Jam menunjukkan pukul 11.00. Lengking sirine memecah kesunyian, sekaligus menandakan peresmian Jembatan Suramadu, Juni 2009 lalu. Impian untuk memiliki jembatan yang menghubungkan Kota Surabaya dan Pulau Madura akhirnya terujud. Indonesia kembali mengukir sejarah karya anak bangsa dengan membangun jembatan terpanjang di nusantara yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.
Jembatan sepanjang 5,4 kilometer ini dirancang cukup kuat dan sanggup bertahan sekitar 100 tahun. Dikerjakan oleh 3.500 orang dari Indonesia dan Cina, sejak pertengahan 2002, mega proyek ini menghabiskan 28 ribu ton baja, serta 600 ribu ton campuran baja, dengan total anggaran Rp 4 triliun lebih. Suramadu menjelma menjadi jembatan terpanjang di Indonesia bahkan di kawasan Asia tenggara.
“Ini menjadi tonggak sejarah pembangunan prasarana perhubungan di Indonesia. Pembangunan infrastruktur ini memacu perluasan kesempatan kerja dan mendukung persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya. Didampingi Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, serta Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Presiden juga menandatangani prasasti dan peluncuran prangko bergambar Jembatan Suramadu.
Jembatan Suramadu merupakan satu dari sekian mega proyek yang dikembangkan Indonesia. Pada 1960-an, Stadion Utama Senayan yang yang kini menjadi Stadion Gelora Bung Karno menjadi landmark Indonesia kala itu. Lalu 1980-an Indonesia membangun teknologi kedirgantaraan setelah membangun sarana komunikasi SKSD Palapa.
Di balik pembangunan Suramadu, sejatinya tersembunyi keinginan luhur “Madura akan tambah maju dengan catatan jangan sampai mengganggu karakter masyarakat Madura yang religius, dan beradat-istiadat tinggi,” kata Presiden. Ia juga berharap, sarana ini dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan potensi jembatan seluas-luasnya termasuk sektor pariwisata dan jasa.
Begitulah gambaran visi mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pembangunan infrastruktur merupakan hal penting, mengingat dalam realitas kehidupan keseharian tidak dapat terlepas dari kebutuhan tersedianya sarana yang memadai. Ketersediaan sarana ini sesungguhnya berkaitan erat dengan kebutuhan hajat hidup orang banyak.
Pembangunan sarana dan prasarana transportasi, pengadaan perumahan dan pemukiman penduduk, penyediaan fasilitas publik seperti pos dan telekomunikasi, serta ketersedian listrik maupun air merupakan salah satu contoh infrastruktur publik yang keberadaannya diperlukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Karena itu, ketersediaan sarana ini merupakan salah satu kewajiban semua negara di dunia untuk mencapai Millenium Development Goals (MDGs) seperti yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa.
Program inilah yang memicu pembangunan infrastruktur terus diintensifkan. Dalam berbagai kesempatan, intensifikasi pembangunan sarana dan prasarana di seluruh wilayan Tanah Air terus digelorakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab, pembangunan infrastruktur bukan hanya penting untuk menggerakkan ekonomi daerah dan nasional, tapi juga meningkatkan pelayanan dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat.
Secara geografis, Indonesia memiliki kondisi yang khas, meliputi delapan juta kilometer persegi dengan komposisi enam juta kilometer persegi lautan dan dua juta kilometer persegi daratan yang terdiri atas 17 ribu pulau. Dengan bentuk geografis seperti ini, Indonesia membutuhkan anggaran besar untuk membangun infrastruktur, termasuk sarana jalan dan transportasi.
Kebijakan pemerintah dalam pembangunan insfrastruktur pada tahun ini ditekankan pada peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan pedesaan meliputi penyediaan air bersih, pembangunan jalan lintas pada pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan, penanganan kawasan kumuh, serta pembangunan rumah susun sewa (rusunawa).
Pemerintah, melalui Departemen Pekerjaan Umum (PU) juga menitikberatkan pembangunan infrastruktur pada penyediaan air minum dan sanitasi bagi daerah rawan air, pembangunan infrastruktur dasar untuk pemukiman desa tertinggal, terpencil, terluar maupun kawasan perbatasan. “Melalui peningkatan pelayanan dasar ini diharapkan akan menumbuhkan perekonomian di wilayah perkampungan atau pedesaan serta melancarkan arus barang dan jasa,” kata Menteri PU, Djoko Kirmanto.
Menempatkan pembangunan infrastruktur yang sifatnya mendasar, seperti jalan dan listrik, sebagai skala prioritas dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan ekonomi antardaerah. Ketimpangan Produk Domestik Bruto (PBD) riil per kapita antarprovinsi mengharuskan pemerintah untuk memberikan prioritas dan perhatian yang lebih besar lagi terutama bagi daerah yang PDB per kapitanya rendah
”Itu diperlukan agar dapat mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya dengan melakukan pembangunan infrastruktur,” kata Ketua II Bidang Pembinaan Usaha Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Silmy Karim kepada Bisnis hari ini. Silmy menjelaskan, pembangunan infrastruktur akan berpengaruh besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Karena secara otomatis, lanjutnya, pembangunan infrastruktur akan membuka potensi ekonomi baru di daerah.
Pembangunan infrastruktur selama ini masih belum optimal karena alokasi anggaran yang masih terbatas. Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bambang Susantono mengatakan, saat ini Indonesia memiliki anggaran infrastruktur sebesar 4-5 persen dari PDB, sedangkan alokasi anggaran infrastruktur yang ideal adalah 5-6 persen dari PDB, dan. Karena itu, banyak potensi daerah yang tidak dapat dipasarkan akibat tidak tersedianya sarana dan prasaran infrastruktur yang memadai.
Kendati demikian, pemerintah bertekad untuk terus mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur dalam lima tahun ke depan. Pemerintah mengambil kebijakan dual track strategy dalam pembangunan infrastruktur. Kebijakan ini membuka pintu terwujudkan kerja sama antara pemerintah dengan swasta. “Yang harus dibiaya negara, dalam hal ini pemerintah, kita biayai. Tapi banyak infrastruktur yang lebih tepat diserahkan kepada swasta,” kata Presiden. Yang penting, lanjutnya, kerja sama itu harus dilakukan dengan baik dan bertujuan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan negara Indonesia.
Presiden mengingatkan, program pembangunan sarana dan prasarana ini dilakukan dengan dengan perencanaan matang karena rencana yang baik merupakan separuh keberhasilan. Pembangunan juga harus dilakukan dengan terkoordinasi, terintegrasi, dan dalam sinergi. “Jangan masing-masing, nanti tumpang tindih dan hasilnya tidak optimal,” katanya.
Tak sekadar terencana dan terkoordinasi, perkembangan lingkungan strategis nasional dan global belakangan ini menuntut pembangunan infrastruktur juga disesuaikan dengan arah kebijakan pengelolaan lingkungan. ”Perubahan tata lingkungan alami telah membawa dampak perubahan yang cukup luas,” terang Menteri PU, Djoko Kirmanto. Karenanya, pembangunan berwawasan lingkungan merupakan konsep yang harus dikembangkan dan diiplementasikan dengan baik.
Jembatan sepanjang 5,4 kilometer ini dirancang cukup kuat dan sanggup bertahan sekitar 100 tahun. Dikerjakan oleh 3.500 orang dari Indonesia dan Cina, sejak pertengahan 2002, mega proyek ini menghabiskan 28 ribu ton baja, serta 600 ribu ton campuran baja, dengan total anggaran Rp 4 triliun lebih. Suramadu menjelma menjadi jembatan terpanjang di Indonesia bahkan di kawasan Asia tenggara.
“Ini menjadi tonggak sejarah pembangunan prasarana perhubungan di Indonesia. Pembangunan infrastruktur ini memacu perluasan kesempatan kerja dan mendukung persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya. Didampingi Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, serta Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Presiden juga menandatangani prasasti dan peluncuran prangko bergambar Jembatan Suramadu.
Jembatan Suramadu merupakan satu dari sekian mega proyek yang dikembangkan Indonesia. Pada 1960-an, Stadion Utama Senayan yang yang kini menjadi Stadion Gelora Bung Karno menjadi landmark Indonesia kala itu. Lalu 1980-an Indonesia membangun teknologi kedirgantaraan setelah membangun sarana komunikasi SKSD Palapa.
Di balik pembangunan Suramadu, sejatinya tersembunyi keinginan luhur “Madura akan tambah maju dengan catatan jangan sampai mengganggu karakter masyarakat Madura yang religius, dan beradat-istiadat tinggi,” kata Presiden. Ia juga berharap, sarana ini dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan potensi jembatan seluas-luasnya termasuk sektor pariwisata dan jasa.
Begitulah gambaran visi mengenai pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pembangunan infrastruktur merupakan hal penting, mengingat dalam realitas kehidupan keseharian tidak dapat terlepas dari kebutuhan tersedianya sarana yang memadai. Ketersediaan sarana ini sesungguhnya berkaitan erat dengan kebutuhan hajat hidup orang banyak.
Pembangunan sarana dan prasarana transportasi, pengadaan perumahan dan pemukiman penduduk, penyediaan fasilitas publik seperti pos dan telekomunikasi, serta ketersedian listrik maupun air merupakan salah satu contoh infrastruktur publik yang keberadaannya diperlukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Karena itu, ketersediaan sarana ini merupakan salah satu kewajiban semua negara di dunia untuk mencapai Millenium Development Goals (MDGs) seperti yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa.
Program inilah yang memicu pembangunan infrastruktur terus diintensifkan. Dalam berbagai kesempatan, intensifikasi pembangunan sarana dan prasarana di seluruh wilayan Tanah Air terus digelorakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab, pembangunan infrastruktur bukan hanya penting untuk menggerakkan ekonomi daerah dan nasional, tapi juga meningkatkan pelayanan dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat.
Secara geografis, Indonesia memiliki kondisi yang khas, meliputi delapan juta kilometer persegi dengan komposisi enam juta kilometer persegi lautan dan dua juta kilometer persegi daratan yang terdiri atas 17 ribu pulau. Dengan bentuk geografis seperti ini, Indonesia membutuhkan anggaran besar untuk membangun infrastruktur, termasuk sarana jalan dan transportasi.
Kebijakan pemerintah dalam pembangunan insfrastruktur pada tahun ini ditekankan pada peningkatan pelayanan dasar dan pembangunan pedesaan meliputi penyediaan air bersih, pembangunan jalan lintas pada pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan, penanganan kawasan kumuh, serta pembangunan rumah susun sewa (rusunawa).
Pemerintah, melalui Departemen Pekerjaan Umum (PU) juga menitikberatkan pembangunan infrastruktur pada penyediaan air minum dan sanitasi bagi daerah rawan air, pembangunan infrastruktur dasar untuk pemukiman desa tertinggal, terpencil, terluar maupun kawasan perbatasan. “Melalui peningkatan pelayanan dasar ini diharapkan akan menumbuhkan perekonomian di wilayah perkampungan atau pedesaan serta melancarkan arus barang dan jasa,” kata Menteri PU, Djoko Kirmanto.
Menempatkan pembangunan infrastruktur yang sifatnya mendasar, seperti jalan dan listrik, sebagai skala prioritas dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan ekonomi antardaerah. Ketimpangan Produk Domestik Bruto (PBD) riil per kapita antarprovinsi mengharuskan pemerintah untuk memberikan prioritas dan perhatian yang lebih besar lagi terutama bagi daerah yang PDB per kapitanya rendah
”Itu diperlukan agar dapat mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya dengan melakukan pembangunan infrastruktur,” kata Ketua II Bidang Pembinaan Usaha Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Silmy Karim kepada Bisnis hari ini. Silmy menjelaskan, pembangunan infrastruktur akan berpengaruh besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Karena secara otomatis, lanjutnya, pembangunan infrastruktur akan membuka potensi ekonomi baru di daerah.
Pembangunan infrastruktur selama ini masih belum optimal karena alokasi anggaran yang masih terbatas. Deputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Bambang Susantono mengatakan, saat ini Indonesia memiliki anggaran infrastruktur sebesar 4-5 persen dari PDB, sedangkan alokasi anggaran infrastruktur yang ideal adalah 5-6 persen dari PDB, dan. Karena itu, banyak potensi daerah yang tidak dapat dipasarkan akibat tidak tersedianya sarana dan prasaran infrastruktur yang memadai.
Kendati demikian, pemerintah bertekad untuk terus mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur dalam lima tahun ke depan. Pemerintah mengambil kebijakan dual track strategy dalam pembangunan infrastruktur. Kebijakan ini membuka pintu terwujudkan kerja sama antara pemerintah dengan swasta. “Yang harus dibiaya negara, dalam hal ini pemerintah, kita biayai. Tapi banyak infrastruktur yang lebih tepat diserahkan kepada swasta,” kata Presiden. Yang penting, lanjutnya, kerja sama itu harus dilakukan dengan baik dan bertujuan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan negara Indonesia.
Presiden mengingatkan, program pembangunan sarana dan prasarana ini dilakukan dengan dengan perencanaan matang karena rencana yang baik merupakan separuh keberhasilan. Pembangunan juga harus dilakukan dengan terkoordinasi, terintegrasi, dan dalam sinergi. “Jangan masing-masing, nanti tumpang tindih dan hasilnya tidak optimal,” katanya.
Tak sekadar terencana dan terkoordinasi, perkembangan lingkungan strategis nasional dan global belakangan ini menuntut pembangunan infrastruktur juga disesuaikan dengan arah kebijakan pengelolaan lingkungan. ”Perubahan tata lingkungan alami telah membawa dampak perubahan yang cukup luas,” terang Menteri PU, Djoko Kirmanto. Karenanya, pembangunan berwawasan lingkungan merupakan konsep yang harus dikembangkan dan diiplementasikan dengan baik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar