Selasa, Agustus 12, 2008

M. Maftuh Basyuni:Revolusi untuk Mewujudkan Pelayanan Umat yang Lebih Baik

Apa kebijakan strategis yang menjadi prioritas Anda sebagai Menteri Agama?
Kami telah menyusun rencana strategis (renstra) Depag, seperti meningkatkan kualitas pemahanan dan pengamalan agama, memperkokoh kerukunan umat beragama, serta meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan. Kami juga berupaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji serta melakukan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Inilah misi Depag yang juga menjadi pilar dalam menyusun program dan kegiatan selama satu periode kepemimpinan saya.

Bisa dijelaskan program konkret dalam rangka peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama?
Kami berusaha meningkatkan dan memperluas pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kegamaan, meningkatkan kualitas maupun kuantitas tenaga penyuluh agama, pemberdayaan rumah ibadah, lembaga keagamaan, serta penelitiang dan pengembangan bidang agama. Selain melakukan pembinaan keluarga harmonis berlandaskan agama serta refungsionalisasi KUA, kami juga melakukan optimalisasi dan meningkatkan profesionalisme pengelolaan zakat, wakar, infaq, shadaqah, serta dana keagamaan lainnya.

Lalu, apa terobosan Anda dalam rangka mewujudkan Depag yang bersih dan akuntabel?
Terus terang, kami begitu concern dengan peningkatan citra Depag. Untuk itu, kami memiliki program strategis untuk meningkatkan performa Depag ke depan. Kami bekerja keras untuk mengembangkan tata nilai dan budaya kerja yang baru, serta meningkatkan sistem rekrutmen, pengembangan, dan pembinaan aparatur. Kami berupaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan program maupun anggaran.

Selain menata regulasi dan standarisasi, serta meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur, kami juga melakukan penataan organisasi untuk pelayanan umat yang lebih baik, misalnya memecah Bimas Islam dan Urusan Haji, agar dua divisi ini lebih fokus dan meningkatkan pelayanannya secara optimal. Kami menghentikan program haji untuk pejabat, dan mengutamakan layanan pada publik. Ini gejolaknya luar biasa.

Termasuk juga menerapkan fungsi reward and punishment?
Tentu.
Tahun pertama, 173 karyawan yang kita pecat secara tidak hormat. Direkrotra Haji boleh dikatakan bedol kampung, kami obrak-abrik seluruhnya. Ini bukan reformasi lagi, tapi revolusi, untuk melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan. Saya katakan, tidak tidak ada lagi KKN di Depag. Saya tidak tahu kalau masih ada yang tiarap. Karena itu, kalau ada yang melihat, tolong beri tahu kami, pasti akan kami babat.

Selain meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum, kami juga menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan memberikan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi. Kami juga menerapkan sistem pengawasan pelaksanaan program serta e-governance dalam rangka meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Apa langkah-langkah Anda untuk mencapai semua target tersebut?
Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi prioritas Depag, kami telah berusaha untuk meningkatkan anggaran dari tahun ke tahun. Hal ini telah mendapat dukungan dari Komisi III DPR, agar Depag dapat melaksanakan program-program prioritas yang telah disebutkan tadi.

Bisa dijelaskan tentang persiapan haji untuk tahun ini?
Dalam rangka meningkatkan pelayanan pelaksanaan ibadah haji tahun 2007 ini, Depag telah melakukan berbagai persiapan, baik di dalam maupun di luar negeri (Arab Saudi). Kami sudah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pembagian kuota haji untuk setiap provinsi dan kabupaten/ kota. Sedangkan persiapan di Arab Saudi, kami telah melakukan persiapan meliputi pemondokan, catering, transportasi, dan bagasi.

Apa benar BPIH tahun ini mengalami penurunan?
Jika dibandingkan dengan BPIH tahun 2006 lalu, memang terdapat penurunan pada komponen Rupiah dan kenaikan pada komponen Dolar. Namun, secara keseluruhan, terdapat penurunan sekitar Rp 500 ribu. Contohnya, BPIH Zona I pada 2006 sebesar Rp 25.800.904, tapi pada tahun ini turun menjadi Rp 25.297.196. Zona II yang tadinya Rp 26.702.504, turun menjadi Rp 26.206.538 di tahun ini. Sedangkan BPIH Zona III dari Rp 27.784.739, menjadi Rp 27.332.852. kami tegaskan, penurunan komponen Rupiah ini tidak akan menurunkan kualitas pelayanan kami pada para jamaah.

Bagaiamana dengan penerapan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)? Apa manfaat yang dirasakan masyarakat?
SISKOHAT merupakan jaringan computer yang tersambung secara online dan real time antara Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dengan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) dan Kanwil Departemen Agama Provinsi. Tidak hanya dirancang secara online, tapi juga mencakup dukungan terhadap seluruh prosesi penyelenggaraan haji. Intinya, pembangunan SISKOHAT ini merupakan usaha Departemen Agama dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan haji.

Dalam hal pendidikan, mutu pendidikan di madrasah selalu menjadi sorotan. Apa upaya Anda untuk meningkatkan prestasi para lulusannya di masa mendatang?
Kami telah mencanangkan tahun 2007-2009 sebagai tahun pendidikan. Sebagaimana diketahui lembaga pendidikan di Depag 91,8% swasta yang belum pernah diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Kalau ada bantuan, hanya ala kadarnya. Itu saja tidak sampai pada sasaran. Nah, sejak ada UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003, pemerintah diwajibkan untuk ikut serta menangani masalah pendidikan di lembaga swasta.

Itulah sebabnya Depag mempunyai kebijakan strategis menyangkut hal ini adalah mengejar ketertinggalan kualitas lulusan pendidikan. Selain memperbaiki sarana madrasah, Depag juga mempunyai program pemberian bantuan kepada lembaga pendidikan serta pemberian beasiswa dan biaya pendidikan ke berbagai perguruan tinggi berkualitas, seperti UI, ITB, IPB, UGM, ITS, UIN Jakarta, UIN Malang, dan sebagainya. Sasaran program ini antara lain, tamatan Madrasah Aliyah di pesantren untuk melanjutkan pendidikan S1. dalam rangka melaksanakan amar UU Guru dan Dosen, kami juga memberikan beasiswa pada para guru maupun dosen untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

Bagaimana dengan perubahan sistem manajemen dan birokrasi pendidikan?
Hal ini juga menjadi kebijakan strategis Depag, dengan memprioritaskan program dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pelaku utama pendidikan, serta dimana proses pembelajaran dilakukan. Kami juga juga mengubah sistem yang lebih menekankan pada regulasi dan pembinaan serta lebih mengutamakan pelayanan.

Perencanaan selalu diarahkan pada kepentingan meningkatkan kualitas pendidikan dan dibuat berdasarkan usulan dari bawah. Secara umum, semua kebijakan dan program yang direncanakan senantiasa memprioritaskan pada kualitas lulusan, lembaga pendidikan swasta, serta menunjukkan keberpihakan kepada kaum miskin. Tiga hal inilah yang menjadi acuan kami.

***

Boks

Masyarakat Rukun, Negara Damai

Sebagai bangsa yang kaya akan suku, agama, dan budaya, kerukunan hidup begitu penting dalam menjaga stabilitas nasional demi terjaganya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam rangka mewujudkan kerukunan antara umat beragama, Departemen Agama terus berupaya mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial yang mengedepankan harmonisasi dan kebersamaan.

Keserasian sosial kelompok bergama maupun peningkatan wawawan multicultural di kalangan umat beragama senantiasa dibangun. “Kami juga berupaya melakukan pencegahan, penyelesaian, dan pemulihan konflik sosial keagamaan, meningkatkan kerjasama intern dan antarumat beragama di bidang sosial ekonomi,” kata Menteri Agama Maftuh Basyuni. Program lain yang juga digalakkan adalah pembinaan kelompok/ aliran/ sekte sesuai dengan akidah/ kepercayaan dan ajaran dari agamanya masing-masing.

Sejak ditandatanganinya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006, kita mendapatkan momentum kembali untuk meningkatkan kerukunan dan menata kehidupan umat beragama secara lebih baik. Peraturan Bersama Menteri (PBM) yang disusun oleh wakil-wakil majelis agama ini juga bermaksud untuk memberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat local/kabupaten kota dan provinsi.

Untuk menjalin kerukunan secara optimal, Departemen Agama membentuk Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB). Beberapa langkah maupun program konkret yang berhasil diwujudkan adalah terbentuknya forum lintas agama. Selain menggalakkan program Perkemahan Pemuda, Mahasiswa, dan LSM Lintas Agama Tingkat Nasional, PKUB juga menggelar berbagai lokakarya kerukunan hidup umat beragama.

“Hasilnya sangat efektif. Masing-masing di antara peserta ini dapat menjalin komunikasi secara lebih terbuka. Kalau umat beragama rukun, otomatis negara kita akan aman,” kata Maftuh Basyuni, menjelaskan. Terbukti, secara nasional, kerukunan antara umat beragama mengalami peningkatan yang berarti, terutama di daerah yang sebelumnya didera konflik berkepanjangan, seperti Maluku maupun Poso. Masyarakat kita pun makin sadar bahwa konflik hanyalah melahirkan kesengsaraan baru.

Tidak ada komentar: