, seperti Lehman Brother. Namun, untuk Indonesia, hal itu tidak menimbulkan dampak yang parah, karena BI tidak memberikan pinjaman pada Lehman Brother. Krisis yang dimulai di Amerika Serikat (AS) sebenarnya tidak membawa dampak serius bagi Indonesia. Sebaliknya, Bank Century gagal karena dipicu “perampokan” di internal bank.

Terjadi perdebatan soal bailout Century memakai uang Negara atau bukan. Pendapat Anda?

Dana LPS yang dikucurkan kepada Bank Century senilai Rp 6,7 triliun merupakan uang negara. Alasannya, LPS merupakan lembaga negara yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden, lalu modal awal LPS berasal dari negara, dan keuangannya diperiksa oleh BPK. Selain itu, ada uang publik juga yang berasal dari iuran perbankan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah.

Anda pun memerintahkan polisi untuk menangkap Robert Tantular. Bentuk intervensi?

Saya tidak mengintervensi penangkapan mantan pemilik Bank Century Robert Tantular. Tapi saya perintahkan polri. Perintah penangkapan Robert Tantular itu disampaikan ke Mabes Polri setelah saya mendapat laporan dari Sri Mulyani pada 25 November 2008 atau setelah diambil keputusan untuk menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik pada 21 November 2008.
Sri Mulyani secara langsung memberikan laporan bahwa Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) telah memberikan bailout ke Bank Century.

Saya tanya kenapa? Disampaikan ada masalah, kerugian, likuiditas habis, insovable dan macam-macam. Saya tanya lagi kenapa? Dijawab karena pemiliknya mempermainkan banknya, mentrasfer keluar surat berharga bodong. Kenapa bikin bailout, ini perampokan, masa perampok dibantu? Tangkap orangnya, jangan dikasihani orang begitu.

Tapi, benarkah Boediono tak mau laporkan kejahatan Bank Century?

Pernah adanya penolakan dari Boediono selaku Gubernur Bank Indonesia (BI) saat itu untuk melaporkan kejahatan perbankan yang dilakukan manajemen Bank Century. Padahal, Bank Century ini kolaps karena ‘dirampok’ dan ada orang yang bertanggung jawab yaitu Robert Tantular. Saya minta Pak Boed melaporkan kepada polisi karena ini kejahatan perbankan dan tanggung jawab BI untuk melaporkan. Tapi itu tidak dilakukan. Boediono bilang tidak ada dasar hukumnya, saya bilang soal dasar hukum bukan urusan BI. Urusan dasar hukum, tangkap-menangkap itu urusan kepolisian.

Anda lantas meminta Sri Mulyani untuk minta maaf pada Anda. Untuk apa?

Jika sengaja membuat laporan penyelamatan Bank Century pada 21 November 2008, ia harus minta maaf pada saya. Pasalnya, saya mengetahui laporan secara lisan penyelamatan bailout Bank Century pada 25 November 2009. Saya sudah jelaskan kepada Sri Mulyani, agar jangan buat laporan seperti itu. Seakan-akan saya mengetahui proses penyelamatan Bank Century, padahal saya mengetahui setelah Bank Century diselamatkan. Hal tersebut pastinya terjadi kesalahan tanggal dalam laporan tersebut. Karena saya memang menerima laporan secara lisan hanya satu kali pada 25 November 2008, pasti salah tanggal itu jika benar saya mendapatkan laporan pada tanggal sebelum 25 November 2008.

Tapi, sejauh ini, bagaimana Anda melihat kinerja Pansus Century?

Saya sudah puas dengan kinerja tim pansus DPR-RI untuk mengusut tuntas kasus bank skandal Bank Century yang dianggap telah merugikan negara. Kita berharap hasilnya dapat diterima semua pihak. Rekomendasi yang dihasilkan dari pansus DPR-RI untuk Bank Century sudah sangat bagus dan memuaskan. Jadi biarkan mekanisme yang mereka jalankan untuk mengusut Bank Century, diteruskan.

***

Jusuf Kalla adalah generasi kedua pemilik perusahaan keluarga cukup beken di kota Makassar, Hadji Kalla. Anak kedua pasangan pengusaha Hadji Kalla dan Athirah ini lahir dan besar dalam keluarga saudagar. Sejak kecil, pria kelahiran Watampone, Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942, ini tergolong anak pemberani dan giat bekerja. Hal ini dapat disimak dari sederet prestasi dan jabatan yang mengantarkannya menjadi tokoh nasional terkemuka.

Ia ditunjuk menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era Pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Di masa pemerintahan Megawati, ia kembali terpilih sebagai menteri. Ia dipercaya menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pemberantasan Kemiskinan (Menko Kesra dan Taskin). Suksesnya selaku Menko Kesra dan Taskin yang patut dicatat adalah keberhasilannya mendamaikan pertikaian berbau SARA di Poso dan Maluku, lewat pertemuan Malino I dan II di Sulawesi Selatan (2002).

Ia kemudian mengundurkan diri sebagai menteri karena maju sebagai calon wakil presiden, mendampingi Calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan kemenangan yang diraih oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI ke-6, secara otomatis JK juga berhasil meraih jabatan sebagai Wakil Presiden RI ke-10. Bersama-sama dengan Susilo Bambang Yudhoyono, keduanya menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI yang pertama kali dipilih secara langsung oleh rakyat.

Ia menjabat sebagai ketua umum Partai Golongan Karya menggantikan Akbar Tanjung sejak Desember 2004 hingga 9 Oktober 2009. Pada 10 Januari 2007, ia melantik 185 pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan Kekaryaan Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golongan Karya di Slipi, Jakarta Barat, yang mayoritas anggotanya adalah cendekiawan, pejabat publik, pegawai negeri sipil, pensiunan jenderal, dan pengamat politik yang kebanyakan bergelar master, doktor, dan profesor.

Setelah tidak berkomitmen untuk koalisi dengan Partai Demokrat, ia ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Nasional Khusus Partai Partai Golkar sebagai Calon Presiden dalam Pemilihan Presiden 2009. Dalam perkembangan terakhir, JK memutuskan menggandeng Ketua Umum Partai Hanura Wiranto sebagai cawapresnya. Namun, kali ini nasibnya kurang beruntung. Ia memilih untuk mengabdi di bidang sosial dan bermain bersama anak cucunya.

***

Anda pernah mengatakan, korupsi kebijakan lebih berbahaya dan dapat merusak satu generasi. Bisa dijelaskan?

Tindakan korupsi pada tahap kebijakan pemerintah lebih berbahaya dibanding korupsi pada tahap pelaksanaan di lapangan karena dapat merusak satu generasi. Korupsi yang mengatasnamakan kebijakan itu luar biasa berbahaya karena akibatnya merusak satu generasi.

Contohnya, korupsi kebijakan misalnya adalah munculnya peraturan atau ketentuan yang melegalkan perusahaan membabat hutan-hutan di Tanah Air. Selain itu, contoh korupsi kebijakan lainnya adalah perjanjian antarnegara yang hasilnya merugikan bangsa Indonesia. Korupsi kebijakan seperti itu akibatnya lebih hebat dari korupsi di dalam pembuatan KTP.

Apa solusi Anda guna mengantisipasi hal ini?

Saya minta pemerintah agar dalam membuat kebijakan benar-benar dirumuskan secara terbuka dan memiliki manfaat bagi seluruh bangsa. Saya meyakini bahwa bangsa Indonesia akan maju luar biasa karena potensi kita lebih besar dari China. Oleh karena itu, saya optimis, Indonesia bisa memberantas korupsi yang telah merajalela di Tanah Air.

Kini, Anda berstatus sebagai warga Negara biasa. Menurut Anda, lebih hebat mana jabatan wakil presiden dengan camat?

Banyak kekuasaan yang dimiliki camat yang tidak tidak dimiliki wakil presiden, salah satunya hak tanda tangan. Wapres tak punya hak tanda tangan. Tidak ada Keputusan Wapres. Jadi wapres kalah dari camat. Dalam beberapa hal camat justru lebih memiliki kekuasaan dibandingkan seorang wapres. Camat justru lebih kuat dari wapres. Camat punya kewenangan tanda tangan. Bupati juga lebih dari wapres. Bupati bisa tanda tangani ijin tambang, wapres tidak.

Meskipun wapres menjadi orang nomor dua di pemerintahan, kata Kalla, namun seorang wapres tidak berwenang mengeluarkan keputusan. Jadi saya tak bisa keluarkan keputusan wapres. Karena tidak bisa mengeluarkan keputusan, maka saya berpikir kreatif agar bisa mencapai sesuatu yang direncanakan. Salah satunya adalah menggelar rapat kabinet terbatas agar bisa dibuatkan keputusan rapat. Jadi sebenarnya, yang penting adalah bagaimana saya bisa efektif (memimpin), yaitu cari cara. Tujuan pemimpin itu bisa mempengaruhi orang untuk mencapai tujuan. Itu yang saya lakukan.

Karena itukah Anda mengabdi jadi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI)?

PMI adalah lembaga kemanusiaan yang dihormati oleh siapa saja. Tidak ada lembaga yang paling dihormati saat perang oleh kawan dan lawan, kecuali PMI. Lembaga terhormat ini aktif memberikan jasa kemanusiaan bagi kemaslahatan orang banyak, harus menjadi institusi kemanusiaan yang kuat. Karena itu, saya berjanji bekerja sebaik-baiknya dengan saudara-saudara.

Apa misi yang Anda?

Menguatkan dan mengembangkan organisasi, meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM (pengurus, staf, PMR dan relawan), meningkatkan kualitas pelayanan kepalangmerahan, mengembangkan kegiatan kepalangmerahan yang berbasis masyarakat, meningkatkan dan mengembangkan jejaring kerjasama, menyebarluaskan, serta mengadvokasi. Saya akan melaksanakan Prinsip-Prinsip Dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah serta Hukum Perikemanusiaan Internasional (HPI), serta mengembangkan komunikasi, informasi, dan edukasi kepalangmerahan.

Apa komitmen Anda terhadap tugas-tugas kemanusiaan yang diemban PMI?

Sebagai pengurus baru di PMI, kami akan menjalan semua tugas kemanusiaan sejalan dengan tujuh prinsip pokok Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, yang tujuan umumnya untuk meningkatkan harkat manusia, menangani masalah bencana, termasuk masalah konflik. Karena itulah tugas ini sangatlah mulia, dan hanya Palang Merah yang dapat diterima oleh semua pihak yang sedang konflik. Tentu kita tidak inginkan bencana dan semua konflik itu berlarut-larut, tapi kita harus siap mengatasi semua masalah ini.

Anda ingin menempatkan PMI sebagai ujung tombak dalam setiap penanggulanan bencana?

tugas penting PMI ke depan harus siap siaga terhadap segala macam tindakan penanggulangan bencana. Pasalnya, kerusakan lingkungan yang terlanjur parah di Indonesia menjadi penyebab datangnya bencana. Relawan PMI harus siap siaga untuk penanggulangan bencana. Tanpa siap siaga, kemampuan, logistik yang cukup dan kepengurusan yang baik, bencana pasti tak tertangani dengan baik. PMI pada masa depan harus dapat bekerja sebelum bencana berlangsung. Salah satu caranya, turut berkampanye agar masyarakat memiliki kesadaran memperbaiki lingkungan.

Itukah yang mendorong Anda untuk menyumbangkan dua helikopter?

Dalam 24 jam pertama dalam bencana adalah masa paling kritis. PMI perlu meningkatkan kecepatannya dalam melakukan pertolongan. Helikopter ambulans udara nantinya juga bisa dioperasikan untuk wilayah DKI Jakarta yang dikenal rawan kemacetan. Dengan begitu, pertolongan yang diberikan PMI kepada masyarakat dapat lebih maksimal. Sedangkan kendaraan hagglunds, dipastikan mampu menerobos jalan atau daratan yang digenangi air dengan batas ketinggian tak lebih dari satu meter. Hagglunds juga dilengkapi satu perahu karet siap pakai.

Dalam pelaksanaannya PMI tidak bisa bekerja sendiri, diperlukan kerja sama dari masyarakat. Ini pertolongan berbasis masyarakat, dan PMI ikut membantu dengan menyediakan peralatannya. Untuk bisa mengurangi dampak dari bencana dibutuhkan keahlian, pengalaman, peralatan, dan keikhlasan. Untuk itu dibutuhkan pengorganisasian yang baik.

Anda mengatakan, PMI seperti arisan. Maksudnya?

Palang merah itu sama dengan kegiatan arisan. Prinsipnya, kita tidak hanya dalam posisi menerima, tapi kita juga memberi dimanapun terjadi bencana. Karena kegiatannya seperti arisan, maka PMI senantiasa bekerja sama dengan banyak pihak baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk membantu korban gempa di Haiti, kita juga mengirim relawan ke sana.

Di saat tak ada tugas utama, palang merah melatih kesiapan. Efektivitas dari kesiapan itu akan terlihat ketika terjadi bencana. Palang merah juga mesti memiliki kesiapan dana. Pada saat ada bencana, malu kita mencari-cari dana. Kita harus siap, masa ketika ada bencana, anjing-anjing juga harus didatangkan dari luar. Kesiapan itu juga harus didukung dengan peralatan yang kuat.

Namun, Anda menghimbau agar PMI tidak seperti parpol. Mengapa?

Saya mengingatkan agar PMI sebagai lembaga kemanusiaan jangan seperti parpol. Peranan PMI ini harus berbeda dengan partai politik yang hanya membantu penanganan bencana jika mendekati masa pemilihan umum ataupun pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada). PMI harus siap terus menerus dan siap secara politis. Dulu saya memang pakai baju kuning, tetapi sekarang pakai baju putih.

Jika terjadi bencana akan banyak organisai yang membantu mulai dari pemerintah daerah, tentara, dan berbagai organisasi masyarakat. Jika menghadapi Pemilu akan ada banyak partai yang memasang bendera, tetapi jika tidak Pemilu dan terjadi bencana tidak ada bendera yang terpasang. Inilah yang membedakan peranan PMI. Ada Pemilu atau tidak, PMI akan datang untuk memberikan bantuan.